Pilkada Langsung Disebut Kunci Demokrasi
Pakar Soroti Biaya Politik Tinggi di Internal Parpol
Justru yang harus dievaluasi adalah cara parpol memberi dukungan terhadap calon yang diusung, sebab tak jarang calon harus membayar agar diusung parpol.
JAKARTA, NusaBali
Mendagri, Tito Karnavian, berencana mengevaluasi sistem pilkada langsung, karena dinilai memiliki biaya politik yang tinggi. Menanggapi ini, Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menegaskan pilkada langsung adalah kunci demokrasi.
"Kalau menurut saya sih Pak Tito belum pernah menjelaskan secara gamblang apa sebenarnya, kan dia menyebutkan, dana yang dihabiskan dalam sekali Pilkada, memang menyebutkan jumlahnya, saya nggak tau berapa banyak," kata Bivitri, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11).
"Tapi yang ingin saya jelaskan adalah, biaya sebesar itu sebenarnya untuk apa saja, karena yang saya duga biaya sebesar itu juga termasuk biaya yang beredar untuk apa untuk internal partai. Kalau kita mau beli perahu. Jadi masalahnya ada di mana?" imbuhnya.
Bivitri meminta agar ada reformasi partai politik. Sebab menurutnya biaya politik tinggi justru di internal parpol. "Menurut saya masalahnya ada di partai politik, bukan di pemilihan langsungnya. Jadi selama reformasi partai politik tidak dilakukan, kelemahan-kelemahan dalam sistem pemilu kita tidak akan bisa diselesaikan. Jadi buat saya usulan untuk menghapuskan pilkada langsung itu lebih ke logikanya lompat. Jadi tidak menelaah dulu masalahnya ada di mana," ujar Bivitri.
Dia mengatakan justru yang harus dievaluasi adalah cara parpol memberi dukungan terhadap calon yang diusung. Tak jarang calon tersebut lah yang harus membayar agar diusung parpol tersebut.
"Apakah di partai politiknya sudah bagus benar, sehingga kalau orang mau naik jadi cagub itu mekanismenya demokratis atau harus bayar partai politiknya. Yang kita tahu dari media massa juga dan dari kasus-kasus yang ada, kebanyakan harus bayar dulu kan. Sebenarnya kan yang tidak sehat di situnya. Jadi bukan sekadar biaya yang keluar secara teknis," ujarnya.
"Menurut saya pilkada harus tetap langsung karena itu salah satu kunci dari demokrasi kita," sambungnya dilansir detik.com. Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian, mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.
"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu-pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11) lalu.
Istana akhirnya angkat bicara soal nasib Pilkada langsung. Jokowi disebut sudah menegaskan bahwa rakyat tetap dapat memilih kepala daerahnya secara langsung. "Presiden Jokowi mengatakan Pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998," ujar Stafsus Presiden, Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Selasa (12/11). "Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," katanya. *
"Kalau menurut saya sih Pak Tito belum pernah menjelaskan secara gamblang apa sebenarnya, kan dia menyebutkan, dana yang dihabiskan dalam sekali Pilkada, memang menyebutkan jumlahnya, saya nggak tau berapa banyak," kata Bivitri, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11).
"Tapi yang ingin saya jelaskan adalah, biaya sebesar itu sebenarnya untuk apa saja, karena yang saya duga biaya sebesar itu juga termasuk biaya yang beredar untuk apa untuk internal partai. Kalau kita mau beli perahu. Jadi masalahnya ada di mana?" imbuhnya.
Bivitri meminta agar ada reformasi partai politik. Sebab menurutnya biaya politik tinggi justru di internal parpol. "Menurut saya masalahnya ada di partai politik, bukan di pemilihan langsungnya. Jadi selama reformasi partai politik tidak dilakukan, kelemahan-kelemahan dalam sistem pemilu kita tidak akan bisa diselesaikan. Jadi buat saya usulan untuk menghapuskan pilkada langsung itu lebih ke logikanya lompat. Jadi tidak menelaah dulu masalahnya ada di mana," ujar Bivitri.
Dia mengatakan justru yang harus dievaluasi adalah cara parpol memberi dukungan terhadap calon yang diusung. Tak jarang calon tersebut lah yang harus membayar agar diusung parpol tersebut.
"Apakah di partai politiknya sudah bagus benar, sehingga kalau orang mau naik jadi cagub itu mekanismenya demokratis atau harus bayar partai politiknya. Yang kita tahu dari media massa juga dan dari kasus-kasus yang ada, kebanyakan harus bayar dulu kan. Sebenarnya kan yang tidak sehat di situnya. Jadi bukan sekadar biaya yang keluar secara teknis," ujarnya.
"Menurut saya pilkada harus tetap langsung karena itu salah satu kunci dari demokrasi kita," sambungnya dilansir detik.com. Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian, mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.
"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu-pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11) lalu.
Istana akhirnya angkat bicara soal nasib Pilkada langsung. Jokowi disebut sudah menegaskan bahwa rakyat tetap dapat memilih kepala daerahnya secara langsung. "Presiden Jokowi mengatakan Pilkada provinsi/kabupaten/kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung yang merupakan cermin kedaulatan rakyat/demokrasi dan sejalan dengan cita-cita reformasi 1998," ujar Stafsus Presiden, Fadjroel Rachman lewat pesan singkat, Selasa (12/11). "Yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," katanya. *
Komentar