Koster Beber Praktik Nakal di Dikti

DENPASAR, NusaBali

Paparan ini disampaikan Wayan Koster saat seminar bertajuk ‘Tantangan dan Peluang Dunia Pendidikan Tinggi di Era Globalisasi’ yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa, Denpasar, Jumat (22/4). Koster menyebutkan, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebenarnya dirancang untuk memajukan pendidikan tinggi, dengan mencegah adanya praktek nakal. Meski sudah ada UU 12/2012, tetap saja muncul ulah nakal oknum pendidikan tinggi (Dikti).

”Dibanding dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, di pendidikan tinggi yang banyak terjadi praktek nakal. Di pendidikan tinggi paling banyak mafianya,” ujar Koster seraya menyebutkan saat ini Kemendikbud bekerjasama dengan Komisi X DPR RI (yang manangani masalah pendidikan) untuk memberangus praktek nakal ini.

Salah satu praktek nakal di pendidikan tinggi, kata Koster, adalah ‘memainkan’ dosen yang ingin mengurus status dari Doktor menjadi Profesor (guru besar). Mereka dibuat harus menunggu 2-3 tahun untuk mengurus statusnya. 

“Apa kurangnya (hingga harus menunggu demikian lama, Red), nggak dikasi tahu. Didimkan saja itu dosen. Mereka nggak bisa jadi guru besar karena statusnya digantung. Bahkan, ada juga yang harus bayar. Kalau begini bobroknya, mahasiswa dan dosen jadi korban,” papar politisi yang juga akademisi bergelar Doktor Ilmu Matematika lulusan ITB Bandung ini.

Koster menyatakan, Komisi X DPR melakukan pemberantasan hal-hal yang mungkin terjadi, seperti suap menyuap dalam mempercepat proses mendapatkan izin pendirian lembaga pendidikan tinggi baru maupun kenaikan jenjang dosen. “Kami rombak total. Termasuk rekrut dosen, pengembangan dosen, kita rombak total itu,” ujar Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali 2015-2020.

Menurut Koster, Komisi X DPR membuat program study tentang kenaikan jenjang yan dibuat dengan sederhana. “Kami buat sesedarhana mungkin. Program study jauh lebih mudah dengan penyederhanaan dan online. Kalau memenuhi syarat, dipanggil. Apa yang kurang, dikasi tahu. Jangan bertahun-tahun nggak dikasi jawaban. Ada dosen yang mengurus status guru besarnya sampai 3 tahun,” tegas politisi militan PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Di sela acara seminar kemarin, Koster sekalian meminta kepada para mahasiswa dan dosen Universitas Warmadewa untuk meningkatkan kualitas. Sebab, di era globalisasi seperti sekarang, kualitas benar-benar menjadi sebuah senjata untuk bersaing. 

“Para dosen di Universitas Warmadewa harus semuanya bergelar Doktor. Nggak wajib linear, tapi harus Doktor. Persaingan ke depan adalah bagaimana menciptakan SDM yang mumpuni. Jangan puas hanya S1 dan S2. Sebab, ke depan persaingan semakin keras,” ujar Koster dalam seminar yang dipandu Dr AA Oka Wisnumurti dan Dr Nyoman Gede Suacana tersebut.

Sementara itu, akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, Dr AA Wisnu Murti, menyatakan kehadiran Wayan Koster dalam seminar kemarin, bukan hanya memberikan materi soal pendidikan tinggi. “Selama ini, Pak Koster telah banyak membantu Unwar dalam mendapatkan bantuan untuk sarana pendidikan yang bisa memajukan kegiatan pendidikan,” ujar Wisnumurti yang juga mantan Ketua KPU Bali.

Sedangkan sejumlah dosen Unwar yang hadir dalam seminar Tantangan dan Peluang Dunia Pendidikan Tinggi di Era Globalisasi’, Jumat kemarin, banyak menyampaikan aspirasi terkait masalah pengembangan program studi. Mulai dari masalah pembukan Program Studi (Prodi) di Fakultas Pertanian Unwar sampai keinginan beberapa dosen penyandang gelar Doktor untuk menjadi guru besar. 7 nat