Dana Belum Cair, SMK Pungut Uang UKK
Tiap murid SMKN 5 Negara dikenai uang UKK sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu sesuai jurusan.
NEGARA, NusaBali
Lambatnya pencairan dana operasional untuk SMA/SMK di Kabupaten Jembrana dari Pemprov Bali, mendapat sorotan DPRD Jembrana. Pasalnya, karena masalah anggaran yang belum cair hingga menjelang Februari 2018 ini, pihak sekolah terutama SMK terpaksa memungut uang kepada siswa kelas XII untuk melaksanakan ujian kompetensi kejuruan (UKK).
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Jembrana I Nyoman Sutengsu Kusumayasa alias Suheng serta I Ketut Sadwi Darmawan, yang sempat melakukan kunjungan ke SMKN 5 Negara di Desa/Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Selasa (30/1). Kunjungan itu dilakukan dua anggota dewan asal Kecamatan Pekutatan ini, setelah menerima keluhan sejumlah orangtua siswa yang mengeluarkan uang talangan mencapai Rp 400.000 hingga Rp 500.000 per siswa sesuai jurusannya, agar dapat mengikuti UKK yang akan dilaksanakan pada Februari.
“Uang itu sebagai talangan. Nanti kalau cair dananya, dipastikan akan kembali. Tetapi kalau harus menalangi begitu, kasihan orangtua siswa,” kata Suheng.
Menurut Suheng, sesuai keterangan pihak SMKN 5 Negara, lambatnya pencarian dana operasional untuk SMA/SMK itu juga terjadi setiap tahun. Sedangkan kegiatan UKK yang perlu diikuti para siswa untuk mendapat sertifikat kejuruan, dilaksankan mulai Februari, sehingga hampir sebagain besar SMK di Jembrana juga melakukan pungutan uang untuk UKK.
“Rencana kerja dan anggaran (RKA) dipastikan sudah diajukan. Tetapi di provinsi, katanya anggaran memang belum bisa diamprah, dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belum selesai. Harusnya Januari sudah bisa,” ujar politisi PDIP, ini.
Sementara Sadwi, mengatakan informasi mengenai keterlambatan pencairan dana itu akan ditanyakan ke Dinas Pendidikan Pemprov Bali. Karena masalah pungutan uang talangan itu hampir terjadi setiap tahun, sehingga diharapkan dapat dijadikan evaluasi, dan tidak kembali berlarut-larut.
“Dari dulu orang Jembrana tahu kalau pendidikan gratis. Nanti kami tanyakan itu. Bagaimana kegiatan sudah harus berjalan, tetapi belum ada dananya,” kata politisi Gerindra, ini.
Sementara Plt Kepala SMKN 5 Negara I Ketut Ngurah Suka Darmasada, ketika dikonfirmasi terpisah, Selasa kemarin, mengakui pihak sekolah terpaksa memungut dana talangan untuk kegiatan UKK. Dana talangan itu merupakan pinjaman sementara karena belum turun dana untuk kegiatan UKK. Menurutnya, jika uang persediaan (UP) pada bulan Januari sudah turun, pihaknya tidak mungkin sampai meminjam uang kepada para siswa. “Itu memang khusus kelas XII. Ada 211 siswa kelas XII, dan mereka untuk dapat sertifikat, harus mengikuti UKK. Sebenarnya boleh tidak ada UKK, tetapi kasihan anak-anak sekolah tiga tahun tetapi tidak dapat sertifikat,” katanya.
Menurutnya, dalam membuat kebijakan memungut uang talangan kepada siswa dipastikan sudah melalui rapat dengan komite. Namun, pihaknya tidak memungkiri meskipun hanya berupa talangan, pasti muncul keluhan. “Semua SMK juga seperti itu. Yang jelas, sampai sekarang memang belum ada dana. Sedangkan UKK ini sudah mulai dilaksankan dua hari lagi, Kamis (1/2). Untuk melaksanakan UKK ini juga kami mendatangkan penguji luar dari SMKN 4 Denpasar,” ujar Suka Darmasada yang definitif sebagai Kepala SMAN 1 Mendoyo, dan ditunjuk sebagai Plt SMKN 5 Negara per September 2017 lalu. Menurutnya, jika dana operasional dari Pemprov Bali sudah cair, dana talangan UKK dikembalikan kepada para murid melalui orangtua atau wali murid. *ode
Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Jembrana I Nyoman Sutengsu Kusumayasa alias Suheng serta I Ketut Sadwi Darmawan, yang sempat melakukan kunjungan ke SMKN 5 Negara di Desa/Kecamatan Pekutatan, Jembrana, Selasa (30/1). Kunjungan itu dilakukan dua anggota dewan asal Kecamatan Pekutatan ini, setelah menerima keluhan sejumlah orangtua siswa yang mengeluarkan uang talangan mencapai Rp 400.000 hingga Rp 500.000 per siswa sesuai jurusannya, agar dapat mengikuti UKK yang akan dilaksanakan pada Februari.
“Uang itu sebagai talangan. Nanti kalau cair dananya, dipastikan akan kembali. Tetapi kalau harus menalangi begitu, kasihan orangtua siswa,” kata Suheng.
Menurut Suheng, sesuai keterangan pihak SMKN 5 Negara, lambatnya pencarian dana operasional untuk SMA/SMK itu juga terjadi setiap tahun. Sedangkan kegiatan UKK yang perlu diikuti para siswa untuk mendapat sertifikat kejuruan, dilaksankan mulai Februari, sehingga hampir sebagain besar SMK di Jembrana juga melakukan pungutan uang untuk UKK.
“Rencana kerja dan anggaran (RKA) dipastikan sudah diajukan. Tetapi di provinsi, katanya anggaran memang belum bisa diamprah, dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) belum selesai. Harusnya Januari sudah bisa,” ujar politisi PDIP, ini.
Sementara Sadwi, mengatakan informasi mengenai keterlambatan pencairan dana itu akan ditanyakan ke Dinas Pendidikan Pemprov Bali. Karena masalah pungutan uang talangan itu hampir terjadi setiap tahun, sehingga diharapkan dapat dijadikan evaluasi, dan tidak kembali berlarut-larut.
“Dari dulu orang Jembrana tahu kalau pendidikan gratis. Nanti kami tanyakan itu. Bagaimana kegiatan sudah harus berjalan, tetapi belum ada dananya,” kata politisi Gerindra, ini.
Sementara Plt Kepala SMKN 5 Negara I Ketut Ngurah Suka Darmasada, ketika dikonfirmasi terpisah, Selasa kemarin, mengakui pihak sekolah terpaksa memungut dana talangan untuk kegiatan UKK. Dana talangan itu merupakan pinjaman sementara karena belum turun dana untuk kegiatan UKK. Menurutnya, jika uang persediaan (UP) pada bulan Januari sudah turun, pihaknya tidak mungkin sampai meminjam uang kepada para siswa. “Itu memang khusus kelas XII. Ada 211 siswa kelas XII, dan mereka untuk dapat sertifikat, harus mengikuti UKK. Sebenarnya boleh tidak ada UKK, tetapi kasihan anak-anak sekolah tiga tahun tetapi tidak dapat sertifikat,” katanya.
Menurutnya, dalam membuat kebijakan memungut uang talangan kepada siswa dipastikan sudah melalui rapat dengan komite. Namun, pihaknya tidak memungkiri meskipun hanya berupa talangan, pasti muncul keluhan. “Semua SMK juga seperti itu. Yang jelas, sampai sekarang memang belum ada dana. Sedangkan UKK ini sudah mulai dilaksankan dua hari lagi, Kamis (1/2). Untuk melaksanakan UKK ini juga kami mendatangkan penguji luar dari SMKN 4 Denpasar,” ujar Suka Darmasada yang definitif sebagai Kepala SMAN 1 Mendoyo, dan ditunjuk sebagai Plt SMKN 5 Negara per September 2017 lalu. Menurutnya, jika dana operasional dari Pemprov Bali sudah cair, dana talangan UKK dikembalikan kepada para murid melalui orangtua atau wali murid. *ode
Komentar