Tak Boleh Terulang di Pilkada 2024

“Kami sampaikan ada 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS,” ujar Bagja dalam Diskusi Publik Diseminasi Hasil Pemantau Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (22/3).

Kemudian, sekitar 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping atau formulir model C.Pendamping KPU. "Ada juga TPS yang susah diakses untuk teman-teman disabilitas," tambahnya.

Menurutnya, tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut, yaitu menyampaikan saran kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar melengkapi perlengkapan berupa alat bantu disabilitas netra (braille template) di TPS. Lalu, melengkapi adanya logistik pemungutan suara yang tidak lengkap sebelum dimulainya pemungutan suara. Bagja juga mengatakan petugas KPPS memastikan pendamping pemilih penyandang disabilitas agar menandatangani surat pernyataan pendamping.

"Dan juga menjelaskan kepada pemilih, teman-teman disabilitas yang tidak mengerti atau belum mengerti tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," kata Bagja.

Dia menuturkan upaya tersebut yang dapat dilakukan oleh Bawaslu pada hari H pemungutan suara Pemilu 2024. Ia mengaku kejadian itu sudah disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Bagja menegaskan bahwa harus ada perbaikan terkait tata cara pemungutan suara. Apalagi nanti ada Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.n ant