Denpasar Terbaik Informasi Publik

DENPASAR, NusaBali
Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali kembali mengumumkan Pemeringkatan Badan Publik Hasil Penilaian, Monitoring dan Evaluasi Tahun 2017 pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dua Perusahaan Daerah (PD) se-Bali. Dalam pengumuman pemeringkatan yang digelar di Kantor KI Bali, Jalan Tjok Agung Tresna, Denpasar, Rabu (27/9) kemarin,  PDAM Badung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Badung berada di posisi buncit. Sementara Kota Denpasar semuanya berada di posisi teratas.

Ketua KI Bali I Gede Agus Astapa mengatakan, Kabupaten Badung yang diketahui memiliki fasilitas dan sarana yang cukup memadai serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar termasuk dalam kategori buruk dalam hal pemberian layanan informasi terhadap publik.

“Yang kita sesalkan kali ini, pemberian informasi dari Kabupaten Badung tergolong buruk karena masih berada di papan bawah dari kabupaten lain terutama PPID dan PDAM. Kendati alasannya terganjal pada pergantian OPD tapi tidak terlalu berpengaruh pada pemberian informasi dan itu tidak menjadi alasan karena informasi-informasi itu sudah ada sejak lama tinggal melanjutkannya saja. Apalagi penilaian ini sudah ada sejak tahun 2010,” kata Agus Astapa.

Hasil penilaian pemeringkatan PPID Utama, PPID Denpasar berada di peringkat pertama dengan nilai 97,0. Disusul PPID Jembrana (92,0), Bangli (91,5), Karangasem (90,0), Gianyar (88,5), Buleleng (88,0), Provinsi Bali (86,0), Klungkung (85,0), Tabanan (84,0), dan Badung (55,0).

Sementara hasil penilaian pemeringkatan PDAM Kabupaten/Kota, PDAM Tirta Wiwitaning Kauripan Kota Denpasar menjadi jawara dengan nilai 98,0. Peringkat selanjutnya PDAM Tirta Mahottama Klungkung (96,0), PDAM Tirta Dharma Karangasem (95,5), PDAM Gianyar (94,5), , PDAM Buleleng (93,5), PDAM Tabanan (90,0), PDAM Bangli (85,0), PDAM Jembrana (84,0), dan PDAM Badung (65,0).

Untuk kali ini, kata Agus Astapa, peningkatan pesat terjadi pada Bangli dan Gianyar. “Sebelumnya bisa dibilang tingkat keterbukaannya terhadap informasi di dua kabupaten ini tergolong buruk, kini malah makin bagus,” ungkapnya.

Untuk memberikan penilaian tersebut, menurut Astapa, KI Bali menggunakan lima indikator yang seharusnya bisa terpenuhi oleh masing-masing OPD dan PD yang mengacu dari UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diantaranya adalah kepatuhan terhadap UU 14 tahun 2008, kelengkapan sarana dan prasarana, proses layanan informasi publik dan simulasi penanganan permohonan informasi publik dengan contoh pertanyaan resmi.

"Itulah indikator penilaian kita. Jika kita saja sebagai pejabat tidak diberikan informasi, apalagi masyarakat yang tidak memiliki kewenangan apapun, mungkin lebih tidak dihiraukan lagi jika ingin mencari informasi. Dan ada yang terakhir pertanyaan resmi kita buat ternyata ada juga yang tidak menjawab pertanyaan secara tertulis tersebut," ujarnya.

Agus Astapa berharap semua badan publik jangan menganggap enteng tentang pemberian informasi karena masyarakat perlu mengetahui perkembangan informasi seperti bencana, sehingga keterbukaan kepada masyarakat bisa dipertanggungjawabkan dan masyarakat juga puas dengan layanan yang diberikan.

Sementara itu, untuk hasil pemeringkatan BPBD Kabupaten/Kota, BPBD Denpasar menjadi juara pertama dengan nilai 98,0, BPBD Buleleng (94,0), Karangasem (93,5), Badung (89,0), Jembrana (88,5), Gianyar (87,0), Tabanan (86,0), Klungkung (84,0), dan posisi juru kunci diraih BPBD Bangli (80,5).

Sedangkan hasil penilaian pemeringkatan RSUD Kabupaten/Kota se-Bali, RSUD Denpasar tetap berjaya dengan nilai 92,0, disusul Klungkung (90,0), Buleleng (88,5), Tabanan (88,0), Badung (86,5), Bangli (86,0), Gianyar (85,0), Karangasem (84,0), dan peringkat terakhir dipegang RSUD Jembrana  dengan nilai 83,0. *cr63