PPKM Dicabut, Perdagangan Marak
Jokowi sebut efek pencabutan PPKM akan terlihat di bulan Februari
JAKARTA, NusaBali
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, aktivitas perdagangan bisa kembali semarak setelah pemerintah mencabut kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022.
Hal itu Presiden kemukakan usai meninjau aktivitas perdagangan dan mengecek harga komoditas di Pasar Sentul, Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta (DIJ), pada Minggu (8/1).
"Kita harapkan itu, kan baru aja kan (pencabutan kebijakan PPKM), baru seminggu dua minggu, saya kira efeknya akan kelihatan nanti di bulan Februari," kata Jokowi dikutip Kompas.com dari laman Sekretariat Kabinet.
Kemudian, harga kebutuhan pokok di Pasar Sentul masih cenderung stabil. Namun dia menyebut, bahan pokok (bapok) berupa beras justru harganya melonjak tinggi.
"Hanya satu mungkin beras yang mungkin memang naik, tetapi saya (akan) melihat nanti di bulan Februari karena kita mulai panen (beras),” ujar Jokowi.
Meski harga beras masih naik, mantan Wali Kota Solo ini berharap stabilitas harga bapok dapat dikendalikan di pasar-pasar lain di Tanah Air.
"Kita harapkan stabilitas seperti ini tidak hanya terjadi di Jogya saja tetapi juga di pasar-pasar di provinsi yang lain," lanjut Jokowi.
Jokowi juga tampak terlihat berbincang dengan beberapa pedagang di sana, menanyakan harga kebutuhan pokok.
Oka, salah satu pedagang sembako menyampaikan bahwa harga beras saat ini mengalami kenaikan.
"Malah naik (harga beras), belum turun malah naik, naik terus, tiap naik 200 (rupiah), 500 (rupiah)," jelas Oka kepada Presiden.
Tak hanya beras, harga cabai saat ini juga terpantau masih tinggi. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah harga kebutuhan pokok khususnya cabai mengalami kenaikan saat memasuki tahun 2023.
"Cabai murah. Iya 27 persen (kenaikan) dari berapa? Jangan salah, dulu Rp120.000 sempat turun Rp20.000, jadi kalau Rp 30.000 naik, 50 persen naiknya. Tapi masih Rp 30.000 gitu, masih jauh," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (6/1).
Zulkifli mengatakan, jika harga cabai meningkat, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Bantuan Tidak Terduga (BTT).
"Kalau lebih mahal lagi ya harganya disubsidi oleh pemerintah daerah dari anggaran 2 persen APBD. Biaya tidak terduga itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, saat ini, para bupati dan walikota responsif dalam menangani kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut. Sebab, kata dia, jika hal tersebut tidak dilaksanakan, para bupati dan walikota akan mendapatkan sanksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Jadi kalau bupati wali kota sekarang kan mereka aktif, karena kalau enggak sama pak Mendagri akan di-punishment, ada hukumannya," ucap dia.*
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap, aktivitas perdagangan bisa kembali semarak setelah pemerintah mencabut kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022.
Hal itu Presiden kemukakan usai meninjau aktivitas perdagangan dan mengecek harga komoditas di Pasar Sentul, Provinsi Daerah Istimewa Jogyakarta (DIJ), pada Minggu (8/1).
"Kita harapkan itu, kan baru aja kan (pencabutan kebijakan PPKM), baru seminggu dua minggu, saya kira efeknya akan kelihatan nanti di bulan Februari," kata Jokowi dikutip Kompas.com dari laman Sekretariat Kabinet.
Kemudian, harga kebutuhan pokok di Pasar Sentul masih cenderung stabil. Namun dia menyebut, bahan pokok (bapok) berupa beras justru harganya melonjak tinggi.
"Hanya satu mungkin beras yang mungkin memang naik, tetapi saya (akan) melihat nanti di bulan Februari karena kita mulai panen (beras),” ujar Jokowi.
Meski harga beras masih naik, mantan Wali Kota Solo ini berharap stabilitas harga bapok dapat dikendalikan di pasar-pasar lain di Tanah Air.
"Kita harapkan stabilitas seperti ini tidak hanya terjadi di Jogya saja tetapi juga di pasar-pasar di provinsi yang lain," lanjut Jokowi.
Jokowi juga tampak terlihat berbincang dengan beberapa pedagang di sana, menanyakan harga kebutuhan pokok.
Oka, salah satu pedagang sembako menyampaikan bahwa harga beras saat ini mengalami kenaikan.
"Malah naik (harga beras), belum turun malah naik, naik terus, tiap naik 200 (rupiah), 500 (rupiah)," jelas Oka kepada Presiden.
Tak hanya beras, harga cabai saat ini juga terpantau masih tinggi. Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah harga kebutuhan pokok khususnya cabai mengalami kenaikan saat memasuki tahun 2023.
"Cabai murah. Iya 27 persen (kenaikan) dari berapa? Jangan salah, dulu Rp120.000 sempat turun Rp20.000, jadi kalau Rp 30.000 naik, 50 persen naiknya. Tapi masih Rp 30.000 gitu, masih jauh," kata Zulkifli di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (6/1).
Zulkifli mengatakan, jika harga cabai meningkat, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Bantuan Tidak Terduga (BTT).
"Kalau lebih mahal lagi ya harganya disubsidi oleh pemerintah daerah dari anggaran 2 persen APBD. Biaya tidak terduga itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan, saat ini, para bupati dan walikota responsif dalam menangani kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut. Sebab, kata dia, jika hal tersebut tidak dilaksanakan, para bupati dan walikota akan mendapatkan sanksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
"Jadi kalau bupati wali kota sekarang kan mereka aktif, karena kalau enggak sama pak Mendagri akan di-punishment, ada hukumannya," ucap dia.*
Komentar