Maju Pilkada, Sekda Diminta Mundur

BANDUNG, NusaBali

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) di Indonesia untuk mau melepas jabatannya bila maju dalam Pilkada Serentak 2018 mendatang. Karena bila tidak melepas jabatannya, khawatir akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah.

"Begini ya, (saya) hanya mengingatkan sekda itu administratif yang melaksanakan fungsi dan tugas pemerintah daerah. Jabatan politis itu kan gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati. Kalau sekda ikut-ikutan jabatan politis, ya tata kelola pemerintahan buyar," kata Tjahjo saat ditemui dalam diskusi di Hotel Holiday Inn, Kota Bandung, Selasa (22/8).

Tjahjo tidak mempermasalahkan bila sekda di tingkat provinsi atau kabupaten dan kota berniat maju dalam Pilkada. 

Pasalnya itu merupakan hak politik seorang warga negara. Namun ia tidak ingin tanggung jawab sekda terganggu akibat urusan politik. "Memang aturan (mundurnya) setelah nyalon, tapi harus ada political will dong. Saya bisa bagi tugas, omong kosong (bisa) bagi tugas dengan urusan politik," katanya.

Dia menyebutkan sampai saat ini sudah ada enam sekda yang diganti dengan alasan akan maju dalam Pilkada Serentak 2018. Semua yang diganti itu merupakan usulan dari kepala daerah masing-masing. "Saya tanya ke pak gubernur, merasa terganggu tidak? Kalau terganggu plt-kan saja. Usulkan penggantinya segera tidak ada masalah. Kalau enggak terhambat pemerintahan," ujarnya.

Salah satu Sekda yang akan maju di Pilkada serentak 2018, yakni Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa. Terkait ini, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui proses penggantian Sekda Jabar Iwa Karniwa masih berjalan. Pihaknya masih menunggu petunjuk lanjutan dari Mendagri. "Pansel (panitia seleksi) masih jalan, meminta kepada mendagri untuk menentukan pansel itu sudah, tinggal tunggu saja, gak ada masalah. Pokoknya kita tunggu perintah Kemendagri," tandasnya. 

Seperti diketahui, Sekda Jabar Iwa Karniwa sudah resmi mendaftar dalam penjaringan calon gubernur yang dilakukan PDIP. Iwa mendaftar secara langsung ke DPP PDIP untuk ikut proses penjaringan tersebut.

Tak hanya soal posisi Sekda, Mendagri Tjahjo Kumolo juga meminta para kepala daerah (incumbent) yang berniat maju kembali dalam Pilkada Serentak 2018 tidak menyalahgunakan APBD untuk kepentingan politiknya. Pasalnya, APBD untuk kepentingan publik bukan untuk kepentingan pribadi. 

"Saya kira incumbent (petahana-red) mau maju silakan. Incumbent tidak perlu memotong (APBD), enggak perlu mengalokasikan anggaran untuk kepentingan dia (maju Pilkada)," kata Tjahjo. Menurutnya, tanpa harus memotong atau memanfaatkan APBD para calon incumbent tetap memiliki modal untuk maju bertarung dalam Pilkada. Tjahjo menekankan, yang terpenting mereka mampu menunjukan kinerja yang baik selama lima tahun memimpin daerahnya. *