Fraksi Golkar dan Gubernur Saling Sahut di Sidang Paripurna

DENPASAR, NusaBali

Sidang yang awalnya berjalan datar-datar, dikejutkan dengan interupsi anggota Dewan yang mempertanyakan peran dan langkah pemerintah soal vaksin palsu di Bali. Terjadilan kemudian saling sahut antara Fraksi Golkar vs Gubernur Made Mangku Pastika.

Adalah anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Badung, I Wayan Rawan Atmaja, yang mengawali interupsi untuk mempertanyakan peran pemerintah soal vaksin palsu dalam sidang paripurna kemarin. Interupsi Rawan Atmaja kontan membuat jajaran eksekutif kaget. Sebab, interupsi justru datang dari Fraksi Golkar yang selama ini selalu menyokong dan mendukung setiap program Pemprov Bali---bahkan sering pasang badan ketika Gubernur Pastika mendapatkan serangan dari Fraksi PDIP.

Awalnya, Rawan Atmaja mengkritisi banyaknya anggaran yang tidak terserap di APBD Bali Tahun 2015. Dia mencontohkan pengadaan kapal dan jukung untuk nelayan senilai Rp 1,62 miliar, yang dananya malah tidak terpakai. Politisi Golkar asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini mengingatkan dana miliaran rupiah untuk nelayan tersebut jadi mubazir.

Bukan hanya itu, Rawan Atmaja kembali melanjutkan interupsinya. Kali ini, dia mempertanyakan kepada Gubernur Pastika soal apa peran dan langkah pemerintah terkait kasus vaksin palsu di Bali? Dia mencecar mana tanggung jawab dan langkah Pemprov Bali menyikapi vaksin palsu tersebut? 

“Kami ingin ada penjelasan langsung dari Saudara Gubernur. Sebab, vaksin palsu sudah beredar luas dan sejak lama terjadi,” ujar Rawan Atmaja yang juga Wakil Sekretaris DPD I Golkar Bali, dengan nada tegang.

Gubernur Pastika yang menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi dengan slide di hadapan sidang paripurna, langsung menjawab interupsi Rawan Atmaja. Pastika mengatakan tidak ada vaksin palsu masuk ke Bali. “Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Bali dan Bareskrim Mabes Polri. Sampai saat ini, vaksin palsu tidak ditemukan di Bali,” sahut Pastika.

Pastika menyatakan, berdasarkan koordinasi dengan Bareksrim Mabes Polri, terungkap pelaku pengedar vaksin palsu tidak ada menyuplai barang tersebut ke Bali. “Kami masih terus koordinasi bersama Dinas Kesehatan untuk tetap memantau adanya kemungkinan vaksin palsu masuk Bali,” tegas Gubernur yang diusung Koalisi Bali Mandara (dimotori Golkar-Denmokrat-Gerindra) ini.

Usai ada jawaban dari Gubernur Pastika soal vaksin palsu tersebut, sidang paripurna pun ditutup Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Namun, Rawan Atmaja rupanya belum puas atas jaewaban Pastika. Rawan Atmaja pun kembali menghampiri Pastika. Dia mengutarakan maksudnya soal vaksin palsu yang sudah sejak lama beredar dan dampaknya kepada anak-anak yang telah divaksin tersebut. 

Mau tak mau, Pastika pun kembali menjelaskan bahwa Bareskrim Mabes Polri memastikan tidak ada vaksin palsu masuk ke Bali. Meski demikian, pihaknya tetap akan koordinasi dengan instansi terkait. 

Sementara, Rawan Atmaja menyatakan pihaknya tetap meminta pemerintah untuk menelusuri vaksin palsu di Bali. “Saya tidak yakin tak ada vaksin palsu masuk Bali. Sebab, pengakuan tersangkanya, itu sudah beredar di seluruh Indonesia sejak 2013. Gila itu. Vaksin sudah disuntikkan. Harus dicegah sekarang dampak vaksin yang digunakan itu,” tandas Rawan Atmaja.

Sedangkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Wayan Gunawan, terus terang mengakui bahwa fraksinya menunjukakn sikap kritis, meskipun selama ini mereka dikenal banyak mendukung program pro rakyat Bali Mandara. “Kalau urusan masyarakat, kita kritisi. Saya malah perintahkan Rawan Atmaja angkat bicara tadi. Jangan didiamkan vaksin palsu itu. Ini persoalan serius, membahayakan masyarakat. Pemerintah harus kasi jawaban,” ujar Gunawan yang juga Ketua DPD II Golkar Bangli.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr I Ketut Suarjaya, mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah penyisiran, terkait isu vaksin palsu yang dipertanyakan Fraksi Golkar. “Kami sudah menyisir rumah sakit dan Puskesmas. 

Memang belum ada indikasi temuan vaksin palsu di Bali,” ujar Suarjaya, Jumat kemarin.

Birokrat asal Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Buleleng menegaskan pihaknya akan melakukan antisipasi dan pencegahan terkait vaksin palsu, sesuai dengan permintaan Dewan. “Ya, kita sama-samalah. Kami juga sudah menerima perintah dari pimpinan, vaksin palsu ini harus dicegah, jangan sampai masuk. Kita terus sisir, termasuk sebar surat edaran untuk rumah sakit, klinik, Puskesmas supaya antisipasi sumber dan distributornya,” ujar alumnus Fakultas Kedokteran Unud tahun 1987 ini. 7 nat