Minta Calon Dewas BPJS Kesehatan Atasi Kebocoran

Ada 10 calon anggota Dewas BPJS menjalani uji kelayakan dan kepatutan tersebut dari 25-26 Januari 2021. Di hari pertama, Senin (25/1) adalah Inda Deryanne Hasman dari unsur Pemberi Kerja, Ibnu Naser Arrohimi dari unsur Tokoh Masyarakat, Siruaya Utamawan dari unsur Pekerja, Indra Yana dari unsur Pekerja dan HM Zulfikar dari Tokoh Masyarakat.

Masing-masing fraksi diwakili satu orang untuk mendalami calon Dewas. Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana menjadi perwakilan fraksi PDIP saat Siruaya Utamawan dari unsur Pekerja menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Kariyasa meminta calon Dewas tersebut untuk mengatasi kebocoran klaim pembayaran BPJS Kesehatan.

"Selama ini kebocoran terjadi saat pembayaran klaim BPJS. Masalah itu pun menjadi salah satu penyebab defisit anggaran. Kami ingin meminta penjelasan anda bagaimana mengatasi itu agar lebih transparan," ujar Kariyasa di ruang Komisi IX DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

Pertanyaan Kariyasa pun mendapat tanggapan dari Siruaya Utamawan. Siruaya tak menampik jika banyak perusahaan tidak membayar iuran BPJS pegawainya. "Aneh dan lucunya, itu perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Jadi di mana semangat Bung Karno, semangat gotong royong berada. Seharusnya perusahaan PMDN menunjukkan lebih bagus dari perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing)," tegas Siruaya. *k22