Rapikan Data Kemiskinan Buleleng, Dinsos Luncurkan SLRT
Sistem ini pun disebut untuk merapikan data warga miskin di Buleleng, menghindari kecemburuan sosial di masyarakat.
SINGARAJA, NusaBali
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) diluncurkan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Kamis (1/10). Sistem layanan yang disediakan untuk pendataan KK miskin tercecer dan diintegrasikan dengan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra usai sosialisasi SLRT kepada seluruh camat di Buleleng dan instansi terkait mengatakan, SLRT diluncurkan karena selama ini data kemiskinan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Buleleng tidak valid. Data yang tidak valid itu menurutnya rentan memicu kecemburuan sosial di masyarakat baik yang rentan miskin maupun yang miskin, namun belum masuk dalam DTKS.
Terlebih selama pandemi Covid-19 ini banyak bantuan yang digelontor pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
SLRT disebutnya akan diintegrasikan dengan Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang dibangun di setiap desa di Buleleng. “Masyarakat yang memang merasa dirinya masuk dalam kategori rentan miskin dan miskin, tetapi belum masuk dalam DTKS bisa melaporkan langsung ke Puskesos, nanti data di Puskesos akan direkam langsung oleh SLRT milik Dinsos,” jelas dia.
Dua sistem aplikasi terintegrasi ini ke depannya diharapkan dapat mendata dan menampung KK miskin tercecer atau yang terlewatkan dalam musyawarah desa (musdes) selama ini.
Dia pun menegaskan kembali dengan aplikasi Puskesos ini pemerintah wajib melakukan verifikasi dan validasi KK miskinnya di desa. Proses verifikasi dan validasi pun harus dilakukan sejujur-jujurnya dan menjauhkan unsur pilih kasih aparat desa dengan masyarakatnya. “Jauhkan rasa suka dan tidak suka secara individu harus sejujur-jujurnya, sehingga ke depannya mudah dilakukan pengecekan dan pengawasan,” kata dia.
Kadis Kariaman pun menjelaskan tidak validnya data kemiskinan di Buleleng dikarenakan proses verifikasi dan validasi 4 kali dalam setahun yang dilakukan pemerintah desa baru berjalan 35 persen. Selain juga terpantau tingginya subyektivitas pemerintah desa terhadap masyarakatnya yang sering dikaitkan dengan perpolitikan. Sehingga sejumlah KK miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah luput karena tak masuk dalam DTKS. Begitu juga beberapa warga yang sudah dinyatakan mampu masih tercantum dalam DTKS.
Dua aplikasi ini diharapkan sudah siap dioperasikan pada 20 Desember mendatang. Pendataan dalam Puskesos di masing-masing desa juga akan dipantau pendamping PKH, perbekel hingga kelian banjar dinas yang mengetahui situasi dan kondisi warganya secara nyata.
Sementara itu Sekda Buleleng Gede Suyasa yang juga hadir dalam sosialisasi SLTR itu menekankan validasi dan verifikasi data kemiskinan dalam DTKS perlu dimantapkan karena menyangkut dengan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (JKN KISS-PBI).
“Kalau data DTKSya kuat valid bisa segera alihkan dari KIS-PBI APBD ke APBN sehingga mengurangi beban pemerintah daerah menanggung KISS PBI. Selain itu juga membantu mengklirkan seluruh masyarakat miskin untuk mendapatkan tanggungan,” ungkap Suyasa.
Aplikasi SLRT dan Puskesos ini disebutnya akan dievaluasi kembali satu tahun ke depan. Jika dinilai efektif merapikan data kemiskinan di Buleleng akan tetap dipakai ke depannya. *k23
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra usai sosialisasi SLRT kepada seluruh camat di Buleleng dan instansi terkait mengatakan, SLRT diluncurkan karena selama ini data kemiskinan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Buleleng tidak valid. Data yang tidak valid itu menurutnya rentan memicu kecemburuan sosial di masyarakat baik yang rentan miskin maupun yang miskin, namun belum masuk dalam DTKS.
Terlebih selama pandemi Covid-19 ini banyak bantuan yang digelontor pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.
SLRT disebutnya akan diintegrasikan dengan Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang dibangun di setiap desa di Buleleng. “Masyarakat yang memang merasa dirinya masuk dalam kategori rentan miskin dan miskin, tetapi belum masuk dalam DTKS bisa melaporkan langsung ke Puskesos, nanti data di Puskesos akan direkam langsung oleh SLRT milik Dinsos,” jelas dia.
Dua sistem aplikasi terintegrasi ini ke depannya diharapkan dapat mendata dan menampung KK miskin tercecer atau yang terlewatkan dalam musyawarah desa (musdes) selama ini.
Dia pun menegaskan kembali dengan aplikasi Puskesos ini pemerintah wajib melakukan verifikasi dan validasi KK miskinnya di desa. Proses verifikasi dan validasi pun harus dilakukan sejujur-jujurnya dan menjauhkan unsur pilih kasih aparat desa dengan masyarakatnya. “Jauhkan rasa suka dan tidak suka secara individu harus sejujur-jujurnya, sehingga ke depannya mudah dilakukan pengecekan dan pengawasan,” kata dia.
Kadis Kariaman pun menjelaskan tidak validnya data kemiskinan di Buleleng dikarenakan proses verifikasi dan validasi 4 kali dalam setahun yang dilakukan pemerintah desa baru berjalan 35 persen. Selain juga terpantau tingginya subyektivitas pemerintah desa terhadap masyarakatnya yang sering dikaitkan dengan perpolitikan. Sehingga sejumlah KK miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah luput karena tak masuk dalam DTKS. Begitu juga beberapa warga yang sudah dinyatakan mampu masih tercantum dalam DTKS.
Dua aplikasi ini diharapkan sudah siap dioperasikan pada 20 Desember mendatang. Pendataan dalam Puskesos di masing-masing desa juga akan dipantau pendamping PKH, perbekel hingga kelian banjar dinas yang mengetahui situasi dan kondisi warganya secara nyata.
Sementara itu Sekda Buleleng Gede Suyasa yang juga hadir dalam sosialisasi SLTR itu menekankan validasi dan verifikasi data kemiskinan dalam DTKS perlu dimantapkan karena menyangkut dengan bantuan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (JKN KISS-PBI).
“Kalau data DTKSya kuat valid bisa segera alihkan dari KIS-PBI APBD ke APBN sehingga mengurangi beban pemerintah daerah menanggung KISS PBI. Selain itu juga membantu mengklirkan seluruh masyarakat miskin untuk mendapatkan tanggungan,” ungkap Suyasa.
Aplikasi SLRT dan Puskesos ini disebutnya akan dievaluasi kembali satu tahun ke depan. Jika dinilai efektif merapikan data kemiskinan di Buleleng akan tetap dipakai ke depannya. *k23
Komentar