Walikota Sebut Tes PPPK Hanya Formalitas
DENPASAR, NusaBali - Pemkot Denpasar mengajukan sebanyak 4.602 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun anggaran 2024.
Jumlah tersebut langsung disetujui Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN–RB) untuk nantinya dijadikan aparatur sipil negara (ASN) di 2024. Namun Walikota I Gusti Ngurah Jaya Negara menyebut, tes PPPK hanyalah formalitas.
Walikota Jaya Negara, mengatakan sebelum ditetapkan, 4.602 PPPK yang diusulkan tersebut akan mengikuti serangkaian tes. Akan tetapi tes tersebut hanyalah formalitas dan tidak mempengaruhi hasil.
“Menurut Pak Menteri PAN–RB yang saya dengar, tesnya hanya formalitas. Karena formalitas maka tidak mempengaruhi hasil. Jadi 4.000 lebih yang kami ajukan tersebut disetujui menjadi PPPK,” kata Walikota Jaya Negara, Minggu (17/3).
Terkait dengan pemberian surat keputusan (SK), pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat. Begitu keluar keputusan dari pusat, pihaknya akan langsung memberikan SK. “Sebelumnya, PPPK yang lolos tahun 2023, SK–nya baru keluar Februari 2024, jadi membutuhkan waktu. Bagi kami secepatnya tidak masalah, karena anggaran sudah disiapkan,” tandas Walikota Jaya Negara.
Walikota Jaya Negara menambahkan, untuk anggaran gaji pokok disiapkan oleh pusat. Sementara untuk daerah menyiapkan anggaran untuk tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Namun menurutnya, untuk PPPK yang sudah diangkat sebelumnya sampai saat ini belum menerima TPP. Hal tersebut dikarenakan pihaknya masih menunggu regulasi dari pusat. “Kami tengah berjuang lagi ke Kemendagri setelah berkoordinasi dengan BPKAD agar TPP itu bisa dibayarkan di perubahan ini (APBD Perubahan 2024),” imbuhnya.
Sementara itu, untuk formasi PPPK tahun 2024 yang diajukan Pemkot Denpasar meliputi guru berjumlah 432 formasi, tenaga kesehatan 59 formasi, dan tenaga teknis 4.111 formasi.
“Kami telah menyampaikan jumlah usulan formasi PPPK di Pemkot Denpasar tahun 2024 yang berjumlah 4.602 orang, serta telah disetujui dalam persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN Pemkot Denpasar oleh Kementerian PAN–RB,” kata politisi asal Kelurahan Penatih, Denpasar Timur ini. 7 mis
Walikota Jaya Negara, mengatakan sebelum ditetapkan, 4.602 PPPK yang diusulkan tersebut akan mengikuti serangkaian tes. Akan tetapi tes tersebut hanyalah formalitas dan tidak mempengaruhi hasil.
“Menurut Pak Menteri PAN–RB yang saya dengar, tesnya hanya formalitas. Karena formalitas maka tidak mempengaruhi hasil. Jadi 4.000 lebih yang kami ajukan tersebut disetujui menjadi PPPK,” kata Walikota Jaya Negara, Minggu (17/3).
Terkait dengan pemberian surat keputusan (SK), pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat. Begitu keluar keputusan dari pusat, pihaknya akan langsung memberikan SK. “Sebelumnya, PPPK yang lolos tahun 2023, SK–nya baru keluar Februari 2024, jadi membutuhkan waktu. Bagi kami secepatnya tidak masalah, karena anggaran sudah disiapkan,” tandas Walikota Jaya Negara.
Walikota Jaya Negara menambahkan, untuk anggaran gaji pokok disiapkan oleh pusat. Sementara untuk daerah menyiapkan anggaran untuk tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Namun menurutnya, untuk PPPK yang sudah diangkat sebelumnya sampai saat ini belum menerima TPP. Hal tersebut dikarenakan pihaknya masih menunggu regulasi dari pusat. “Kami tengah berjuang lagi ke Kemendagri setelah berkoordinasi dengan BPKAD agar TPP itu bisa dibayarkan di perubahan ini (APBD Perubahan 2024),” imbuhnya.
Sementara itu, untuk formasi PPPK tahun 2024 yang diajukan Pemkot Denpasar meliputi guru berjumlah 432 formasi, tenaga kesehatan 59 formasi, dan tenaga teknis 4.111 formasi.
“Kami telah menyampaikan jumlah usulan formasi PPPK di Pemkot Denpasar tahun 2024 yang berjumlah 4.602 orang, serta telah disetujui dalam persetujuan prinsip kebutuhan pegawai ASN Pemkot Denpasar oleh Kementerian PAN–RB,” kata politisi asal Kelurahan Penatih, Denpasar Timur ini. 7 mis
Komentar