Dewan Minta Dishub Data Kembali Dermaga Penyeberangan Sanur
Dermaga penyeberangan di kawasan Sanur menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan menjadi perhatian serius DPRD Kota Denpasar.
DENPASAR, NusaBali
Terutama dari kelayakan dermaga dan jaminan keamanan yang disediakan untuk masyarakat maupun wisatawan yang akan menyeberang. Sebab, keamanan sangat penting diperhatikan karena menyangkut masalah keselamatan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Nasdem-PSI I Wayan Gatra saat ditemui di Denpasar, Senin (27/1) mengungkapkan, dermaga yang banyak beroperasi dan menjadi tempat penyeberangan di Kota Denpasar harus dilakukan pendataan ulang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar selaku pemgawas dalam pelaksanaan penyeberangan.
Pemerintah harus memiliki inisiatif untuk turun jemput bola memastikan dimana saja titik penyeberangan yang disediakan untuk menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan terutama di kawasan pesisir Pantai Sanur yang banyak memilimi titik penyeberangan. Kata Gatra, setelah didata, mereka harus dicek kembali perizinan yang digunakan untuk pengoperasian boat dan izin penyeberangan.
Sebab, dalam sistem penyeberangan izin penyeberangan merupakam kendali Dinas Perhubungan. Selain izin, yang perlu diperhatikan yakni dari segi SOP yang dimiliki masing-masing pengelola dermaga. Mereka wajib memperhatikan segi keamanan, dan kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang akan menyeberang.
Jika keamanan itu tidak ada maka dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. "Ini kan sudah banyak sekali ada tempat pelayanan penyeberangan, Dishub sebagai pelaksana perizinan penyebrangan mewakili Pemkot Denpasar harus segera melakukan pendataan. Terutama ini masalah izin dan SOPnya, keamanan dan kenyamanan tempatnya. Takutnya kalau itu dibiarkan tanpa diperhatikan kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab," ungkapnya.
Gatra mengatakan, jika sudah melakukan pendataan tersebut maka Dishub juga harus bisa mencarikan solusi kedepannya. jika memang memungkinkan, pemerintah membuat aturan satu kawasan penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan. "Kalau bisa kan terfokus aja ke satu lokasi penyeberangan dibuat. Salah satunya Sanur yang sekarang mau dibangun dermaga," jelas mantan Kadisperindag ini.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandira mengatakan, dia sebagai wakil rakyat asal Denpasar Selatan melihat banyak tempat penyeberangan yang ada saat ini tidak memenuhi standar penyebrangan. Salah satunya di Tukad Rangda. Kawasan tersebut, kata dia, tidak berizin karena kondisi yang kurang layak dijadikan tempat penyeberangan.
Hal seperti itu, kata dia, harus diperhatikan oleh Dishub Kota Denpasar kedepannya. Wandira juga mempertanyakan radius untuk dermaga yang diperbolehkan aturan. Sebab, sekarang semakin banyak tempat penyeberangan yang perlu didata dan dicek kembali kelengkapannya. "Ada Pantai Sanur, Serangan, Tukad Rangda, Pantai Mertasari. Apakah itu ada izin dan kelayakan dari segi tempat dan keamanan baru bisa dipertanggungjawabkan? Itu haru dicek. Sekaligus radius boleh menyediakan tempat penyeberangan brapa kilometer itu biar jelas," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan mengatakan akan kembali turun melakukan pendataan. Dermaga-dermaga yang ada akan disisir sekaligus sebagai bentuk penataan transportasi kawasan pesisir yang wajib memiliki standar kelayakan dan keamanan bagi penumpang. Sebab, jika dibiarkan tidak memenuhi standar keamanan itu akan beresiko pada keamanan penumpang. "Itu yang kami masih rancang saat ini. Kami mau menata kembali, dan mengecek berapa sih ada dermaga di Denpasar layak tidak untuk dijadikan tempat pemyeberangan. Dan bagaimana standar SOPnya agar tidak disaat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak ada yang bisa bertanggungjawab. Sebab kawasan pesisir Denpasar terutama Sanur ini merupakan lintasan pariwisata menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Segera kami akan bergerak," katanya. (*mis
Terutama dari kelayakan dermaga dan jaminan keamanan yang disediakan untuk masyarakat maupun wisatawan yang akan menyeberang. Sebab, keamanan sangat penting diperhatikan karena menyangkut masalah keselamatan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Nasdem-PSI I Wayan Gatra saat ditemui di Denpasar, Senin (27/1) mengungkapkan, dermaga yang banyak beroperasi dan menjadi tempat penyeberangan di Kota Denpasar harus dilakukan pendataan ulang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Denpasar selaku pemgawas dalam pelaksanaan penyeberangan.
Pemerintah harus memiliki inisiatif untuk turun jemput bola memastikan dimana saja titik penyeberangan yang disediakan untuk menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan terutama di kawasan pesisir Pantai Sanur yang banyak memilimi titik penyeberangan. Kata Gatra, setelah didata, mereka harus dicek kembali perizinan yang digunakan untuk pengoperasian boat dan izin penyeberangan.
Sebab, dalam sistem penyeberangan izin penyeberangan merupakam kendali Dinas Perhubungan. Selain izin, yang perlu diperhatikan yakni dari segi SOP yang dimiliki masing-masing pengelola dermaga. Mereka wajib memperhatikan segi keamanan, dan kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang akan menyeberang.
Jika keamanan itu tidak ada maka dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. "Ini kan sudah banyak sekali ada tempat pelayanan penyeberangan, Dishub sebagai pelaksana perizinan penyebrangan mewakili Pemkot Denpasar harus segera melakukan pendataan. Terutama ini masalah izin dan SOPnya, keamanan dan kenyamanan tempatnya. Takutnya kalau itu dibiarkan tanpa diperhatikan kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab," ungkapnya.
Gatra mengatakan, jika sudah melakukan pendataan tersebut maka Dishub juga harus bisa mencarikan solusi kedepannya. jika memang memungkinkan, pemerintah membuat aturan satu kawasan penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan. "Kalau bisa kan terfokus aja ke satu lokasi penyeberangan dibuat. Salah satunya Sanur yang sekarang mau dibangun dermaga," jelas mantan Kadisperindag ini.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandira mengatakan, dia sebagai wakil rakyat asal Denpasar Selatan melihat banyak tempat penyeberangan yang ada saat ini tidak memenuhi standar penyebrangan. Salah satunya di Tukad Rangda. Kawasan tersebut, kata dia, tidak berizin karena kondisi yang kurang layak dijadikan tempat penyeberangan.
Hal seperti itu, kata dia, harus diperhatikan oleh Dishub Kota Denpasar kedepannya. Wandira juga mempertanyakan radius untuk dermaga yang diperbolehkan aturan. Sebab, sekarang semakin banyak tempat penyeberangan yang perlu didata dan dicek kembali kelengkapannya. "Ada Pantai Sanur, Serangan, Tukad Rangda, Pantai Mertasari. Apakah itu ada izin dan kelayakan dari segi tempat dan keamanan baru bisa dipertanggungjawabkan? Itu haru dicek. Sekaligus radius boleh menyediakan tempat penyeberangan brapa kilometer itu biar jelas," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Ketut Sriawan mengatakan akan kembali turun melakukan pendataan. Dermaga-dermaga yang ada akan disisir sekaligus sebagai bentuk penataan transportasi kawasan pesisir yang wajib memiliki standar kelayakan dan keamanan bagi penumpang. Sebab, jika dibiarkan tidak memenuhi standar keamanan itu akan beresiko pada keamanan penumpang. "Itu yang kami masih rancang saat ini. Kami mau menata kembali, dan mengecek berapa sih ada dermaga di Denpasar layak tidak untuk dijadikan tempat pemyeberangan. Dan bagaimana standar SOPnya agar tidak disaat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak ada yang bisa bertanggungjawab. Sebab kawasan pesisir Denpasar terutama Sanur ini merupakan lintasan pariwisata menuju Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Segera kami akan bergerak," katanya. (*mis
Komentar