Kompensasi Rumpon Rp 9,6 M Cair
Dampak Survei Seismik Migas di Laut Utara
Setelah pencairan kompensasi nelayan tuntas, pemerintah pun memberikan izin nelayan untuk kembali membuat rumpon.
SINGARAJA, NusaBali
Setelah menunggu dua bulan penuh, puluhan nelayan di Buleleng yang terdampak survei seismik potensi minyak bumi dan gas (migas) akhirnya menerima kompensasi biaya pengganti rumpon dan biaya tidak melaut. Pencairan kompensasi tersebut diserahkan secara simbolis oleh PT Technical Geophysical Services (TGS) Indonesia kepada nelayan Buleleng, di wantilan Pelabuhan Tua Buleleng, Kamis (7/3) kemarin.
Total ada 60 orang nelayan dengan 279 unit rumpon yang terdampak dan masuk zona survei seismik migas. Total nilai kompensasi penggantian rumpon dan biaya tidak melaut sebesar Rp 9,6 miliar.
Survei seismik potensi migas di laut utara Bali dilakukan sejak 28 Desember 2023 lalu. Proses survei cukup panjang, karena harus membersihkan rumpon-rumpon yang ada di zona survei. Target awal survei seismik ini sebenarnya hanya satu bulan. Namun karena kondisi di lapangan membuat proses pembersihan rumpon memerlukan waktu yang lebih lama. Seluruh proses survei pun baru selesai sepenuhnya pada Senin (4/3) lalu.
Persoalan di lapangan ditemukan saat dilakukan pembersihan rumpon, selain jumlahnya cukup banyak, rumpon nelayan Buleleng berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Ukurannya besar-besar dan paten sekali dibuat dari bambu dan bahan alami lainnya. Ukuran rata-rata rumpon memiliki panjang 7-8 meter dan lebar 3-4 meter. Sehingga pembersihan dengan kapal tugboat hanya bisa membersihkan dan membawa 15-18 rumpon ke darat dalam sehari. Selain itu loading rumpon dari geladak kapal ke daratan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Setelah survei seismik tuntas dilakukan dengan kapal khusus yang didatangkan dari China, data hasil survei diserahkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) RI. Namun data survei yang diserahkan PT TGS Indonesia, masih berupa data mentah yang masih perlu diproses sampai bisa terbaca.
Koordinator Tim TGS, Deny Suryanto dalam sambutannya mengatakan, setelah proses survei selesai nelayan sudah bisa memasang rumponnya di kawasan tertentu. “Nelayan sudah bisa beraktivitas lagi. Saya minta pak Kadis mengidentifikasi apa kebutuhan nelayan Buleleng itu yang dibantu, untuk memberdayakan nelayan,” terang Deny.
Terkait kepastian ada tidaknya migas di lokasi survei masih perlu proses pematangan data. Nanti yang menindaklanjuti Kementerian ESDM.
Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, akan mengawal terus pencairan kompensasi nelayan yang terdampak survei seismik potensi migas. Menurutnya, kompensasi yang diberikan sepadan dengan waktu yang disia-siakan nelayan yang tidak bisa melaut saat proses survei dilaksanakan.
“Bukan masalah untung atau tidak, tetapi itu mata pencaharian mereka. Karena selama survei mereka tidak melaut. Padahal 3 rumpon dalam satu kali tangkap itu bisa dapat 20 ton ikan selama lima bulan,” ungkap Lihadnyana.
Setelah pencairan kompensasi nelayan tuntas, pemerintah pun memberikan izin nelayan untuk kembali membuat rumpon. Namun dalam penempatan rumpon pemerintah membatasi di sejumlah area yang wajib disterilkan. Yakni di zona konservasi (laut pemuteran, laut TNBB, laut Lovina dan laut Tejakula) dan zona alur pelayaran.
“Potensi Buleleng dengan garis pantai terpanjang memang luar biasa. Rumpon setelah ini dibolehkan tetapi tidak pada jalur survei dan zona-zona khusus. Soal potensi migas, ini kan baru survei, mudah-mudahan saja ada,” ungkap Lihadnyana.
Sementara itu seorang nelayan asal Kubutambahan, Gede Sumertadana yang juga ikut di kapal survei sebagai saksi, setelah semuanya tuntas, nelayan terdampak sudah mulai membuat rumpon. Mereka berupaya secepatnya bisa memasang lagi rumpon-rumponnya di tengah laut sesuai dengan aturan.
“Beberapa sudah mulai mempersiapkan rumpon baru. Ada yang sudah merakit, ada yang baru membeli bahan-bahan yang bisa terbeli. Kalau yang mahal-mahal seperti tali dan beton masih menunggu pencairan,” terang Sumertadana.
Selama proses survei seismik berlangsung dua bulan penuh, nelayan terdampak terpaksa melaut berkeliling. Sehingga ada pembengkakan biaya operasional melaut. “Sebelumnya sudah ada tujuan pasti ke rumpon dan pasti dapat dengan menjaring, kemarin ya terpaksa berkeliling tangkap ikannya pakai pancing,” ungkap dia.7 k23
Setelah menunggu dua bulan penuh, puluhan nelayan di Buleleng yang terdampak survei seismik potensi minyak bumi dan gas (migas) akhirnya menerima kompensasi biaya pengganti rumpon dan biaya tidak melaut. Pencairan kompensasi tersebut diserahkan secara simbolis oleh PT Technical Geophysical Services (TGS) Indonesia kepada nelayan Buleleng, di wantilan Pelabuhan Tua Buleleng, Kamis (7/3) kemarin.
Total ada 60 orang nelayan dengan 279 unit rumpon yang terdampak dan masuk zona survei seismik migas. Total nilai kompensasi penggantian rumpon dan biaya tidak melaut sebesar Rp 9,6 miliar.
Survei seismik potensi migas di laut utara Bali dilakukan sejak 28 Desember 2023 lalu. Proses survei cukup panjang, karena harus membersihkan rumpon-rumpon yang ada di zona survei. Target awal survei seismik ini sebenarnya hanya satu bulan. Namun karena kondisi di lapangan membuat proses pembersihan rumpon memerlukan waktu yang lebih lama. Seluruh proses survei pun baru selesai sepenuhnya pada Senin (4/3) lalu.
Persoalan di lapangan ditemukan saat dilakukan pembersihan rumpon, selain jumlahnya cukup banyak, rumpon nelayan Buleleng berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Ukurannya besar-besar dan paten sekali dibuat dari bambu dan bahan alami lainnya. Ukuran rata-rata rumpon memiliki panjang 7-8 meter dan lebar 3-4 meter. Sehingga pembersihan dengan kapal tugboat hanya bisa membersihkan dan membawa 15-18 rumpon ke darat dalam sehari. Selain itu loading rumpon dari geladak kapal ke daratan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Setelah survei seismik tuntas dilakukan dengan kapal khusus yang didatangkan dari China, data hasil survei diserahkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) RI. Namun data survei yang diserahkan PT TGS Indonesia, masih berupa data mentah yang masih perlu diproses sampai bisa terbaca.
Koordinator Tim TGS, Deny Suryanto dalam sambutannya mengatakan, setelah proses survei selesai nelayan sudah bisa memasang rumponnya di kawasan tertentu. “Nelayan sudah bisa beraktivitas lagi. Saya minta pak Kadis mengidentifikasi apa kebutuhan nelayan Buleleng itu yang dibantu, untuk memberdayakan nelayan,” terang Deny.
Terkait kepastian ada tidaknya migas di lokasi survei masih perlu proses pematangan data. Nanti yang menindaklanjuti Kementerian ESDM.
Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, akan mengawal terus pencairan kompensasi nelayan yang terdampak survei seismik potensi migas. Menurutnya, kompensasi yang diberikan sepadan dengan waktu yang disia-siakan nelayan yang tidak bisa melaut saat proses survei dilaksanakan.
“Bukan masalah untung atau tidak, tetapi itu mata pencaharian mereka. Karena selama survei mereka tidak melaut. Padahal 3 rumpon dalam satu kali tangkap itu bisa dapat 20 ton ikan selama lima bulan,” ungkap Lihadnyana.
Setelah pencairan kompensasi nelayan tuntas, pemerintah pun memberikan izin nelayan untuk kembali membuat rumpon. Namun dalam penempatan rumpon pemerintah membatasi di sejumlah area yang wajib disterilkan. Yakni di zona konservasi (laut pemuteran, laut TNBB, laut Lovina dan laut Tejakula) dan zona alur pelayaran.
“Potensi Buleleng dengan garis pantai terpanjang memang luar biasa. Rumpon setelah ini dibolehkan tetapi tidak pada jalur survei dan zona-zona khusus. Soal potensi migas, ini kan baru survei, mudah-mudahan saja ada,” ungkap Lihadnyana.
Sementara itu seorang nelayan asal Kubutambahan, Gede Sumertadana yang juga ikut di kapal survei sebagai saksi, setelah semuanya tuntas, nelayan terdampak sudah mulai membuat rumpon. Mereka berupaya secepatnya bisa memasang lagi rumpon-rumponnya di tengah laut sesuai dengan aturan.
“Beberapa sudah mulai mempersiapkan rumpon baru. Ada yang sudah merakit, ada yang baru membeli bahan-bahan yang bisa terbeli. Kalau yang mahal-mahal seperti tali dan beton masih menunggu pencairan,” terang Sumertadana.
Selama proses survei seismik berlangsung dua bulan penuh, nelayan terdampak terpaksa melaut berkeliling. Sehingga ada pembengkakan biaya operasional melaut. “Sebelumnya sudah ada tujuan pasti ke rumpon dan pasti dapat dengan menjaring, kemarin ya terpaksa berkeliling tangkap ikannya pakai pancing,” ungkap dia.7 k23
Komentar