14 PNS Pemkab Gianyar Dijebloskan ke Tahanan

“Setiap tersangka kasus dugaan korupsi pasti kami tahan. Ini untuk mempermudah dalam proses hukum. Selain itu, agar tersangka tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mempengaruhi yang lain,” ujar Kajari Ketut Sumedana.    

Menurut Sumedana, pengacara para tersangka sudah sempat coba mengajukan per-mohonan agar pihak kejaksaan tidak menahan kliennya. “Namun, permohonan itu tetap tidak kami kabulkan,” katanya.

Salah satu kuasa hukum 14 PNS tersangka SPPD fiktif, Bernadin SH, juga mengakui pihaknya sudah mengajukan permohonan agar tidak ada penahanan terhadap kliennya. Namun, permohonan itu tidak digubris pihak kejaksaan. “Kami pun tak bisa berbuat apa,” jelas Bernadin.

Para tersangka SPPD fiktif yang semuanya PNS lingkup Pemkab Gianyar ini dijerat Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (I) 1 dengan ancaman hukuman minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ke-14 PNS ini terantuk kasus dugaan SPPD fiktif senilai Rp 90 juta saat masih bertugas di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Gianyar tahun 2013.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian Rahadi SH, kasus dugaan SPPD fiktif ini bermula dari adanya dua pegawai di Kantor Dispenda Gianyar yang saling lapor polisi pada 2013 silam. Dari saling lapor ke polisi ini, kasusnya kemudian dilidik intensif jajaran Polda Bali. Sampai akhirnya polisi menemukan kasus dugaan SPPD fiktif ini.

Terungkap, sekitar November 2013 lalu, 14 PNS yang masih berdinas di Dispenda Gianyar ini melakukan perjalanan dinas ke Depok, Jawa Barat, sesuai SPPD. Namun, ternyata hanya 2 orang dari mereka yang melakukan kegiatan ke Depok. Sedangkan sebagian lagi melakukan kunjungan pribadi ke Bogor, Jawa Barat. 

Selanjutnya...