MPR RI Dorong Pemda Terapkan Kolaboratif Governance
Penerapan Anggaran Mesti Kikis Kemiskinan
JAKARTA, NusaBali - MPR RI mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerapkan penganggaran yang berdampak pada penurunan kemiskinan. Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad menilai tantangan Indonesia ke depan ada di tangan Pemda.
Menurut Fadel, Pemda memiliki APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) besar dan diberikan anggaran pendidikan besar pula, tetapi tidak tumbuh sesuai harapan. Menurut Fadel, ada sesuatu yang kurang dalam pengelolaan anggaran daerah. Khususnya, dalam pengelolaan atau manajemen pemerintahan daerah sehingga perlu menerapkan kolaboratif governance.
“Untuk itu, harus mengikuti perkembangan yang ada. Sekarang ini, pemerintah daerah itu atau pemerintah daerah secara keseluruhan sudah dikenal dengan paradigma baru. Namanya, kolaboratif governance,” ujar Fadel usai memberi kuliah umum tentang Transformasi Paradigma Pemerintah Daerah Menuju Indonesia Emas 2045 di Lemhanas, Rabu (15/5).
Kolaboratif governance, kata Gubernur Gorontalo periode 2001-2009 ini, tentunya berorientasi pada entrepreneur governance. “Ini yang sangat lemah dimiliki oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kita lihat banyak orang miskin. Padahal, dana yang ada cukup besar. Ini perlu diperbaiki ke depannya,” ucap Fadel.
Fadel menyontohkan, Maluku Utara pertumbuhan ekonominya 27%. Kemudian, Sulawesi Tengah juga mengalami pertumbuhan ekonomi hebat sampai 20% lebih. Namun, di sana orang miskinnya banyak. Artinya, lanjut pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan periode 2009-2011 ini, ada sesuatu yang salah. “Jadi, tidak tepat pengelolaan anggarannya,” jelas Fadel.
Dalam bahasa administrasi publik, lanjut Fadel, pertumbuhan tinggi tetapi kemiskinan banyak merupakan pertumbuhan tidak berkualitas karena arahnya tidak bagus. Pemerintah daerah harusnya menggunakan anggaran untuk lebih besar kepentingan rakyat.
Fadel menyarankan, agar APBD tidak hanya dibelanjakan saja. Melainkan, menjadi modal agar ekonomi tumbuh, terutama ekonomi yang berorientasi kepada kerakyatan. “Ini kalau dalam pikiran entrepreneurial, dia menjadikan APBD sebagai modal kapital untuk membangun daerah,” papar Fadel.
Tak ketinggalan pula, menurut Fadel menggunakan anggaran juga untuk kepentingan pertanian dan perikanan. “Pertanian dan perikanan itu harus utama. Jadi anggaran yang besar ini, arahkan kesana juga,” imbuh Fadel. k22
Komentar