DKPP Ingatkan Penyelenggara Pilkada Takut Tuhan

Pesan ‘sederhana’ namun penuh makna  ini diucapkan oleh Prof Teguh Prasetyo.  Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyebut bahwa potensi godaan yang dialami oleh penyelenggara Pemilu (Pemilihan Umum) atau Pilkada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) memang sangat berat. “Tidak ada tahapan mana yang paling rawan, karena pada seluruh tahapan Pilkada memiliki potensi terjadinya kecurangan,” kata Teguh Prasetyo saat Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media di Denpasar, pada Senin (16/11) malam.

Terlebih, kata Teguh,  perhelatan Pilkada pada 9 Desember 2020 yang dilakukan secara serentak, dalam kondisi tidak normal yakni di tengah-tengah pandemi Covid-19. “Kontestasi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pemilu, tidak boleh melanggar ajaran Tuhan,” pesan Teguh.

Teguh mengingatkan godaan bisa terjadi di segala tahap dengan segala cara. Karena itu ketakutan pada Tuhan bisa menjadi jurus mujarab menghindarkan penyelenggara Pilkada terlibat dalam suatu kecurangan.  “Nah inilah pijakan untuk pemilu atau bermartabat. Bermartabat  lebih tinggi dari integritas. Integritas sudah selesai, itu hal yang teknis.  Bermartabat itu artinya mememanusiakan manusia. Yang kita manusiawikan adalah penyelenggara pemilu, bagaimana mereka diberi pemahaman filsafat. Jika pijakan filsafat kokoh maka mereka akan  menghargai pasangan calon, tidak akan menghilangkan, mengganggu, dan mengganti suara rakyat.  Penyelenggara akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berkontestasi secara bermartabat,” kata Teguh.

Untuk menghindari potensi kecurangan dan menyiasati kondisi ketidaknormalan, Teguh berulang megingatkan soal filsafat pemilu yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. “Filsafat pemilu ini pijakan sekaligus fondasi bagi penyelenggara pemilu untuk menjalankan pilkada di masa ketidaknormalan dan banyak potensi kecurangan,” ungkap Teguh.

Pijakan dan fondasi filsafat pemilu, sambung Prof. Teguh, harus dimiliki setiap individu penyelenggara pemilu. Ini sebagai modal utama agar tidak mudah goyah dan tergoda selama menjalankan tugas pokok dan fungsinya. “Penyelenggara harus punya daya tahan agar tidak gampang tergoda, harus punya satu pijakan. Inilah sebagai tanggung jawab kami di DKPP yang besar. Bagaimana membangun suatu pijakan filsafat bagi penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Bali Ketut Udi Prayudi mengingatkan seluruh tahapan Pilkada 2020 perlu diwaspadai baik oleh masyarakat maupun penyelenggara. “Penyelenggara dan masyarakat harus memantau semua tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara,” ujarnya. *mao