Bantuan Uang Tunai Selama PPKM Belum Final
MANGUPURA, NusaBali
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Badung mulai berlangsung sejak Senin (11/1).
Namun, bantuan uang tunai sebagaimana yang dijanjikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, belum sampai ke tangan masyarakat. Dinas Sosial (Dinsos) Badung pun baru mengantongi data penerima bantuan jejaring sosial dan masih dalam tahap pembahasan.
“Sebagai instansi teknis, kami siap melaksanakan apapun perintah pimpinan. Data sudah kami koordinasikan dengan Disdukcapil. Tadi masih dalam pembahasan dengan Bapak Sekda (terkait pencairan, Red),” kata Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Badung I Ketut Sudarsana, dikonfirmasi Senin (11/1) siang.
Menurut Sudarsana, tidak semua kepala keluarga (KK) yang tercatat mendapat bantuan uang tunai. Berdasarkan aturan tidak diperbolehkan menerima bantuan berturut-turut. Misalnya, jika sudah mendapatkan bantuan dari pusat termasuk pensiunan, tidak akan mendapatkan bantuan tunai selama PPKM ini.
Secara total, ungkap mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Badung, jumlah KK di Kabupaten Badung tercatat 128 ribu. “Data ini dikurangi bantuan Kemensos yang masih tetap berjalan, termasuk pensiunan kan tidak boleh dapat bantuan lagi. Karena tidak boleh dobel pemberian bantuannya,” kata Sudarsana.
Mengenai kapan bantuan uang tunai tersebut akan sampai ke tangan masyarakat, Sudarsana mengaku saat ini menunggu perintah pimpinan. “Rencananya Bapak Sekda akan menghadap bupati soal tindak lanjut bantuan uang tunai ini. Masyarakat yang akan menerima bantuan tinggal membuat rekening,” katanya.
Sekadar mengingatkan, Pemerintah Kabupaten Badung, akan memberlakukan PPKM pada 11-25 Januari 2021. Selama pemberlakuan PPKM, masyarakat akan diberikan bantuan uang tunai. Namun, besaran nominal bantuan masih dihitung.
“Dalam PPKM ini yang kita atur adalah pembatasan jam kerja. Kami akan melakukan kebijakan, selama pembatasan, per kepala keluarga (KK) di Kabupaten Badung kita akan berikan dana. Besarannya kita akan hitung, karena ini kan dua minggu. Tim kami sedang bekerja,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat ditemui usai pengukuhan prajuru Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan se-Kabupaten Badung masa bakti 2021–2026 di Puspem Badung, Jumat (8/1).
Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, tersebut lebih memilih memberikan masyarakat bantuan tunai ketimbang sembako. Menurutnya, prosedur bantuan tunai lebih cepat dan tidak ribet. “Karena kita melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, regulasinya bisa (beri bantuan tunai, Red). Kita beri misalnya Rp 300 ribu untuk dua minggu. Nanti biar itu dibelanjakan oleh masyarakat,” tutur Bupati Giri Prasta. *ind
“Sebagai instansi teknis, kami siap melaksanakan apapun perintah pimpinan. Data sudah kami koordinasikan dengan Disdukcapil. Tadi masih dalam pembahasan dengan Bapak Sekda (terkait pencairan, Red),” kata Kepala Dinas Sosial (Kadisos) Badung I Ketut Sudarsana, dikonfirmasi Senin (11/1) siang.
Menurut Sudarsana, tidak semua kepala keluarga (KK) yang tercatat mendapat bantuan uang tunai. Berdasarkan aturan tidak diperbolehkan menerima bantuan berturut-turut. Misalnya, jika sudah mendapatkan bantuan dari pusat termasuk pensiunan, tidak akan mendapatkan bantuan tunai selama PPKM ini.
Secara total, ungkap mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Badung, jumlah KK di Kabupaten Badung tercatat 128 ribu. “Data ini dikurangi bantuan Kemensos yang masih tetap berjalan, termasuk pensiunan kan tidak boleh dapat bantuan lagi. Karena tidak boleh dobel pemberian bantuannya,” kata Sudarsana.
Mengenai kapan bantuan uang tunai tersebut akan sampai ke tangan masyarakat, Sudarsana mengaku saat ini menunggu perintah pimpinan. “Rencananya Bapak Sekda akan menghadap bupati soal tindak lanjut bantuan uang tunai ini. Masyarakat yang akan menerima bantuan tinggal membuat rekening,” katanya.
Sekadar mengingatkan, Pemerintah Kabupaten Badung, akan memberlakukan PPKM pada 11-25 Januari 2021. Selama pemberlakuan PPKM, masyarakat akan diberikan bantuan uang tunai. Namun, besaran nominal bantuan masih dihitung.
“Dalam PPKM ini yang kita atur adalah pembatasan jam kerja. Kami akan melakukan kebijakan, selama pembatasan, per kepala keluarga (KK) di Kabupaten Badung kita akan berikan dana. Besarannya kita akan hitung, karena ini kan dua minggu. Tim kami sedang bekerja,” ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat ditemui usai pengukuhan prajuru Majelis Desa Adat (MDA) Kecamatan se-Kabupaten Badung masa bakti 2021–2026 di Puspem Badung, Jumat (8/1).
Bupati asal Desa Pelaga, Kecamatan Petang, tersebut lebih memilih memberikan masyarakat bantuan tunai ketimbang sembako. Menurutnya, prosedur bantuan tunai lebih cepat dan tidak ribet. “Karena kita melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, regulasinya bisa (beri bantuan tunai, Red). Kita beri misalnya Rp 300 ribu untuk dua minggu. Nanti biar itu dibelanjakan oleh masyarakat,” tutur Bupati Giri Prasta. *ind
Komentar