Anggota KPN Budaya Mandiri Resah
KPN Budaya Mandiri Jembrana kolaps karena banyak anggota yang pensiun masih menyisakan utang. Akibatnya, sejumlah anggota KPN tidak bisa menarik tabungan.
NEGARA, NusaBali
Sejumlah pensiunan guru anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Budaya Mandiri Jembrana didera waswas. Pasalnya, tabungan yang mereka simpan selama aktif menjadi PNS di KPN tersebut tidak bisa ditarik. Terlebih KPN yang sebelumnya berlokasi di utara Pasar Umum Jembrana Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, ini diketahui sudah tutup.
Berdasar informasi pada Minggu (1/11), kesulitan menarik tabungan di KPN yang berdiri sejak tahun 1984 ini, terjadi hampir selama 3 tahun terakhir. Informasinya, pengurus tidak dapat mencairkan tabungan karena banyak kredit macet dari para anggota yang kebanyakan sudah pensiun.
“Walaupun begitu (banyak kredit macet, Red), harusnya ada pertanggungjawaban pengurus. Masa kita yang sudah percaya menaruh modal (menabung) dan tidak pernah pinjam yang jadi korban,” ujar salah seorang pensiunan guru yang enggan namanya dikorankan.
Sebelumnya, sambung sumber ini, para guru maupun PNS yang ada di bawah Dinas Pendidikan, diharapkan masuk sebagai anggota di KPN Budaya Mandiri Jembrana. Selama masih aktif sebagai PNS, para anggota dipotong iuran tiap bulan. Iuran itu lah yang menjadi tabungan, dan hanya bisa ditarik setelah pensiun. “Beberapa anggota memang ada yang sudah dapat uangnya, setelah mendesak pengurus. Namun belakangan ini, kami melihat pengurus berusaha menghindar. Selain kantor sudah tutup, RAT (rapat anggota tahunan) juga terkesan sembunyi-sembunyi. Yang dilibatkan setiap RAT hanya perwakilan dari sekolah-sekolah. Harusnya undang semua anggota, biar jelas bagaimana pertanggungjawaban pengurus,” ucapnya.
Sementara Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperindag Jembrana I Putu Eka Arta, mengatakan KPN Budaya Mandiri Jembrana masih berstatus sebagai koperasi aktif. Namun, KPN itu kolaps lantaran banyak kredit macet, sehingga banyak anggota tidak mendapat hak tabungannya. “Pengurusnya masih ada, dan terakhir ada RAT 2019. Saat RAT terakhir, dan waktu itu juga melibatkan Pusat Koperasi Pegawai RI (PKPRI), pengurus mengaku masih berusaha mencari anggota yang menunggak kredit,” ucap Eka Arta.
Sedangkan Bendahara KPN Budaya Mandiri Jembrana I Putu Suparta dikonfirmasi secara terpisah Minggu kemarin, mengatakan KPN Budaya Mandiri Jembrana sudah tidak memiliki kantor lagi. Kantor yang sebelumnya disewa di areal ruko di utara Pasar Umum Jembrana, sudah habis kontrak, dan tidak bisa melanjutkan kontrak di tengah situasi koperasi yang merugi akibat banyaknya kredit macet. “Kredit yang macet ada sekitar Rp 1 miliar lebih. Yang kredit-kredit itu sudah pensiun. Dan kredit-kredit itu, peninggalan dari pengurus yang sebelumnya,” ucap Suparta.
Suparta mengatakan, saat ini dirinya juga satu-satunya pengurus yang masih aktif sebagai PNS. Sebagai satu-satunya pengurus yang masih aktif sebagai PNS, dirinya telah berusaha menagih kredit-kredit macet tersebut. Namun tetap kesulitan, dan hanya mendapat janji-janji palsu.
“Masalahnya, karena banyak yang sudah pensiun. Sebetulnya kalau masih aktif sebagai PNS, bisa saja kita langsung potong gajinya. Tetapi masalahnya, yang masih punya utang itu sudah pensiun. Saya sendiri terus berusaha menjajaki, tetapi tidak dihiraukan. Hanya janji-janji saja akan membayar, tetapi tidak ada apa,” tandas Suparta.
Menurut Suparta, kebijakan penyerahan kewenangan pengelolaan SMA sederajat ke pemprov sejak 2017 lalu, juga menjadi kendala. Pasalnya, dirinya tidak bisa langsung memotong pembayaran cicilan para anggota guru-guru SMA yang masih menyisakan utang. Di mana sebagian besar anggota itu juga kebanyakan sudah pensiun. “Total anggota sebenarnya ada 700 orang. Tetapi anggota yang masih aktif sebagai PNS di Jembrana, hanya sekitar 50 orang. Sedangkan sisanya sudah pensiun,” ujarnya.
Suparta menegaskan, dirinya akan terus berusaha menagih utang-utang tersebut, dan berharap ada kesadaran dari anggota yang masih meninggalkan utang. “Tiyang (saya) berharap kesadaran yang masih punya utang. Pikirkan teman-teman yang sekarang, akhirnya tidak bisa mendapat tabungan mereka. Kepengurusan saya sudah akan berakhir Maret 2021 nanti, dan saya sendiri sudah akan pensiun Desember 2021 nanti,” ucap Suparta yang merupakan Kepala Seksi (Kasi) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Jembrana. *ode
Sejumlah pensiunan guru anggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Budaya Mandiri Jembrana didera waswas. Pasalnya, tabungan yang mereka simpan selama aktif menjadi PNS di KPN tersebut tidak bisa ditarik. Terlebih KPN yang sebelumnya berlokasi di utara Pasar Umum Jembrana Jalan Ngurah Rai, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, ini diketahui sudah tutup.
Berdasar informasi pada Minggu (1/11), kesulitan menarik tabungan di KPN yang berdiri sejak tahun 1984 ini, terjadi hampir selama 3 tahun terakhir. Informasinya, pengurus tidak dapat mencairkan tabungan karena banyak kredit macet dari para anggota yang kebanyakan sudah pensiun.
“Walaupun begitu (banyak kredit macet, Red), harusnya ada pertanggungjawaban pengurus. Masa kita yang sudah percaya menaruh modal (menabung) dan tidak pernah pinjam yang jadi korban,” ujar salah seorang pensiunan guru yang enggan namanya dikorankan.
Sebelumnya, sambung sumber ini, para guru maupun PNS yang ada di bawah Dinas Pendidikan, diharapkan masuk sebagai anggota di KPN Budaya Mandiri Jembrana. Selama masih aktif sebagai PNS, para anggota dipotong iuran tiap bulan. Iuran itu lah yang menjadi tabungan, dan hanya bisa ditarik setelah pensiun. “Beberapa anggota memang ada yang sudah dapat uangnya, setelah mendesak pengurus. Namun belakangan ini, kami melihat pengurus berusaha menghindar. Selain kantor sudah tutup, RAT (rapat anggota tahunan) juga terkesan sembunyi-sembunyi. Yang dilibatkan setiap RAT hanya perwakilan dari sekolah-sekolah. Harusnya undang semua anggota, biar jelas bagaimana pertanggungjawaban pengurus,” ucapnya.
Sementara Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperindag Jembrana I Putu Eka Arta, mengatakan KPN Budaya Mandiri Jembrana masih berstatus sebagai koperasi aktif. Namun, KPN itu kolaps lantaran banyak kredit macet, sehingga banyak anggota tidak mendapat hak tabungannya. “Pengurusnya masih ada, dan terakhir ada RAT 2019. Saat RAT terakhir, dan waktu itu juga melibatkan Pusat Koperasi Pegawai RI (PKPRI), pengurus mengaku masih berusaha mencari anggota yang menunggak kredit,” ucap Eka Arta.
Sedangkan Bendahara KPN Budaya Mandiri Jembrana I Putu Suparta dikonfirmasi secara terpisah Minggu kemarin, mengatakan KPN Budaya Mandiri Jembrana sudah tidak memiliki kantor lagi. Kantor yang sebelumnya disewa di areal ruko di utara Pasar Umum Jembrana, sudah habis kontrak, dan tidak bisa melanjutkan kontrak di tengah situasi koperasi yang merugi akibat banyaknya kredit macet. “Kredit yang macet ada sekitar Rp 1 miliar lebih. Yang kredit-kredit itu sudah pensiun. Dan kredit-kredit itu, peninggalan dari pengurus yang sebelumnya,” ucap Suparta.
Suparta mengatakan, saat ini dirinya juga satu-satunya pengurus yang masih aktif sebagai PNS. Sebagai satu-satunya pengurus yang masih aktif sebagai PNS, dirinya telah berusaha menagih kredit-kredit macet tersebut. Namun tetap kesulitan, dan hanya mendapat janji-janji palsu.
“Masalahnya, karena banyak yang sudah pensiun. Sebetulnya kalau masih aktif sebagai PNS, bisa saja kita langsung potong gajinya. Tetapi masalahnya, yang masih punya utang itu sudah pensiun. Saya sendiri terus berusaha menjajaki, tetapi tidak dihiraukan. Hanya janji-janji saja akan membayar, tetapi tidak ada apa,” tandas Suparta.
Menurut Suparta, kebijakan penyerahan kewenangan pengelolaan SMA sederajat ke pemprov sejak 2017 lalu, juga menjadi kendala. Pasalnya, dirinya tidak bisa langsung memotong pembayaran cicilan para anggota guru-guru SMA yang masih menyisakan utang. Di mana sebagian besar anggota itu juga kebanyakan sudah pensiun. “Total anggota sebenarnya ada 700 orang. Tetapi anggota yang masih aktif sebagai PNS di Jembrana, hanya sekitar 50 orang. Sedangkan sisanya sudah pensiun,” ujarnya.
Suparta menegaskan, dirinya akan terus berusaha menagih utang-utang tersebut, dan berharap ada kesadaran dari anggota yang masih meninggalkan utang. “Tiyang (saya) berharap kesadaran yang masih punya utang. Pikirkan teman-teman yang sekarang, akhirnya tidak bisa mendapat tabungan mereka. Kepengurusan saya sudah akan berakhir Maret 2021 nanti, dan saya sendiri sudah akan pensiun Desember 2021 nanti,” ucap Suparta yang merupakan Kepala Seksi (Kasi) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Jembrana. *ode
Komentar