Bawaslu Buleleng Amankan Uang Sisa Money Politics
Bawaslu Kabupaten Buleleng menerima limpahan uang yang diduga sisa dana money politics sebesar Rp 1.000.000.
SINGARAJA, NusaBali
Uang tersebut diserahkan pelapor sebagai barang bukti. Uang itu kini masih diamankan oleh Bawaslu. Sejumlah warga mendesak Bawaslu Buleleng menuntaskan laporan kasus dugaan money politics tersebut.
Dalam kasus dugaan money politics pada Pileg 2019, ada tiga laporan yang ditangani oleh Bawaslu Buleleng. Pertama dilaporkan terjadi di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Selasa (16/4) malam. Kasus ini disebut-sebut melibatkan caleg PDIP asal Desa Bungkulan, Luh Sri Seniwi. Namun pelapor, Nengah Karya warga Sudaji, tidak menyerahkan alat bukti berupa uang.
Kemudian laporan kedua atas dugaan money politics terjadi di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng. Dugaan kasus ini disebutkan melibatkan caleg NasDem, Dr Somvir. Pelapor, Komang Edi Arta Wijaya, warga Kaliuntu saat melapor pada, Sabtu (20/4) menyerahkan uang kepada Bawaslu sebagai bukti dugaan money politics sebesar Rp 500.000.
Laporan berikutnya juga menyeret nama caleg Dr Somvir. Pelapor, Nyoman Redana warga Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, saat melapor, Senin (22/4) menyerahkan uang sebagai bukti dugaan money politics kepada Bawaslu sebesar Rp 500.000. Redana melaporkan warga asal Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar atas nama Subrata yang disebutkan membagikan uang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, Putu Sugiardana, Rabu (24/4) menerangkan uang yang diserahkan oleh para pelapor masih disimpan. Hanya saja Sugiardana menegaskan, uang yang diserahkan dengan total sebesar Rp 1 juta itu tidak seluruhnya merupakan barang bukti. Dijelaskan, uang sebesar Rp 500 ribu yang diserahkan oleh pelapor Edi Arta sifatnya titipan. Karena laporan yang bersangkutan tidak bisa ditindaklanjuti, akibat kejadian yang dilaporkan sudah melewati batas pelaporan maksimal 7 hari sejak kejadian diketahui. “Waktu itu memang diserahkan uang, tetapi uang itu sifatnya titipan bukan barang bukti. Semuanya ada berita acara. Karena dititip, uang itu bisa diambil kapan pun. Silakan diambil, asal menunjukkan bukti penitipan yang kami serahkan,” kata Sugiardana.
Lebih lanjut dikatakan, Bawaslu Buleleng hanya menerima uang sebagai barang bukti sebesar Rp 500.000 dari pelapor Nyoman Redana. Kasus ini masih berproses, karena terlapor Subrata belum bisa diklarifikasi “Kami hanya menerima barang bukti uang sebesar Rp 500.000, karena kasus ini masih dalam proses penanganan,” jelas Suriardana.
Sementara belasan warga yang mengaku dari Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, menggelar aksi di kantor Bawaslu Buleleng, Jalan Bisma Singaraja, Rabu (24/4) siang. Mereka menuntut Bawaslu memproses laporan dugaan money politics di Kelurahan Kaliuntu, yang menyeret nama caleg NasDem, Dr Somvir.
“Kasus Somvir supaya ditindaklanjuti dan cepat dipanggil. Jangan disembunyikan, jangan sampai model money politics ini ada di Buleleng. Agar Pemilu ini bersih dan kondusif,” kata koordinator aksi, Edi Arta. Aksi tersebut ditemui oleh Ketua Bawaslu, Putu Sugiardana. Dalam penjelasannya, Sugiardana menegaskan, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam menuntaskan laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Setelah mendapat penegasan tersebut, warga langsung membubarkan diri di bawah pengawalan aparat kepolisian. *k19
Dalam kasus dugaan money politics pada Pileg 2019, ada tiga laporan yang ditangani oleh Bawaslu Buleleng. Pertama dilaporkan terjadi di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Selasa (16/4) malam. Kasus ini disebut-sebut melibatkan caleg PDIP asal Desa Bungkulan, Luh Sri Seniwi. Namun pelapor, Nengah Karya warga Sudaji, tidak menyerahkan alat bukti berupa uang.
Kemudian laporan kedua atas dugaan money politics terjadi di Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng. Dugaan kasus ini disebutkan melibatkan caleg NasDem, Dr Somvir. Pelapor, Komang Edi Arta Wijaya, warga Kaliuntu saat melapor pada, Sabtu (20/4) menyerahkan uang kepada Bawaslu sebagai bukti dugaan money politics sebesar Rp 500.000.
Laporan berikutnya juga menyeret nama caleg Dr Somvir. Pelapor, Nyoman Redana warga Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, saat melapor, Senin (22/4) menyerahkan uang sebagai bukti dugaan money politics kepada Bawaslu sebesar Rp 500.000. Redana melaporkan warga asal Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar atas nama Subrata yang disebutkan membagikan uang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng, Putu Sugiardana, Rabu (24/4) menerangkan uang yang diserahkan oleh para pelapor masih disimpan. Hanya saja Sugiardana menegaskan, uang yang diserahkan dengan total sebesar Rp 1 juta itu tidak seluruhnya merupakan barang bukti. Dijelaskan, uang sebesar Rp 500 ribu yang diserahkan oleh pelapor Edi Arta sifatnya titipan. Karena laporan yang bersangkutan tidak bisa ditindaklanjuti, akibat kejadian yang dilaporkan sudah melewati batas pelaporan maksimal 7 hari sejak kejadian diketahui. “Waktu itu memang diserahkan uang, tetapi uang itu sifatnya titipan bukan barang bukti. Semuanya ada berita acara. Karena dititip, uang itu bisa diambil kapan pun. Silakan diambil, asal menunjukkan bukti penitipan yang kami serahkan,” kata Sugiardana.
Lebih lanjut dikatakan, Bawaslu Buleleng hanya menerima uang sebagai barang bukti sebesar Rp 500.000 dari pelapor Nyoman Redana. Kasus ini masih berproses, karena terlapor Subrata belum bisa diklarifikasi “Kami hanya menerima barang bukti uang sebesar Rp 500.000, karena kasus ini masih dalam proses penanganan,” jelas Suriardana.
Sementara belasan warga yang mengaku dari Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, menggelar aksi di kantor Bawaslu Buleleng, Jalan Bisma Singaraja, Rabu (24/4) siang. Mereka menuntut Bawaslu memproses laporan dugaan money politics di Kelurahan Kaliuntu, yang menyeret nama caleg NasDem, Dr Somvir.
“Kasus Somvir supaya ditindaklanjuti dan cepat dipanggil. Jangan disembunyikan, jangan sampai model money politics ini ada di Buleleng. Agar Pemilu ini bersih dan kondusif,” kata koordinator aksi, Edi Arta. Aksi tersebut ditemui oleh Ketua Bawaslu, Putu Sugiardana. Dalam penjelasannya, Sugiardana menegaskan, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam menuntaskan laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Setelah mendapat penegasan tersebut, warga langsung membubarkan diri di bawah pengawalan aparat kepolisian. *k19
Komentar