Tepat Unggul, Ada Isu Pegawai Kontrak Dibabat
Tamba: Itu Hanya Isu di Internal Mereka Saja
Cabup Nengah Tamba mengatakan belum mendengar berbagai isu yang berkembang di Pemkab Jembrana, belum tentu berbagai isu itu benar.
NEGARA, NusaBali
Pasca pemungutan suara Pilkada Jembrana 2020 yang sudah hampir pasti dimenangkan pasangan I Nengah Tamba-I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat (Paket Tepat), Calon Bupati-Calon Wakil Bupati yang diusung Golkar-Gerindra-Demokrat-PKB-PPP, terdengar berbagai isu akan terjadi perombakan pegawai di lingkungan Pemkab Jembrana. Di samping jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), juga santer terdengar isu bahwa Paket Tepat akan membabat kalangan pegawai kontrak di Pemkab Jembrana.
Dari isu di lingkup Pemkab Jembrana, pembabatan pegawai kontrak itu kemungkinan akan menyasar pegawai kontrak yang diketahui terang-terangan menjadi pendukung Cabup-Cawabup, I Made Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa (Bangsa). Selain menyangkut politik, juga muncul spekulasi akan terjadi pembabatan pegawai kontrak, terkait salah satu program paket Tepat untuk memberi gaji pegawai kontrak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Kalau tidak dipangkas, di mana dicarikan uang? Sedangkan pegawai kontrak saat ini jumlahnya cukup banyak. Rasanya pasti ada kontrak yang diberhentikan. Tetapi satu sisi, kontrak memang dibutuhkan karena kekurangan ASN,” ujar salah satu sumber di lingkup Pemkab Jembrana, Selasa (15/12).
Sementara Cabup Nengah Tamba saat dikonfirmasi terkait isu ini, Selasa (15/12) mengatakan, dirinya belum mendengar berbagai isu yang berkembang di lingkup Pemkab Jembrana. Namun, dirinya menegaskan belum tentu berbagai isu itu benar. “Itu hanya isu di internal mereka saja. Kalau saya sudah pasti akan melihat bagaimana orang-orang yang akan kita ajak kerja,” ucap Cabup asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara ini.
Tamba mengatakan, yang jelas akan mengevaluasi kinerja di setiap OPD, dan akan memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak bisa diajak bekerja sama menjalankan visi-misinya. Hal itu pun wajar dilakukan setiap pemimpin.
“Kalaupun ada, tidak semua. Yang saya ingin, fokus kerja. Karena pegawai kan pelayan masyarakat. Itu yang utama. Mari fokus sama-sama wujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia,” ujarnya. Malah, kata Cabup Tamba, ketika nanti resmi dilantik sebagai Bupati, ada pegawai yang kinerjanya di bawah standar dan pikirannya masih tergantung siapa yang menjadi pemimpinnya, pasti akan dipangkas.
“Kita berharap jangan lihat siapa Bupati-nya. Jangan ada yang masih berpikir zaman si A, si B. Tetapi kalau memang tidak tulus melayani masyarakat, maaf saja,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Paket Tepat rancang program 100 Hari Kepemimpinan di Jembrana. Ada 8 program pokok dalam 100 Hari, termasuk yang paling utama mengevaluasi kinerja di masing-masing Or-ganisasi Perangkat Derah (OPD) Pemkab Jembrana.
Calon Bupati (Cabup) Nengah Tamba menyebutkan, 8 program 100 Hari tersebut dirancang bersama tandemnya, Calon Wakil Bupati (Cawabup) Ipat. Pertama, mensosialisasikan visi-misi program kepada seluruh stakeholder di lingkup Pemkab Jembrana. Dari program utama itu, tentunya juga akan melihat sejauh mana kinerja maupun kemampuan anggaran di masing-masing OPD Pemkab Jembrana, agar sejalan dengan visi-misi programnya.
“Kita masuk dulu, minta masing-masing OPD melaporkan kinerjanya. Dukungan anggaran bagaimana? Bagaimana program-program yang dirancang, apa outputnya? Nanti kita panggil satu per satu pimpinan OPD untuk menjelaskannya. Nanti untuk program-program, kita juga tetap berpatokan pada anggaran,” terang Nengah Tamba saat dikonfirmasi NusaBali di Negara, Jumat (11/12) sore.
Disinggung apakah punya rencana melakukan rotasi pejabat OPD, Tamba hanya menjawab dengan tertawa. Yang pasti, kata Tamba, dirinya ingin para pejabat di Pemkab Jembrana dapat menjalankan program sesuai visi ‘Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana’ dengan misi ‘Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana’.
Program kedua dalam 100 Hari Paket Tepat, menurut Tamba, adalah menyusun regulasi terkait program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) Plus, Jembrana Internet (J-Net), dan program-program lain yang membutuhkan payung hukum. Ketiga, menghitung Indeks Kebahagian Jembrana 2020, sebagai baseline untuk ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Keempat, pendataan siswa dari keluarga miskin dan orang jompo yang tidak mampu. Kelima, membentuk Dewan Smart City Jembrana dan menyusun Masterplan Jembrana Smart City untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Keenam, pembentukan tim pendampingan hukum bagi pelayan masyarakat. Ketujuh, membuat sistem informasi pengaduan online bagi masyarakat. Kedelapan, pemangkasan pelayanan perizinan.
“Intinya, kita persiapan dulu penataan birokrasi, data-data, dan merancang Perda untuk program-program yang membutuhkan payung hukum. Kita siapkan dulu apa-apa saja yang diperlukan,” terang politisi senior Demokrat asal Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini. *ode
Dari isu di lingkup Pemkab Jembrana, pembabatan pegawai kontrak itu kemungkinan akan menyasar pegawai kontrak yang diketahui terang-terangan menjadi pendukung Cabup-Cawabup, I Made Kembang Hartawan-I Ketut Sugiasa (Bangsa). Selain menyangkut politik, juga muncul spekulasi akan terjadi pembabatan pegawai kontrak, terkait salah satu program paket Tepat untuk memberi gaji pegawai kontrak sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK).
“Kalau tidak dipangkas, di mana dicarikan uang? Sedangkan pegawai kontrak saat ini jumlahnya cukup banyak. Rasanya pasti ada kontrak yang diberhentikan. Tetapi satu sisi, kontrak memang dibutuhkan karena kekurangan ASN,” ujar salah satu sumber di lingkup Pemkab Jembrana, Selasa (15/12).
Sementara Cabup Nengah Tamba saat dikonfirmasi terkait isu ini, Selasa (15/12) mengatakan, dirinya belum mendengar berbagai isu yang berkembang di lingkup Pemkab Jembrana. Namun, dirinya menegaskan belum tentu berbagai isu itu benar. “Itu hanya isu di internal mereka saja. Kalau saya sudah pasti akan melihat bagaimana orang-orang yang akan kita ajak kerja,” ucap Cabup asal Desa Kaliakah, Kecamatan Negara ini.
Tamba mengatakan, yang jelas akan mengevaluasi kinerja di setiap OPD, dan akan memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak bisa diajak bekerja sama menjalankan visi-misinya. Hal itu pun wajar dilakukan setiap pemimpin.
“Kalaupun ada, tidak semua. Yang saya ingin, fokus kerja. Karena pegawai kan pelayan masyarakat. Itu yang utama. Mari fokus sama-sama wujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia,” ujarnya. Malah, kata Cabup Tamba, ketika nanti resmi dilantik sebagai Bupati, ada pegawai yang kinerjanya di bawah standar dan pikirannya masih tergantung siapa yang menjadi pemimpinnya, pasti akan dipangkas.
“Kita berharap jangan lihat siapa Bupati-nya. Jangan ada yang masih berpikir zaman si A, si B. Tetapi kalau memang tidak tulus melayani masyarakat, maaf saja,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Paket Tepat rancang program 100 Hari Kepemimpinan di Jembrana. Ada 8 program pokok dalam 100 Hari, termasuk yang paling utama mengevaluasi kinerja di masing-masing Or-ganisasi Perangkat Derah (OPD) Pemkab Jembrana.
Calon Bupati (Cabup) Nengah Tamba menyebutkan, 8 program 100 Hari tersebut dirancang bersama tandemnya, Calon Wakil Bupati (Cawabup) Ipat. Pertama, mensosialisasikan visi-misi program kepada seluruh stakeholder di lingkup Pemkab Jembrana. Dari program utama itu, tentunya juga akan melihat sejauh mana kinerja maupun kemampuan anggaran di masing-masing OPD Pemkab Jembrana, agar sejalan dengan visi-misi programnya.
“Kita masuk dulu, minta masing-masing OPD melaporkan kinerjanya. Dukungan anggaran bagaimana? Bagaimana program-program yang dirancang, apa outputnya? Nanti kita panggil satu per satu pimpinan OPD untuk menjelaskannya. Nanti untuk program-program, kita juga tetap berpatokan pada anggaran,” terang Nengah Tamba saat dikonfirmasi NusaBali di Negara, Jumat (11/12) sore.
Disinggung apakah punya rencana melakukan rotasi pejabat OPD, Tamba hanya menjawab dengan tertawa. Yang pasti, kata Tamba, dirinya ingin para pejabat di Pemkab Jembrana dapat menjalankan program sesuai visi ‘Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana’ dengan misi ‘Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana’.
Program kedua dalam 100 Hari Paket Tepat, menurut Tamba, adalah menyusun regulasi terkait program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) Plus, Jembrana Internet (J-Net), dan program-program lain yang membutuhkan payung hukum. Ketiga, menghitung Indeks Kebahagian Jembrana 2020, sebagai baseline untuk ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Keempat, pendataan siswa dari keluarga miskin dan orang jompo yang tidak mampu. Kelima, membentuk Dewan Smart City Jembrana dan menyusun Masterplan Jembrana Smart City untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Keenam, pembentukan tim pendampingan hukum bagi pelayan masyarakat. Ketujuh, membuat sistem informasi pengaduan online bagi masyarakat. Kedelapan, pemangkasan pelayanan perizinan.
“Intinya, kita persiapan dulu penataan birokrasi, data-data, dan merancang Perda untuk program-program yang membutuhkan payung hukum. Kita siapkan dulu apa-apa saja yang diperlukan,” terang politisi senior Demokrat asal Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini. *ode
Komentar