Rasionalisasi Rp 6 M, DPRD Bali Batal Kunjungan Luar Negeri
DPRD Bali membatalkan agenda kunjungan ke luar negeri, menyusul rasionalisasi APBD Bali akibat penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 153 miliar dari pusat.
DENPASAR, NusaBali
Dengan membatalkan kunjungan ke berbegai negara di tiga benua: Eropa, Australia, dan Asia ini, DPRD Bali praktis merasionalisasi anggaran internal sebesar Rp 6 miliar.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana, mengatakan program kunjungan ke luar negeri bagi anggota Dewan seharusnya sudah berjalan periode akhir September 2016 hingga Oktober 2016. Tapi, begitu ada penundaan DAU dari pusat, DPRD Bali putuskan batal berangkat ke luar negeri.
“Pak Adi Wiryatama (Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama) langsung ambil langkah membatalkan agenda ke luar negeri. Jadi, ini berbanding lurus dengan kondisi keuangan kita yang sedang dirasionalisasi,” ungkap Kadek Diana di sela-sela Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda ‘Pelantikan PAW anggota DPRD Bali’ di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (14/10).
Kadek Diana menyebutkan, dengan batalnya anggota Dewan terbang ke luar negeri, maka setidaknya ada dana APBD Bali 2016 senilai Rp 6 miliar yang bisa dikembalikan ke kas daerah untuk menutupi anggaran yang minus. “Kita berhematlah. Nanti kalau anggaran memungkinkan, masih bisa dijawalkan ulang,” jelas politisi PDIP asal Banjar Kebalian, Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Dari sisi urgensi, kata Diana, juga masih bisa dicarikan solusi lain dalam memanfaatkan anggaran yang tepat fungsi. “APBD Bali tidak memungkinkan, dari sisi urgensi juga tidak terlalu penting (kunjungan ke luar negeri, Red). Masih bisa ditoleransi dan dialihkan ke program yang lain untuk kepentingan rakyata,” papar Diana yang juga Ketua Bidang Infokom dan Hubungan Antar Lembaga DPD PDIP Bali 2015-2020.
Sedangkan Ketua DPD PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan Dewan batal melakukan perjalanan keluar negeri, sebagai sikap empati dan bijak dalam kondisi keuangan daerah yang sedang minus. “Sebagai lembaga wakil rakyat, kita turut menjaga efisiensi. Kita beri contoh bahwa wakil rakyat harus merasakan dan berempati dengan situasi keuangan yang sedang lesu. (Anggaran) Lebih baik diarahkan kepada program-program pro rakyat,” jelas Adi Wiryatama.
Adi Wiryatama menyebutkan, keputusan untuk tidak melakukan lawatan ke luar negeri di tahun 2016 ini sudah menjadi kesepakatan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Bali. “Semua unsur pimpinan dan anggota Dewan menyepakati kita berhemat,” tegas politisi senior PDIP asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sementara itu, Pemprov Bal telah lebih dulu memangkas sejumlah kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri para pejabatnya. Gubernur Made Mangku Pastika mengatakan, demi menghemat keuangan daerah, pihaknya tak segan-segan mencoret perjalanan dinas anak buahnya.
“Kalau ada pejabat kami yang diundang ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) sebanyak 5 orang, paling hanya 1-2 orang yang saya izinkan berangkat. Itu pun, kalau memang undangan tersebut penting sekali terkait dengan kebijakan,” ujar Gubernur Pastika.
Untuk kunjungan ke luar negeri, menurut Pastika, dirinya terlalu sering main coret. Misalnya, tidak lagi diizinkan promosi pariwisata dari SKPD dengan memberangkatkan banyak orang. “Apalagi ramai-ramai, rombongan besar, saya tidak kasi, saya coret, karena saya nilai tidak urgen. Promosi pariwisata sekarang lewat internet sudah tersampaikan ke seluruh dunia kok,” ujar Pastika.
Pastika mengatakan, pola pejabat berangkat ke luar negeri dengan balutan promosi pariwisata, harus jelas, tidak membebek dengan travel atau agen perjalanan pariwisatanya. “Selama ini kan kebanyakan mengekor dengan agen perjalanan. Pola kayak begitu sudah nggak efisien menurut saya,” tegas mantan Kapolda Bali ini.
Namun demikian, Pastika membolehkan anak buahnya berangkat kalau diundang pihak luar negeri tanpa menggunakan dana APBD. “Misalnya, mereka (pihak luar negeri) undang kita, tiket ditanggung, akomodasi ditanggung. Kalau yang itu silakan. Saya sebagai Gubernur Bali beberapa kali diundang ke luar negeri, tapi saya nggak berangkat,” katanya.
Dari pembatalan perjalanan ke luar negeri pejabat eksekutif, lanjut Pastika, penghematan dana bisa mencapai puluhan miliar rupiah. “Dana yang saya kumpulkan itu mencapai puluhan miliar rupiah dan kita depositokan. Menghasilkan bunga lagi dan menjadi pendapatan. Itulah yang banyak menjadi Silpa. Banyak program yang bisa diselesaikan,” ujar Pastika. nat
Dengan membatalkan kunjungan ke berbegai negara di tiga benua: Eropa, Australia, dan Asia ini, DPRD Bali praktis merasionalisasi anggaran internal sebesar Rp 6 miliar.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Kadek Diana, mengatakan program kunjungan ke luar negeri bagi anggota Dewan seharusnya sudah berjalan periode akhir September 2016 hingga Oktober 2016. Tapi, begitu ada penundaan DAU dari pusat, DPRD Bali putuskan batal berangkat ke luar negeri.
“Pak Adi Wiryatama (Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama) langsung ambil langkah membatalkan agenda ke luar negeri. Jadi, ini berbanding lurus dengan kondisi keuangan kita yang sedang dirasionalisasi,” ungkap Kadek Diana di sela-sela Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda ‘Pelantikan PAW anggota DPRD Bali’ di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (14/10).
Kadek Diana menyebutkan, dengan batalnya anggota Dewan terbang ke luar negeri, maka setidaknya ada dana APBD Bali 2016 senilai Rp 6 miliar yang bisa dikembalikan ke kas daerah untuk menutupi anggaran yang minus. “Kita berhematlah. Nanti kalau anggaran memungkinkan, masih bisa dijawalkan ulang,” jelas politisi PDIP asal Banjar Kebalian, Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.
Dari sisi urgensi, kata Diana, juga masih bisa dicarikan solusi lain dalam memanfaatkan anggaran yang tepat fungsi. “APBD Bali tidak memungkinkan, dari sisi urgensi juga tidak terlalu penting (kunjungan ke luar negeri, Red). Masih bisa ditoleransi dan dialihkan ke program yang lain untuk kepentingan rakyata,” papar Diana yang juga Ketua Bidang Infokom dan Hubungan Antar Lembaga DPD PDIP Bali 2015-2020.
Sedangkan Ketua DPD PDIP Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengatakan Dewan batal melakukan perjalanan keluar negeri, sebagai sikap empati dan bijak dalam kondisi keuangan daerah yang sedang minus. “Sebagai lembaga wakil rakyat, kita turut menjaga efisiensi. Kita beri contoh bahwa wakil rakyat harus merasakan dan berempati dengan situasi keuangan yang sedang lesu. (Anggaran) Lebih baik diarahkan kepada program-program pro rakyat,” jelas Adi Wiryatama.
Adi Wiryatama menyebutkan, keputusan untuk tidak melakukan lawatan ke luar negeri di tahun 2016 ini sudah menjadi kesepakatan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Bali. “Semua unsur pimpinan dan anggota Dewan menyepakati kita berhemat,” tegas politisi senior PDIP asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan yang mantan Bupati Tabanan dua kali periode (2000-2005, 2005-2010) ini.
Sementara itu, Pemprov Bal telah lebih dulu memangkas sejumlah kunjungan kerja dalam negeri dan luar negeri para pejabatnya. Gubernur Made Mangku Pastika mengatakan, demi menghemat keuangan daerah, pihaknya tak segan-segan mencoret perjalanan dinas anak buahnya.
“Kalau ada pejabat kami yang diundang ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) sebanyak 5 orang, paling hanya 1-2 orang yang saya izinkan berangkat. Itu pun, kalau memang undangan tersebut penting sekali terkait dengan kebijakan,” ujar Gubernur Pastika.
Untuk kunjungan ke luar negeri, menurut Pastika, dirinya terlalu sering main coret. Misalnya, tidak lagi diizinkan promosi pariwisata dari SKPD dengan memberangkatkan banyak orang. “Apalagi ramai-ramai, rombongan besar, saya tidak kasi, saya coret, karena saya nilai tidak urgen. Promosi pariwisata sekarang lewat internet sudah tersampaikan ke seluruh dunia kok,” ujar Pastika.
Pastika mengatakan, pola pejabat berangkat ke luar negeri dengan balutan promosi pariwisata, harus jelas, tidak membebek dengan travel atau agen perjalanan pariwisatanya. “Selama ini kan kebanyakan mengekor dengan agen perjalanan. Pola kayak begitu sudah nggak efisien menurut saya,” tegas mantan Kapolda Bali ini.
Namun demikian, Pastika membolehkan anak buahnya berangkat kalau diundang pihak luar negeri tanpa menggunakan dana APBD. “Misalnya, mereka (pihak luar negeri) undang kita, tiket ditanggung, akomodasi ditanggung. Kalau yang itu silakan. Saya sebagai Gubernur Bali beberapa kali diundang ke luar negeri, tapi saya nggak berangkat,” katanya.
Dari pembatalan perjalanan ke luar negeri pejabat eksekutif, lanjut Pastika, penghematan dana bisa mencapai puluhan miliar rupiah. “Dana yang saya kumpulkan itu mencapai puluhan miliar rupiah dan kita depositokan. Menghasilkan bunga lagi dan menjadi pendapatan. Itulah yang banyak menjadi Silpa. Banyak program yang bisa diselesaikan,” ujar Pastika. nat
Komentar