Caketum Golkar Wajib Sumbang Munaslub

JAKARTA, NusaBali

Para calon ketua umum (Caketum) Golkar diwajibkan menyumbang dana pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Namun soal besarannya belum ditentukan. Sebelumnya muncul wacana masing-masing caketum menyumbang Rp 20 miliar. Wacana ini pun memunculkan polemik di internal Golkar. 

"Steering committee (SC) memasukkan syarat bahwa caketum harus menyumbang untuk Munaslub," kata pengurus DPP Golkar, Bambang Soesatyo, kepada wartawan, Rabu (13/4). Soal besarannya belum diputuskan. "Soal besarannya ditentukan oleh rapat SC yang hanya dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Komite, dan Sekretaris Komite," kata timses Ade Komarudin ini.

Lalu apakah besaran sumbangan wajib ini sampai Rp 20 miliar per caketum? Ketua SC Munaslub Golkar, Nurdin Halid memastikan belum ada ketentuan besaran uang partisipasi yang harus diserahkan para caketum Golkar. Besaran uang itu akan diumumkan DPP Partai Golkar, bukan SC Munaslub.

"Nanti diserahkan kepada pimpinan komite untuk merumuskan, kemudian dilaporkan ke SC. Setelah itu, SC melaporkan ke DPP untuk diplenokan," kata Nurdin di DPP Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, kemarin. Sehingga keputusan berapa nominal uang partisipasi diserahkan kepada DPP. Nurdin memastikan, angka uang partisipasi Rp 20 miliar yang saat ini beredar tidak benar.

"SC belum pernah ada keputusan angka Rp 20 miliar. Itu nggak jelas dari mana sumbernya karena sampai saat ini belum ada angka," katanya dilansir detik.com. Namun Nurdin memastikan, uang partisipasi itu pasti ada. Uang tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan biaya sosialisasi dan sebagian biaya Munaslub. "Ini dilakukan untuk mempersempit peluang money politics," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Panitia Munaslub Partai Golkar sudah mulai bekerja mempersiapkan hajatan untuk memilih Ketua Umum Golkar. Salah satu yang mulai dibahas adalah pencegahan praktik politik uang lewat setoran calon ketua umum (Caketum) ke panitia.

Ketua Organizing Committe Munaslub Golkar, Zainudin Amali mengatakan bahwa ada wacana agar acara ini lebih transparan. Dia menuturkan bahwa biasanya kandidat bergerak sendiri membantu akomodasi ke kader daerah. Biaya akomodasi untuk kader daerah itu rencananya dikumpulkan menjadi satu ke panitia. Usulan nominal pun sempat disinggung, salah satunya hingga Rp 20 miliar per kandidat.

"Untuk menghindarkan politik uang, maka partisipasi yang diberikan ke daerah di-pool-kan di satu tempat lalu penyelenggara beri ke peserta. Jadi mereka tidak tahu ini dari calon siapa. Jadi tidak ada calon yang secara langsung memberikan," kata Amali di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/4). 7

‘Selama dilakukan terbuka, tidak ada masalah. Tapi harus transparan. Dari mana sumber uangnya? Untuk apa peruntukannya’.

‘Jadi wacana itu memang saya yang cetuskan. Semangatnya adalah transparansi. Kita ingin membersihkan munas ini adri money politics. Jadi daripada mereka cawe-cawe ke kader daerah nggak jelas, lebih baik kita buka semua secara transparan’.

‘Saya sebagai calon sangat menyayangkan hal itu. Karena pertama tidak masuk akal ada pendaftaran sebesar Rp 20 M itu. Kita diadu seperti berjudi kalau kalah, kalah Rp 20 M kan’.

‘Ini bukan soal mampu atau tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut. Tapi soal patut atau tidak patut. Kalau jumlahnya wajar dan tidak sefantastis itu, kita dapat memakluminya. Tapi kalau benar sampai sebesar itu weleh...weleh’.

‘Apa pun itu, kalau sudah main bayar-bayaran, maafkan bila saya mundur, saya tidak suka’.