RDP, Parta Soroti Koperasi dan UMKM
Anggota DPR RI asal Bali, Nyoman Parta, menyoroti sejumlah permasalahan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan sejumlah mitra kerjanya pada, Kamis (7/11) malam.
JAKARTA, NusaBali
Partai antara lain menyoroti soal koperasi dan UMKM. Parta mengusulkan agar pemerintah mengembalikan koperasi dan UMKM pada semangat pendiriannya.
"Yaitu yang sesuai dengan cita-cita Bung Karno. Di mana koperasi adalah soko guru yang bisa menjadi penggerak ekonomi nasional dan menjaga kemandirian ekonomi serta mensejahterakan anggotanya," ujar Parta kepada NusaBali, Sabtu (9/11).
Oleh karena itu, pemerintah wajib hadir untuk memfasilitasi pembiayaan, teknologi dan pemasarannya. Kementerian Koperasi dan UMKM pun, kata pria dari Fraksi PDIP ini, perlu pula memberikan fasilitas kepada industri rakyat yang berkaitan dengan usaha rakyat secara turun menurun.
Bahkan dengan industri yang ada kaitannya dengan budaya semisal minuman Cap Tikus di Manado, Sopi di Ambon dan Arak di Bali. Sementara mengenai investasi, ucap Parta, mereka mendukung pemerintah untuk terus mendapatkan investasi dengan catatan investasi yang masuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan nasional.
"Jangan semuanya dari luar. Sampai-sampai tenaga kerja juga dari luar seperti tukang masak, laundry dan pekerja kasar lainnya," tegas Parta. Parta meminta pula agar BUMN dijadikan sebagai penggerak perekonomian nasional. Baginya, BUMN yang untung dan sehat dapat memberikan pemasukan buat negara.
"Sayangnya, selama ini BUMN hanya menjadi beban APBN lantaran banyak merugi. Untuk itu, BUMN besar segera melakukan ekspansi. Sementara BUMN yang mati suri, kita harus iklaskan dilikuidasi agar tidak membebani APBN," kata Parta mengkritisi kondisi BUMN.
Namun Parta mengapresiasi keinginan Menteri BUMN dalam melaksanakan TPA (Tim Penilai Akhir) dalam memilih direksi. Menurut Parta, TPA perlu dilakukan guna menyeleksi para direksi BUMN agar yang menempati posisi itu adalah orang-orang profesional.
Saat ditanya bagaimana respon dari Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat dirinya menyampaikan itu. Parta mengatakan, intinya mereka sependapat dan membutuhkan dukungan anggota dewan di Komisi VI DPR RI. *k22
"Yaitu yang sesuai dengan cita-cita Bung Karno. Di mana koperasi adalah soko guru yang bisa menjadi penggerak ekonomi nasional dan menjaga kemandirian ekonomi serta mensejahterakan anggotanya," ujar Parta kepada NusaBali, Sabtu (9/11).
Oleh karena itu, pemerintah wajib hadir untuk memfasilitasi pembiayaan, teknologi dan pemasarannya. Kementerian Koperasi dan UMKM pun, kata pria dari Fraksi PDIP ini, perlu pula memberikan fasilitas kepada industri rakyat yang berkaitan dengan usaha rakyat secara turun menurun.
Bahkan dengan industri yang ada kaitannya dengan budaya semisal minuman Cap Tikus di Manado, Sopi di Ambon dan Arak di Bali. Sementara mengenai investasi, ucap Parta, mereka mendukung pemerintah untuk terus mendapatkan investasi dengan catatan investasi yang masuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan nasional.
"Jangan semuanya dari luar. Sampai-sampai tenaga kerja juga dari luar seperti tukang masak, laundry dan pekerja kasar lainnya," tegas Parta. Parta meminta pula agar BUMN dijadikan sebagai penggerak perekonomian nasional. Baginya, BUMN yang untung dan sehat dapat memberikan pemasukan buat negara.
"Sayangnya, selama ini BUMN hanya menjadi beban APBN lantaran banyak merugi. Untuk itu, BUMN besar segera melakukan ekspansi. Sementara BUMN yang mati suri, kita harus iklaskan dilikuidasi agar tidak membebani APBN," kata Parta mengkritisi kondisi BUMN.
Namun Parta mengapresiasi keinginan Menteri BUMN dalam melaksanakan TPA (Tim Penilai Akhir) dalam memilih direksi. Menurut Parta, TPA perlu dilakukan guna menyeleksi para direksi BUMN agar yang menempati posisi itu adalah orang-orang profesional.
Saat ditanya bagaimana respon dari Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat dirinya menyampaikan itu. Parta mengatakan, intinya mereka sependapat dan membutuhkan dukungan anggota dewan di Komisi VI DPR RI. *k22
Komentar