DPRD Bali Rasionalisasi Rp 18 Miliar untuk Corona

Fraksi PDIP DPRD Bali berkekuatan 33 kursi pun siap potong anggaran perjalanan dinas, demikian pula Fraksi Golkar yang berkekuatan 9 kursi. Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengatakan sesuai pembahasan dengan eksekutif, lembaga Dewan dibebani rasionalisasi sebesar Rp 18 miliar untuk bantu anggaran penanganan wabah Covid-19. Fraksi PDIP DPRD Bali pun siap rasionalisasi anggaran perjalanan dinas dan sebagainya, untuk membantu pembiayaan penanganan Covid-19 yang sedang dilakukan Pemprov Bali.

"Hari ini (kemarin) Fraksi PDIP DPRD Bali sudah sepakat siap rasionalisasi untuk membantu anggaran pemerintah. Itu sudah final. Seluruh anggota Dewan (termasuk non PDIP, Red) juga siap rasionalisasi," ungkap Dewa Jack saat dikonfirmasi di Denpasar, Jumat kemarin.

Dewa Jack menyebutkan, selain anggaran dinas keluar daerah, beberapa kegiatan DPRD Bali seperti bimbingan teknis (Bimtek) juga dirasionalisasi. "Bagaimana lagi, ini adalah tanggung jawab kita kepada rakyat di tengah bencana Covid-19. Fraksi PDIP DPRD Bali juga sudah sampaikan komitmen ini kepada Gubernur Bali Wayan Koster," papar politisi PDIP asal Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Sementara itu, Fraksi Golkar DPRD Bali juga digerakkan untuk membantu pemerintah dalam mengumpulkan dana penanggulangan bencana Covid-19. Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, mengatakan hal ini sudah perintah induk partainya. Fraksi Golkar DPRD Bali diperintahkan mendukung penyediaan anggaran mendahului APBD 2020.

"Kami minta jajaran Fraksi Golkar DPRD Bali mendukung penyediaan anggaran mendahului yang besarannya Rp 18 miliar. Itu bersumber dari efisiensi, seperti potong anggaran perjalanan dinas, biaya rapat, konsumsi, dan lainnya," ujar Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali dari Fraksi Golkar, Jumat kemarin.

Sugawa Korry menegaskan, efesiensi ini diharapkan bisa menambah anggaran darurat Pemprov Bali untuk penanggulangan bencana yang sudah dianggarkan setiap tahun sebesar Rp 15 miliar. "Di APBD Induk 2020 kan sudah dianggarkan Rp 15 miliar. Mudah-mudahan, dengan tambahan Rp 18 miliar, nanti bisa menambah kekuatan anggaran penanggulangan bencana Covid-19 di Bali," tegas politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini.

Menurut Sugawa Korry, bukan hanya Fraksi Golkar DPRD Bali yang diperintahkan dukung pemerintah dalam upaya penggalangan dana penanggulangan Covid-19. Fraksi Golkar DPRD Kabupaten/Kota se-Bali juga diinstruksikan serupa. "Polanya sama mendukung penggalangan anggaran dari efisiensi dengan mendahului dalam APBD 2020. Itu juga efisiensi dari perjalanan dinas, rapat, dan konsumsi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, Gede Suralaga, mengatakan penggalangan anggaran Rp 18 miliar bermula dari keputusan rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif. Pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov Bali, memutuskan lakukan rasionalisasi anggaran di seluruh OPD, termasuk di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Bali.

"Kita di Sekretariat DPRD Bali siap rasionalisasi Rp 18 miliar. Dana sebesar itu dikumpulkan dari efisiensi perjalanan dinas jajaran anggota DPRD Bali dan staf Dewan. Rapat-rapay pejabat di sekretariat dikurangi, kegiatan kunjungan keluar daerah juga dikurangi," ujar Suralaga saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Jumat kemarin.

Menurut Suralaga, rasionalisasi anggaran ini tidak dibebankan per orang. Namun, dihitung pos-pos kegiatan apa saja yang dirasionalisasi. “Baru hari ini diputuskan. Dari kita di DPRD Bali harus terkumpul anggaran Rp 18 miliar. Salah satunya, perjalanan dinas dibatasi, kalau tidak urgen sekali," tandas Suralaga. *nat