APBD Denpasar 2021 Defisit Rp 45,5 M
TPP dan Honor Pegawai Kontrak Terancam Tak Dibayar Sebulan
Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, Pemkot Denpasar harus mencari cara cepat, seperti dari penyisiran anggaran program OPD.
DENPASAR, NusaBali
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Pemkot Denpasar tahun 2021 dinyatakan defisit sebesar Rp 45.497.906.849,87 atau Rp 45,5 miliar. Dalam rancangan yang paling banyak kekurangan anggaran adalah untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan honor pegawai kontrak, sehingga terancam tidak dibayar selama satu bulan tahun depan. Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar bersama jajaran Pemkot Denpasar di ruang sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (2/11).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ini menyoroti terkait tingginya angka defisit yang menyebabkan TPP dan honor pegawai kontrak kurang dalam satu bulan untuk anggaran tahun 2021 sebesar Rp 40.281522.154,77.
Mariyana Wandhira mempertanyakan kepada eksekutif terkait defisit yang terjadi hingga menyebabkan TPP dan honor pegawai kontrak yang kurang selama satu bulan. Wandhira mengatakan, pegawai kontrak di Denpasar terlalu banyak mencapai sekitar 8.300 orang untuk dibayar per bulannya.
Harusnya pegawai kontrak bisa diminimalkan untuk mengantisipasi kekurangan anggaran dan untuk membayar mereka seperti saat ini. “Sekarang defisit bahkan TPP dan honor pegawai kontrak mencapai 40,3 miliar ini sangat besar. Jangan sampai ini benar tidak terbayar di tahun anggaran 2020. Ini juga kenapa pegawai kontrak cukup banyak mencapai 8.300 orang? Itu seharusnya bisa ditekan untuk meminimalkan anggaran belanja pegawai,” jelasnya.
Wandhira menambahkan, untuk memenuhi hal itu, Pemkot Denpasar harus mencari cara cepat menutupi defisit. Bisa dari penyisiran dalam anggaran Program OPD agar semua bisa terpenuhi dalam anggaran tahun 2021 mendatang. “Ini harus cepat dicarikan solusi, bisa dilakukan penyisiran pada anggaran OPD,” imbuh Anggota Fraksi Golkar ini.
Anggota Banggar lainnya, AA Susruta Ngurah Putra, dari Fraksi Demokrat menambahkan, anggaran saat ini yang defisit harus bisa diefektifkan dengan penyisiran anggaran. Dia mengatakan memang dengan keadaan pandemi Covid-19 ini membuat perekonomian carut marut. Namun hal itu tidak menjadi alasan untuk memenuhi hak pegawai.
Karena menurut Susruta, ada beberapa hal yang bisa dilakukan penyisiran anggaran tanpa mengurangi program salah satunya belanja dokumentasi yang mencapai Rp 5 miliar, dan anggaran lainnya seperti pengadaan pakaian hari tertentu itu bisa disisir lagi. “Ada beberapa hal yang bisa dilakukan penyisiran. Program tetap dijalankan tetapi anggaran bisa diminimalisir untuk menutupi kekurangan tersebut,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, mengaku masih akan mencari cara untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Untuk saat ini menurut dia belum ada solusi. “Kita masih akan melakukan diskusi dulu, ini belum memiliki solusi. Apalagi di tengah pandemi ini perekonomian benar-benar turun drastis,” jelasnya. *mis
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Pemkot Denpasar tahun 2021 dinyatakan defisit sebesar Rp 45.497.906.849,87 atau Rp 45,5 miliar. Dalam rancangan yang paling banyak kekurangan anggaran adalah untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan honor pegawai kontrak, sehingga terancam tidak dibayar selama satu bulan tahun depan. Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar bersama jajaran Pemkot Denpasar di ruang sidang paripurna DPRD Kota Denpasar, Senin (2/11).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ini menyoroti terkait tingginya angka defisit yang menyebabkan TPP dan honor pegawai kontrak kurang dalam satu bulan untuk anggaran tahun 2021 sebesar Rp 40.281522.154,77.
Mariyana Wandhira mempertanyakan kepada eksekutif terkait defisit yang terjadi hingga menyebabkan TPP dan honor pegawai kontrak yang kurang selama satu bulan. Wandhira mengatakan, pegawai kontrak di Denpasar terlalu banyak mencapai sekitar 8.300 orang untuk dibayar per bulannya.
Harusnya pegawai kontrak bisa diminimalkan untuk mengantisipasi kekurangan anggaran dan untuk membayar mereka seperti saat ini. “Sekarang defisit bahkan TPP dan honor pegawai kontrak mencapai 40,3 miliar ini sangat besar. Jangan sampai ini benar tidak terbayar di tahun anggaran 2020. Ini juga kenapa pegawai kontrak cukup banyak mencapai 8.300 orang? Itu seharusnya bisa ditekan untuk meminimalkan anggaran belanja pegawai,” jelasnya.
Wandhira menambahkan, untuk memenuhi hal itu, Pemkot Denpasar harus mencari cara cepat menutupi defisit. Bisa dari penyisiran dalam anggaran Program OPD agar semua bisa terpenuhi dalam anggaran tahun 2021 mendatang. “Ini harus cepat dicarikan solusi, bisa dilakukan penyisiran pada anggaran OPD,” imbuh Anggota Fraksi Golkar ini.
Anggota Banggar lainnya, AA Susruta Ngurah Putra, dari Fraksi Demokrat menambahkan, anggaran saat ini yang defisit harus bisa diefektifkan dengan penyisiran anggaran. Dia mengatakan memang dengan keadaan pandemi Covid-19 ini membuat perekonomian carut marut. Namun hal itu tidak menjadi alasan untuk memenuhi hak pegawai.
Karena menurut Susruta, ada beberapa hal yang bisa dilakukan penyisiran anggaran tanpa mengurangi program salah satunya belanja dokumentasi yang mencapai Rp 5 miliar, dan anggaran lainnya seperti pengadaan pakaian hari tertentu itu bisa disisir lagi. “Ada beberapa hal yang bisa dilakukan penyisiran. Program tetap dijalankan tetapi anggaran bisa diminimalisir untuk menutupi kekurangan tersebut,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Kota Denpasar, I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, mengaku masih akan mencari cara untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut. Untuk saat ini menurut dia belum ada solusi. “Kita masih akan melakukan diskusi dulu, ini belum memiliki solusi. Apalagi di tengah pandemi ini perekonomian benar-benar turun drastis,” jelasnya. *mis
Komentar