nusabali

Dewan Nilai Denpasar Kekurangan Puskesmas

  • www.nusabali.com-dewan-nilai-denpasar-kekurangan-puskesmas

Keberadaan puskesmas di Kota Denpasar sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat menjadi salah satu perhatian serius anggota DPRD Kota Denpasar khususnya dari Komisi II dan Komisi IV.

DENPASAR, NusaBali

Hal ini dikarenakan di Kota Denpasar masih kurang puskesmas. Saat ini, Denpasar hanya memiliki 11 puskesmas dan 25 puskesmas pembantu (pustu). Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Kurangnya puskesmas di Kota Denpasar terungkap saat Komisi II dan IV DPRD Kota Denpasar melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Selasa (7/1) kemarin. Rombongan kedua komisi dipimpin Ketua Komisi II I Wayan Suadi Putra dan Ketua Komisi IV I Wayan Duaja, diterima Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Luh Putu Sri Armini, beserta jajarannya, di ruang pertemuan Kantor Dinas Kesehatan setempat.

"Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Denpasar, kita masih kurang puskesmas. Saat ini, kita punya 11 puskesmas dan 25 pustu. Jumlah itu masih kurang karena idealnya satu puskesmas melayani 35 ribu penduduk," ungkap Kadiskes Sri Armini.

Mencermati kurangnya puskesmas, anggota Komisi II Wayan Sutama, menyadari kurangnya puskesmas/pustu. Untuk itu, Sutama mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk penambahan puskesmas mengingat keberadaan puskesmas sangat strategis dalam melayani kesehatan masyarakat, terutama dalam pencegahan penyakit.

Wakil Ketua Komisi II Wayan Gatra menyampaikan, menambah puskesmas mungkin sulit diwujudkan dalam waktu singkat. Karenanya, dia menyarankan agar Dinas Kesehatan menyiasatinya dengan memaksimalkan kapasitas masing-masing puskesmas.

Sementara itu, meski keberadaan puskesmas masih kurang, Kepala Dinas Kesehatan dr Sri Armini mengaku pihaknya tetap berupaya memberi pelayanan kesehatan secara maksimal melalui puskesmaa serta rumah sakit yang ada. Puskesmas, kata dia, hanya melakukan promotif serta prepentif kesehatan, sedangkan pelayanan kesehatan oleh klinik serta rumah sakit.

Hal ini ditunjang dengan terbentuknya program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat (Damakesmas). "Keperluan penambahan puskesmas sudah kami lakporkan kepada Bapak Walikota dan Wakil Walikota," ungkap Sri Armini.

Selain masalah kurangnya puskesmas, dalam pertemuan yang dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi ini, Dewan Kota juga memberi perhatian terhadap keberadaan BPJS Kesehatan. Terkait hal ini, Sri Armini menjelaskan, masyarakat Kota Denpasar hampir 100 persen telah tercatat memiliki BPJS. Termasuk saat adanya kenaikan iuran BPJS. Dari data e-KTP, tercatat 63 ribuan masyarakat yang iuran BPJS-nya dibayar oleh Pemerintah Kota Denpasar. *mis

loading...

Komentar