Keluarga Megawati Merasa Kecolongan

SINGARAJA, NusaBali

Sehari pasca kedatangan Dewa Sukrawan untuk mohon restu dan sekaligus deklarasikan pencalonannya, Minggu (17/4) pihak keluarga di Bale Agung Singaraja menyatakan komit dan mendukung apa pun keputusan yang akan dikeluarkan Megawati terkait Pilkada Buleleng 2017.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan Megawati, keluarga di Bale Agung Singaraja bersama muda mudi setempat bahkan langsung menancapkan baliho bergambar pasangan incumbent Putu Agus Suradnyana-dr Nyoman Sutjidra alias Paket PAS-Sutji, yang hampir pasti akan diusung kembali PDIP ke Pilkada Buleleng 2017. Baliho ukuran berukuran 10 meter x 6 meter berisi gambar PAS-Sutji tersebut dipasang keluarga Bale Agun Singaraja, Minggu sore.

Baliho ukuran besar bergambar PAS-Sutji itu dipasang di depan jalan menuju Bale Agung Singaraja. Muda-mudi yang bergandengan dengan keluarga Bale Agung memasang baliho tersebut menyebut dirinya sebagai Relawan ‘PASS di Hati’---jargon pemenangan Paket PAS-Sutji.  

“Ini (pasang baliho PAS-Sutji) sebagai bentuk komitmen dan dukungan kami terhadap Ibu Megawati selaku pemimpin PDIP. Muda-mudi di sini (Bale Agung Singaraja) sudah rapat, sehingga kami perlu buat komitmen,” ungkap Koordinator Aksi di Balke Agung Singaraja, I Kadek Budi Suharta alias Dek Kum Kum, kepada NusaBali.

Budi Suharta menegaskan, keluarga Bale Agung Singaraja sama sekali tidak mendapat pemberitahuan akan adanya kedatangan massa pendukung Dewa Sukrawan dan deklarasi Paket Surya (Dewa Sukrawan-Gede Dharma Wijaya), Sabtu (16/4). Soalnya, di awal Dewa Sukrawan hanya memberitahukan niatnya sembahyang di Merajan Bale Agung Singaraja. 

“Kami sama sekali tidak diberitahu, tiba-tiba ada banyak orang yang datang dan melaksanakan deklarasi pasangan calon. Karena pemberitahuan di awal itu kan hanya mau matur piuning (sembahyang). Kalau tahu ada banyak orang dan deklarasi, mungkin saja keluarga kami tidak mengizinkan,” aku Budi Suharta yang notabene trah keluarga Bale Agung Singaraja.

Dewa Sukrawan (politisi asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng yang mantan Ketua DPC PDIP Buleleng sekaligus eks Ketua DPRD Buleleng 2009-2014), sebelumnya datang mohon restu ke keluarga Megawati di Bale Agung Singaraja, Sabtu sore. Saat itu, hadir pula Gede Dharma Wijjaya (politisi asal Kelurahan Kendran, Singaraja yang mantan ketua DPC Demokrat Buleleng sekaligus eks Wakil Ketua DPRD Buleleng 2009-2014).

Dewa Sukrawan-Dharma Wijaya akan maju berpasangan ke Piulkada Buleleng, 15 Februari 2017 mendatang, melalui jalur Independen. Pasangan Dewa Sukrawan-Dharma Wijaya ini diberi tajuk Paket Surya. Dan, Paket Surya ini dideklarasikan langsung di Bale Agung Singaraja sore itu.

Dewa Sukrawan yang kini menjabat Bendahara DPD PDIP Bali, putuskan maju melalui jalur Independen berpasangan dengan Dharma Wijaya, karena tidak terakomodasi di partainya. PDIP sudah hampir pasti usung kembali Paket PAS-Sutji, karena mendapat dukungan penuh dari seluruh PAC PDIP di 9 kecamatan se-Buleleng. PAS-Sutji pun sudah melaunching jargon pemenangan ‘PASS di Hati’, 3 April 2016 lalu, bersamaan dengan disebarnya mobil operasional untuk menggerakkan mesin pertai ke 9 DPC PDIP se-Buleleng.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Buleleng Putu Agus Suradnyana (PAS) yang dikonfirmasi NusaBali, Minggu kemarin, menanggapi dingin maneuver Dewa Sukrawan mohon restu dan deklrasi Paket Surya di Bale Agung Singaraja. Bagi PAS, tindakan Dewa Sukrawan itu hal biasa. 

“Bagi saya tidak ada masalah, itu sah-sah saja. Itu hak dari Pak Dewa Sukrawan. Silakan saja,” ujar politisi PDIP asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang masih menjabat Bupati Buleleng 2012-2017 ini.

Disinggung masalah sanksi, PAS selaku Ketua DPC PDIP Buleleng mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan sanksi apa pun terhadap Dewa Sukrawan. Selain karena kewenangan itu ada di DPP PDIP, tahapan Pilkada Buleleng 2017 juga belum dimulai. 

“Sanksi apa? Ini kaan belum ada tahapan Pilkada 2017. Belum ada apa-apa, jadi tindakan itu (Dewa Sukrawan) ya masih biasa-biasa. Kecuali nanti sudah masuk dalam tahapan Pilkada, tentu ada sanksi.Dan, sanksi dari partai pasti ada, tapi saya tidak tahu apa bentuknya, karena itu kewenangan DPP PDIP,” terang PAS yang menduduki posisi Cabup Buleleng dalam Paket PAS-Sutji. 7 k19