Ngurah Ambara Datangi Kantor BPS
Cari Solusi untuk Selesaikan Persoalan di Denpasar
DENPASAR, NusaBali
Calon Walikota (Cawakli) Denpasar Nomor Urut 2 yang diusung Golkar-Demokrat-NasDem, I Gede Ngurah Ambara Putra, mendadak datangi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar, Jumat (13/11) pagi.
Kedatangan Ngurah Ambara ini untuk membedah persoalan Kota Den-pasar dari potret angka BPS, buat bisa dicarikan solusinya. Ngurah Ambara datang sendiri ke Kantor BPS Denpasar yang berlokasi di di Jalan Mulawarman Nomor 11 Denpasar, Jumat pagi pukul 10.30 Wita, tanpa didampingi Calon Wakil Walikota (Cawawali) Made Bagus Kerthanegara. Datang mengenakan pakaian adat, Ngurah Ambara diterima langsung Kepala Kantor BPS Denpasar, Eman Sulaeman.
Dalam pertemuan ‘empat mata’ dengan Emas Sulaeman tersebut, Ngurah Ambara menggali data BPS yang dikaitkan dengan pandemi Covid-19 dan langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Denpasar. Dari situ, Ngurah Ambara dapat gambaran beberapa persoalan di Denpasar yang harus mendapatkan penanganan pemerintah. Salah satunya, masalah pengangguran. Kemudian, perekonomian terdampak Pandemi Covid-19 membuat usaha kecil menengah ambruk, sehingga memerlukan bantuan stimulus dari pemerintah daerah.
Ngurah Ambara mengatakan, dirinya mendatangi BPS Denpasar tidak dalam rangka mencari dukungan sebagai Calon Walikota Denpasar. "Saya tidak dalam rangka mencari dukungan. Saya datang ke BPS atas nama pribadi dan ingin tahu masalah Kota Denpasar melalui potret angka BPS. Logikanya, data itu menjadi penting bagi seorang pemimpin untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan mencari solusinya," ujar Ambara seusai kunjungi BPS Denpasar kemarin.
Menurut Ambara, dari ringkasan indikator makro Kota Denpasar tahun 2016-2019 yang disampaikan pihak BPS, terungkap tingkat pengangguran di Denpasar meningkat tajam dari semula hanya 2,22 persen pada 2019 menjadi 7,62 persen tahun 2020 ini. Angka pengangguran ini jelas disebabkan bangkrutnya perekonomian akibat pandemi Covid-19.
"Ketika Paslon Amerta (Ngurah Ambara-Bagus Kertanegara) dipercaya memimpin Denpasar, kami berjanji akan priroritas penyelesaian angka pengangguran ini, supaya perekonomian bisa bangkit. Kami punya strategi untuk itu," tandas tokoh asal Banjar Kertha Bumi, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur yang tembus 5 besar suara terbanyak Calon DPD RI Dapil Bali di Pileg 2019 ini.
Ambara menyebutkan, masalah UMKM juga perlu dapat perhatian. Pasalnya, UMKM sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Padahal, di mana-mana UMKM itu menjadi sektor yang membuka lapangan kerja.
"Di Denpasar, UMKM perlu mendapatkan stimulus. Saya yang beberapa kalu turun ke sejumlah desa dan kelurahan di Denpasar, mendapatkan aspirasi bahwa belum semua UMKM tersentuh stimulus pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Kami Paslon Amerta ketika nanti dipercaya oleh rakyat Denpasar pada 9 Desember 2020 mendatang, akan berikan skala prioritas untuk masalah UMKM ini," janji Ambara.
Pengusaha yang dikenal aktif di bidang persantian ini menyebutkan, data BPS pastilah valid. Maka, data BPS bisa dijadikan untuk mengukur potensi daerah, kondisi perekonomian masyarakat, serta apa yang sudah dan harus dikerjakan pemerintah. "Jadi, kita menggali seluruhnya untuk mencari solusi. Tidak hanya di BPS saja, kemarin kita juga datang ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Dan, nanti mungkin akan ketemu dengan stakeholder yang terkait dengan persoalan keamanan, seperti TNI/Polri," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPS Denpasar, Eman Sulaeman, mengatakan siapa pun yang datang ke kantornya akan diterima. BPS memberikan potret data, bukan menggambarkan data. "Kami terbuka, siapa pun datang harus diterima. Kami di BPS tugasnya memotret kondisi di Denpasar, bukan menggambarkan," papar Eman.
Menurut Eman, untuk persoalan di Denpasar terkait masalah UMKM terdampak pandemi Covid-19, memang perlu ada penanganan dengan cara diberikan relaksasi. Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. "Ya, sekarang perlu relaksasi untuk UMKM di Denpasar yang terdampak pandemi Covid-19. Itu kewenangan pemerintah daerah," jelas pejabat asal Bandung, Jawa Barat ini. *nat
Dalam pertemuan ‘empat mata’ dengan Emas Sulaeman tersebut, Ngurah Ambara menggali data BPS yang dikaitkan dengan pandemi Covid-19 dan langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Denpasar. Dari situ, Ngurah Ambara dapat gambaran beberapa persoalan di Denpasar yang harus mendapatkan penanganan pemerintah. Salah satunya, masalah pengangguran. Kemudian, perekonomian terdampak Pandemi Covid-19 membuat usaha kecil menengah ambruk, sehingga memerlukan bantuan stimulus dari pemerintah daerah.
Ngurah Ambara mengatakan, dirinya mendatangi BPS Denpasar tidak dalam rangka mencari dukungan sebagai Calon Walikota Denpasar. "Saya tidak dalam rangka mencari dukungan. Saya datang ke BPS atas nama pribadi dan ingin tahu masalah Kota Denpasar melalui potret angka BPS. Logikanya, data itu menjadi penting bagi seorang pemimpin untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan mencari solusinya," ujar Ambara seusai kunjungi BPS Denpasar kemarin.
Menurut Ambara, dari ringkasan indikator makro Kota Denpasar tahun 2016-2019 yang disampaikan pihak BPS, terungkap tingkat pengangguran di Denpasar meningkat tajam dari semula hanya 2,22 persen pada 2019 menjadi 7,62 persen tahun 2020 ini. Angka pengangguran ini jelas disebabkan bangkrutnya perekonomian akibat pandemi Covid-19.
"Ketika Paslon Amerta (Ngurah Ambara-Bagus Kertanegara) dipercaya memimpin Denpasar, kami berjanji akan priroritas penyelesaian angka pengangguran ini, supaya perekonomian bisa bangkit. Kami punya strategi untuk itu," tandas tokoh asal Banjar Kertha Bumi, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur yang tembus 5 besar suara terbanyak Calon DPD RI Dapil Bali di Pileg 2019 ini.
Ambara menyebutkan, masalah UMKM juga perlu dapat perhatian. Pasalnya, UMKM sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. Padahal, di mana-mana UMKM itu menjadi sektor yang membuka lapangan kerja.
"Di Denpasar, UMKM perlu mendapatkan stimulus. Saya yang beberapa kalu turun ke sejumlah desa dan kelurahan di Denpasar, mendapatkan aspirasi bahwa belum semua UMKM tersentuh stimulus pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Kami Paslon Amerta ketika nanti dipercaya oleh rakyat Denpasar pada 9 Desember 2020 mendatang, akan berikan skala prioritas untuk masalah UMKM ini," janji Ambara.
Pengusaha yang dikenal aktif di bidang persantian ini menyebutkan, data BPS pastilah valid. Maka, data BPS bisa dijadikan untuk mengukur potensi daerah, kondisi perekonomian masyarakat, serta apa yang sudah dan harus dikerjakan pemerintah. "Jadi, kita menggali seluruhnya untuk mencari solusi. Tidak hanya di BPS saja, kemarin kita juga datang ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Dan, nanti mungkin akan ketemu dengan stakeholder yang terkait dengan persoalan keamanan, seperti TNI/Polri," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPS Denpasar, Eman Sulaeman, mengatakan siapa pun yang datang ke kantornya akan diterima. BPS memberikan potret data, bukan menggambarkan data. "Kami terbuka, siapa pun datang harus diterima. Kami di BPS tugasnya memotret kondisi di Denpasar, bukan menggambarkan," papar Eman.
Menurut Eman, untuk persoalan di Denpasar terkait masalah UMKM terdampak pandemi Covid-19, memang perlu ada penanganan dengan cara diberikan relaksasi. Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah. "Ya, sekarang perlu relaksasi untuk UMKM di Denpasar yang terdampak pandemi Covid-19. Itu kewenangan pemerintah daerah," jelas pejabat asal Bandung, Jawa Barat ini. *nat
Komentar