Incumbent Bombardir Basis Suara

DENPASAR, NusaBali

Seperti anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, I Made Suardana yang turun gunung membombardir basis dukungan dengan bantuan dana hibah. Suardana menggelontor bantuan gamelan di dapil (daerah pemilihan) Kabupaten Jembrana. Dari 51 desa sebagai sasaran sudah 20 desa digelontor bantuan gong (gamelan).

Suardana kepada NusaBali, Kamis (26/10) siang kemarin mengatakan lebih memperjuangkan dan membantu masyarakat melalui dana hibah dari APBD Provinsi Bali. Sasarannya untuk pelestarian seni tradisional, adat, agama dan kelompok PKK. “Karena infrastruktur desa sudah ditangani oleh pemerintahan desa melalui desa dinas. Saya lebih ke sasaran kelestarian adat dan budaya. Banyak yang minta perangkat Gamelan Gong mabarung (unit),” ujar politisi Golkar asal Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ini. 

Menurut Suardana dalam roadshow reses (penyerapan aspirasi) ke masyarakat banyak keluhan di lapangan, bahwa pembangunan adat, budaya, Agama dan sosial masyarakat yang perlu ditingkatkan. Suardana mengatakan masyarakat mengeluh banyak tak memiliki perangkat gamelan yang penting untuk kegiatan adat dan agama. “Aspirasi masyarakat ya masalah adat dan budaya itu didukung dengan sarana gamelan,” kata mantan Ketua DPD II Golkar Jembrana ini.

Suardana menyebutkan di satu desa ada desa adat dan desa dinas. Nah desa adat ini berkembang kegiatan adat yang memerlukan penunjang. Misalnya gamelan angklung dan gamelan gong untuk pitra yadnya dan dewa yadnya. “Gamelan ini merupakan sarana yang digunakan dalam melaksanakan Panca Yadnya salah satunya Dewa Yadnya, Manusa Yadnya dan Pitra Yadnya. Jadi penting bagi warga desa adat,” ujar anggota Komisi II DPRD Bali ini.   

Selain masalah perangkat gamelan dalam spiritual masyarakat mengharapkan ada tempat pembelajaran pinandita dan pandita, baik pemangku kahyangan desa, subak serta keluarga. Bahkan ada juga usulan krematorium (pembakaran mayat). Alasannya dalam pelaksanaan upacara ngaben dengan sistem kremasi sudah mulai banyak dilakukan, karena dilihat dari segi biaya lebih hemat. “Selama ini dilakukan ke Denpasar atau ke Singaraja. Besar harapan masyarakat. Kita akan perjuangkan kepada Pemprov Bali dan koordinasikan dengan PHDI,” kata Suardana.

Ketika ditanya apakah ini persiapan penggalangan kekuatan untuk Pileg 2019? Suardana mengatakan anggota DPRD Bali adalah pekerja politik, lembaga DPRD Bali pun lembaga politik dalam tata pemerintahan, yang memang bertugas memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. “Jadi tidak ada yang bukan politik, semua diselesaikan dengan politik,” pungkas Suardana. *nat