Mendagri: Kepala Daerah dari Parpol Harus Lepas Ego
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah melepas egonya, dan wajib mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, ketimbang kepentingan partai, kelompok atau pribadi
Ingatkan Mahasiswa Bahaya Radikalisme–Terorisme
DENPASAR, NusaBali
Hal itu dikemukakan Tjahjo Kumolo saat berbicara di Fakultas Ilmu Politik, Universitas Udayana (Unud), Kampus Bukit Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Sabtu (10/11) siang, di acara seminar nasional dengan pokok bahasan Masa Depan Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Supremasi Hukum dan Akuntansi Publik.
Tjahjo menyebutkan, pada Pemilu 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya memiliki tiga program utama, yaitu memastikan infrastruktur ekonomi berjalan dengan baik, memastikan infrasruktur sosial berjalan dengan baik, dan program peningkatan SDM berjalan dengan baik. Program strategis nasional dari presiden harus seiring dengan janji politik gubernur, bupati, dan walikota sehingga memiliki kesinambungan yang searah.
“Ketika berhasil memenangi pilkada, kepala daerah harus dapat melepas ego kepartaian dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga mengingatkan Pemilu 2019 melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dia meminta kepada seluruh mahasiswa agar dapat mendukung dan menyukseskan Pemilu serentak 2019. Ditegaskannya Pancasila, UUD RI 1945, dan kemajemukan adalah bagian dari NKRI. Indonesia berasal dari keberagaman suku, agama, golongan. Ia meminta para mahasiswa untuk ikut melawan racun demokrasi, yaitu fitnah, SARA, dan ujaran kebencian agar mencegah kekisruhan yang dapat memecah belah bangsa.“Tantangan bangsa ini sekarang radikalisme-terorisme. Ini harus dicermati. Ini tanggung jawab kita semua. Cermati betul, ingatkan semua,” tandas Tjahjo.
Dalam seminar yang dihadiri Rektor Unud Prof Dr dr Anak Agung Raka Sudewi, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Badan Litbang Kabupaten Badung I Wayan Suambara, Mendagri Tjahjo mengangkat tema strategis terkait perjalanan panjang negara Indonesia dalam mengarungi perubahan program pembangunan sesuai dengan dinamika zaman dan tuntutan masyarakat.
Tjahjo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah berkomitmen menjalankan alinea keempat pembukaan UUD 1945, bahwa kedaulatan rakyat harus dapat masuk ke dalam sendi-sendi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pencapaian Nawa Cita.
Tjahjo berharap para akademisi mampu mencermati perkembangan dinamika yang ada, bahwa program semesta jangka panjang telah memasuki usia ke-73 tahun sampai dengan proses konsolidasi demokrasi yang dipersiapkan guna menyukseskan Pemilu serentak 2019.
Tjahjo menjelaskan bahwa Kemendagri telah mengalami pergeseran fungsi daripada zaman sebelumnya. Bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien, sebagai upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi untuk memperkokoh struktur otonomi daerah.
Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2004–2009, ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari 514 kabupaten/kota dengan 34 provinsi yang membawahinya. Kemajemukan dan variasi dalam menghadapi tata kelola pemerintahan, budaya, adat istiadat, serta kondisi geografis yang berbeda-beda, merupakan tantangan tersendiri.
Provinsi Bali, menurut Tjahjo, adalah salah satu provinsi yang beruntung dikarenakan memiliki segala aspek mulai dari kisah perjuangannya hingga aspek pariwisata. NamunTjahjo mengingatkan bahwa ada bagian yang tidak boleh dilupakan, yaitu adat istiadat memiliki keunikan termasuk juga Bali yang dipetakan sebagai salah satu area rawan. “Sehingga kompleksitas permasalahan Provinsi Bali dan daerah lain juga berbeda,” ujarnya.
Mantan Sekjen PDIP dan politisi kawakan DPR itu menuturkan tidak hanya Kemendagri yang mendapatkan tugas menjaga stabilitas daerah, termasuk kepentingan politik dan HAM-nya. Namun menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pemerintah daerah dari gubernur hingga kepala desa, Kapolri hingga Bhabinkamtibnas, Panglima hingga Babinsa , dewan pusat hingga daerah, Kejaksaan, partai politik, ormas, tokoh agama, tokoh adat tetap menjadi bagian dari komponen stabilitas daerah. “Komponen tersebut juga bagian dari tata kelola pemerintah sehingga harus mampu memastikan stabilitas politik, pemerintahan, dan perencanaan pembangunan berjalan dengan baik dan memastikan program bisa terlaksana dengan baik,” tutur Tjahjo. *nat
DENPASAR, NusaBali
Hal itu dikemukakan Tjahjo Kumolo saat berbicara di Fakultas Ilmu Politik, Universitas Udayana (Unud), Kampus Bukit Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Sabtu (10/11) siang, di acara seminar nasional dengan pokok bahasan Masa Depan Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Supremasi Hukum dan Akuntansi Publik.
Tjahjo menyebutkan, pada Pemilu 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya memiliki tiga program utama, yaitu memastikan infrastruktur ekonomi berjalan dengan baik, memastikan infrasruktur sosial berjalan dengan baik, dan program peningkatan SDM berjalan dengan baik. Program strategis nasional dari presiden harus seiring dengan janji politik gubernur, bupati, dan walikota sehingga memiliki kesinambungan yang searah.
“Ketika berhasil memenangi pilkada, kepala daerah harus dapat melepas ego kepartaian dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga mengingatkan Pemilu 2019 melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dia meminta kepada seluruh mahasiswa agar dapat mendukung dan menyukseskan Pemilu serentak 2019. Ditegaskannya Pancasila, UUD RI 1945, dan kemajemukan adalah bagian dari NKRI. Indonesia berasal dari keberagaman suku, agama, golongan. Ia meminta para mahasiswa untuk ikut melawan racun demokrasi, yaitu fitnah, SARA, dan ujaran kebencian agar mencegah kekisruhan yang dapat memecah belah bangsa.“Tantangan bangsa ini sekarang radikalisme-terorisme. Ini harus dicermati. Ini tanggung jawab kita semua. Cermati betul, ingatkan semua,” tandas Tjahjo.
Dalam seminar yang dihadiri Rektor Unud Prof Dr dr Anak Agung Raka Sudewi, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Badan Litbang Kabupaten Badung I Wayan Suambara, Mendagri Tjahjo mengangkat tema strategis terkait perjalanan panjang negara Indonesia dalam mengarungi perubahan program pembangunan sesuai dengan dinamika zaman dan tuntutan masyarakat.
Tjahjo mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah berkomitmen menjalankan alinea keempat pembukaan UUD 1945, bahwa kedaulatan rakyat harus dapat masuk ke dalam sendi-sendi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pencapaian Nawa Cita.
Tjahjo berharap para akademisi mampu mencermati perkembangan dinamika yang ada, bahwa program semesta jangka panjang telah memasuki usia ke-73 tahun sampai dengan proses konsolidasi demokrasi yang dipersiapkan guna menyukseskan Pemilu serentak 2019.
Tjahjo menjelaskan bahwa Kemendagri telah mengalami pergeseran fungsi daripada zaman sebelumnya. Bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien, sebagai upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi untuk memperkokoh struktur otonomi daerah.
Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI periode 2004–2009, ini menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari 514 kabupaten/kota dengan 34 provinsi yang membawahinya. Kemajemukan dan variasi dalam menghadapi tata kelola pemerintahan, budaya, adat istiadat, serta kondisi geografis yang berbeda-beda, merupakan tantangan tersendiri.
Provinsi Bali, menurut Tjahjo, adalah salah satu provinsi yang beruntung dikarenakan memiliki segala aspek mulai dari kisah perjuangannya hingga aspek pariwisata. NamunTjahjo mengingatkan bahwa ada bagian yang tidak boleh dilupakan, yaitu adat istiadat memiliki keunikan termasuk juga Bali yang dipetakan sebagai salah satu area rawan. “Sehingga kompleksitas permasalahan Provinsi Bali dan daerah lain juga berbeda,” ujarnya.
Mantan Sekjen PDIP dan politisi kawakan DPR itu menuturkan tidak hanya Kemendagri yang mendapatkan tugas menjaga stabilitas daerah, termasuk kepentingan politik dan HAM-nya. Namun menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pemerintah daerah dari gubernur hingga kepala desa, Kapolri hingga Bhabinkamtibnas, Panglima hingga Babinsa , dewan pusat hingga daerah, Kejaksaan, partai politik, ormas, tokoh agama, tokoh adat tetap menjadi bagian dari komponen stabilitas daerah. “Komponen tersebut juga bagian dari tata kelola pemerintah sehingga harus mampu memastikan stabilitas politik, pemerintahan, dan perencanaan pembangunan berjalan dengan baik dan memastikan program bisa terlaksana dengan baik,” tutur Tjahjo. *nat
Komentar