2018, Belanja Negara Rp 750 Triliun
Pengadaan barang dan jasa harus dilakukan secara baik, karena akan berarti dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Diluncurkan Aplikasi Pengadaan Barang dan Jasa
JAKARTA, NusaBali
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan mengenai pentingnya pelaksanaan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut besar. Dalam Lokakarya Pengadaan Barang Jasa Nasional di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, Sri Mulyani menyebutkan bahwa total anggaran dalam APBN 2018 untuk belanja barang, jasa, dan modal mencapai lebih dari Rp750 triliun.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan total belanja APBN 2018 adalah sebesar Rp2.220,7 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.454,5 triliun dan transfer daerah serta dana desa Rp766,2 triliun. Dari belanja pemerintah pusat Rp1.454,5 triliun tersebut, sebesar Rp847,4 triliun adalah porsi belanja kementerian dan lembaga.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja modal untuk tahun ini mencapai Rp204 triliun atau 24,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Sementara untuk operasional barang mencapai Rp320 triliun (37 persen dari belanja pemerintah pusat). Sehingga pada tahun ini negara akan membelanjakan Rp750 triliun, terdiri dari tingkat pemerintah pusat Rp524 triliun dan belanja barang dan modal di daerah Rp229 triliun atau diasumsikan sepertiga dari total transfer daerah.
"Di sinilah peranan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan secara baik, karena akan berarti dalam menggerakkan perekonomian nasional, menciptakan kepercayaan terhadap iklim kompetisi sehat, dan efisiensi," ucap Sri Mulyani.
Penyerapan Belanja Sri Mulyani juga menyebutkan mengenai perbaikan penyerapan dari sisi belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional dari 2016 ke 2017 terjadi perbaikan dari sisi penyerapan, yaitu dari 85,3 persen menjadi 96,9 persen.Sementara untuk belanja modal terjadi peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari sebesar 78 persen bisa terbelanjakan pada 2015 menjadi 82 persen (2016) dan 92 persen (2017).
Untuk mendukung harapan tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan perangkat lunak (software) berupa aplikasi pendukung sistem pengadaan barang dan jasa demi terciptanya proses bisnis yang baik bagi pengguna sistem.
"Saya berharap berbagai macam perangkat lunak yang sudah disampaikan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, namun juga memperkuat tata kelola," kata Sri Mulyani
Perangkat lunak yang diluncurkan oleh Kemenkeu adalah ‘LPSE Kemenkeu Mobile’ berbasis sistem operasi Android. Aplikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam akses sistem aplikasi dan informasi pengadaan melalui ponsel pintar. Aplikasi ini juga memiliki fitur media sosial sekaligus akses kontak telepon dan email Pusat LPSE.
Kemenkeu juga meluncurkan aplikasi yang menyediakan informasi lelang secara otomatis melalui pesan singkat (SMS) kepada ketua dan sekretaris unit layanan pengadaan (ULP). Kemudian, Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) versi 5.0 juga diluncurkan sebagai aplikasi untuk simplifikasi proses pengadaan langsung.
Saat ini aplikasi SIMPeL juga sudah digunakan kementerian dan lembaga lain, di antaranya Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*ant
JAKARTA, NusaBali
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan mengenai pentingnya pelaksanaan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut besar. Dalam Lokakarya Pengadaan Barang Jasa Nasional di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, Sri Mulyani menyebutkan bahwa total anggaran dalam APBN 2018 untuk belanja barang, jasa, dan modal mencapai lebih dari Rp750 triliun.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan total belanja APBN 2018 adalah sebesar Rp2.220,7 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.454,5 triliun dan transfer daerah serta dana desa Rp766,2 triliun. Dari belanja pemerintah pusat Rp1.454,5 triliun tersebut, sebesar Rp847,4 triliun adalah porsi belanja kementerian dan lembaga.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa belanja modal untuk tahun ini mencapai Rp204 triliun atau 24,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Sementara untuk operasional barang mencapai Rp320 triliun (37 persen dari belanja pemerintah pusat). Sehingga pada tahun ini negara akan membelanjakan Rp750 triliun, terdiri dari tingkat pemerintah pusat Rp524 triliun dan belanja barang dan modal di daerah Rp229 triliun atau diasumsikan sepertiga dari total transfer daerah.
"Di sinilah peranan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah menjadi penting untuk dilakukan secara baik, karena akan berarti dalam menggerakkan perekonomian nasional, menciptakan kepercayaan terhadap iklim kompetisi sehat, dan efisiensi," ucap Sri Mulyani.
Penyerapan Belanja Sri Mulyani juga menyebutkan mengenai perbaikan penyerapan dari sisi belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional dari 2016 ke 2017 terjadi perbaikan dari sisi penyerapan, yaitu dari 85,3 persen menjadi 96,9 persen.Sementara untuk belanja modal terjadi peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yaitu dari sebesar 78 persen bisa terbelanjakan pada 2015 menjadi 82 persen (2016) dan 92 persen (2017).
Untuk mendukung harapan tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan perangkat lunak (software) berupa aplikasi pendukung sistem pengadaan barang dan jasa demi terciptanya proses bisnis yang baik bagi pengguna sistem.
"Saya berharap berbagai macam perangkat lunak yang sudah disampaikan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, namun juga memperkuat tata kelola," kata Sri Mulyani
Perangkat lunak yang diluncurkan oleh Kemenkeu adalah ‘LPSE Kemenkeu Mobile’ berbasis sistem operasi Android. Aplikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam akses sistem aplikasi dan informasi pengadaan melalui ponsel pintar. Aplikasi ini juga memiliki fitur media sosial sekaligus akses kontak telepon dan email Pusat LPSE.
Kemenkeu juga meluncurkan aplikasi yang menyediakan informasi lelang secara otomatis melalui pesan singkat (SMS) kepada ketua dan sekretaris unit layanan pengadaan (ULP). Kemudian, Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL) versi 5.0 juga diluncurkan sebagai aplikasi untuk simplifikasi proses pengadaan langsung.
Saat ini aplikasi SIMPeL juga sudah digunakan kementerian dan lembaga lain, di antaranya Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*ant
Komentar