Masalah Sering Muncul dari Penyelenggara KPU RI Penyelenggara Pilkada di Daerah Taat Aturan
Bawaslu melarang Panwas ngopi-ngopi bersama tim sukses salah satu calon selama Pilkada berlangsung, sanksi pecat pun menanti.
JAKARTA, NusaBali
Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro membeberkan masalah yang kerap ditemui saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Bukan tak mungkin, persoalan itu muncul dalam Pilkada serentak tahap II yang akan digelar 15 Februari 2017 mendatang.
"Dari sejumlah daerah, kebanyakan masalah muncul dari dalam, yakni penyelenggara yang tidak taat aturan, tidak berlaku adil pada salah satu pasangan calon. Perlakuan kita yang seperti itu bisa menimbulkan perselisihan," kata Juri, dalam konsolidasi penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (30/7).
Ia mengingatkan penyelenggara meminimalisasi potensi masalah. Bila perlu, semua masalah dihilangkan agar Pilkada mendatang berjalan lancar.
"Seluruh media baik nasional, lokal, bahkan internasional selalu menyorot Pemilu DKI. Banyak yang menyebut, Pemilu DKI sebagai miniatur Pemilu Nasional," ucapnya. Juri mengimbau seluruh PPS dan PPK menguasai dan menerapkan aturan dan menerapkannya untuk menghindari konflik. Semua pihak harus bisa menjaga diri dari kepentingan siapapun.
"Kalau kita bisa menjaga dari berbagai godaan, itu kita bisa jadi yang berintegritas. Kita akan buat sejarah di Indonesia dalam Pilgub 2017 ini," ucapnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengingatkan panitia pengawas netral dalam pelaksanaan Pilgub DKI 2017. Apalagi, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi calon incumbent.
"Suksesnya Pilkada DKI adalah peran semua. Semua harus diperlakukan sama, termasuk untuk Ahok. Tidak boleh dengan adanya gubernur petahana, maka terganggu netralitasnya," kata Muhammad. Muhammad juga melarang Panwas ngopi-ngopi bersama tim sukes salah satu calon selama Pilkada berlangsung. Dia mengancam memecat anggotanya apabila kedapatan nongkrong bareng timses.
"Untuk Pilkada 2017, tidak boleh Panwas minum-minum kopi di warkop. Kalau mau minum kopi di kantor. Tidak boleh ngopi, bila acara belum sukses," tegas Muhammad dilansir metrotvnews.com. Muhammad meminta masyarakat segera melaporkan apabila melihat anggota Panwas melakukan apa yang ia larang. Ia juga meminta masyarakat memotret Panwas sebagai barang bukti ketika melaporkan.
"Tahan dulu itu ngopi-ngopi bareng tim sukses. Nanti setelah pelantikan, mau setiap jam di warkop, monggo," bebernya. Muhammad juga mengingatkan kehadiran penyelenggara untuk memperkuat kerja demokrasi. Panwas tak boleh berlaku layaknya polisi. Hal ini dilakukan agar panitia lain tak merasa diintimidasi. "Panwas tidak boleh begitu, anda harus hadir bersama untuk melahirkan pemilu berkualitas," ujar dia. *
Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro membeberkan masalah yang kerap ditemui saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Bukan tak mungkin, persoalan itu muncul dalam Pilkada serentak tahap II yang akan digelar 15 Februari 2017 mendatang.
"Dari sejumlah daerah, kebanyakan masalah muncul dari dalam, yakni penyelenggara yang tidak taat aturan, tidak berlaku adil pada salah satu pasangan calon. Perlakuan kita yang seperti itu bisa menimbulkan perselisihan," kata Juri, dalam konsolidasi penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (30/7).
Ia mengingatkan penyelenggara meminimalisasi potensi masalah. Bila perlu, semua masalah dihilangkan agar Pilkada mendatang berjalan lancar.
"Seluruh media baik nasional, lokal, bahkan internasional selalu menyorot Pemilu DKI. Banyak yang menyebut, Pemilu DKI sebagai miniatur Pemilu Nasional," ucapnya. Juri mengimbau seluruh PPS dan PPK menguasai dan menerapkan aturan dan menerapkannya untuk menghindari konflik. Semua pihak harus bisa menjaga diri dari kepentingan siapapun.
"Kalau kita bisa menjaga dari berbagai godaan, itu kita bisa jadi yang berintegritas. Kita akan buat sejarah di Indonesia dalam Pilgub 2017 ini," ucapnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Muhammad mengingatkan panitia pengawas netral dalam pelaksanaan Pilgub DKI 2017. Apalagi, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi calon incumbent.
"Suksesnya Pilkada DKI adalah peran semua. Semua harus diperlakukan sama, termasuk untuk Ahok. Tidak boleh dengan adanya gubernur petahana, maka terganggu netralitasnya," kata Muhammad. Muhammad juga melarang Panwas ngopi-ngopi bersama tim sukes salah satu calon selama Pilkada berlangsung. Dia mengancam memecat anggotanya apabila kedapatan nongkrong bareng timses.
"Untuk Pilkada 2017, tidak boleh Panwas minum-minum kopi di warkop. Kalau mau minum kopi di kantor. Tidak boleh ngopi, bila acara belum sukses," tegas Muhammad dilansir metrotvnews.com. Muhammad meminta masyarakat segera melaporkan apabila melihat anggota Panwas melakukan apa yang ia larang. Ia juga meminta masyarakat memotret Panwas sebagai barang bukti ketika melaporkan.
"Tahan dulu itu ngopi-ngopi bareng tim sukses. Nanti setelah pelantikan, mau setiap jam di warkop, monggo," bebernya. Muhammad juga mengingatkan kehadiran penyelenggara untuk memperkuat kerja demokrasi. Panwas tak boleh berlaku layaknya polisi. Hal ini dilakukan agar panitia lain tak merasa diintimidasi. "Panwas tidak boleh begitu, anda harus hadir bersama untuk melahirkan pemilu berkualitas," ujar dia. *
Komentar