Pemprov Bali Siapkan Rencana Aksi Daerah
Percepat Pemenuhan Alat Bantu Disabilitas
DENPASAR, NusaBali - Pemerintah Provinsi Bali tengah merancang Rencana Aksi Daerah (RAK) Penyandang Disabilitas dalam rangka percepatan pemenuhan alat bantu para penyandang disabilitas.
Hal tersebut dikemukakan Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr dr I Nyoman Gde Anom MKes, pada Workshop Nasional Percepatan Pemenuhan Alat Bantu di Indonesia dan Pembelajaran Layanan Pemenuhan Alat Bantu Provinsi Bali, di Denpasar, Rabu (24/1).
Pj Gubernur mengatakan perhatian Pemprov Bali terhadap warga penyandang disabilitas terlihat dengan terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Untuk mendorong percepatan pemenuhan alat bantu, Pemprov Bali sedang menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang dikoordinir oleh Komite Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Bali,” ujar Pj Gubernur.
Diungkapkan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Bali per Januari 2023 sebanyak 22.782 orang. Terdiri dari disabilitas fisik 12.044 orang, disabilitas mental 4.585 orang, disabilitas wicara 2.756 orang, sensibilitas netra 1.624 orang, disabilitas ganda 1.288 orang, dan disabilitas intelektual 485 orang.
Managing Director Annika Linden Center Mahomeda Arifin, yang menaungi tiga komunitas penyandang disabilitas di Bali mengungkapkan, pihaknya sejauh ini baru bisa memfasilitasi pemenuhan alat bantu kepada sekitar 8.000 penyandang disabilitas di Pulau Dewata.
Untuk itu, fia menyebut perlu dukungan pemerintah yang lebih masif kepada penyandang disabilitas. Meskipun BPJS Kesehatan mengcover biaya penyediaan alat bantu disabilitas, namun jumlah yang diberikan masih jauh dari harga alat bantu tersebut di pasaran.
Dia menekankan alat bantu menjadi hak para penyandang disabilitas alih-alih sebuah bentuk santunan atau amal. Isu yang kini perlu dikedepankan, adalah alat bantu yang selama ini diberikan belum memenuhi kebutuhan unik setiap penyandang disabilitas.
Menurut Mahomeda alat bantu disabilitas bersifat sangat personal, sehingga apabila diberikan tanpa mengenali kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas, maka justru menjadi tidak berguna. “Dengan alat bantu adaptif individu akan melakukan aktivitas dengan bantuan minim,” jelasnya.
Kegiatan workshop yang melibatkan lebih dari 60 peserta perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, Pemerintah Kota Denpasar dan Provinsi Bali serta perwakilan dari Kementerian terkait dan Komisi Nasional Disabilitas berfokus untuk mengangkat pengalaman baik dari model kolaboratif yang sudah terbangun di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali.
Kepala Bagian Program Rehabilitasi Holistik, Pusat Rehabilitasi YAKKUM M Aditya Setiawan dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya memiliki pengalaman panjang dalam menyediakan pemenuhan alat bantu dan bagaimana kerja sama serta kolaborasi yang sangat baik bersama dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo, terutama dengan terbentuknya Kelompok Kerja Alat Bantu di Kabupaten Purworejo.
“Kegiatan ini menjadi sarana bagi kita untuk dapat melihat peluang dan tantangan pemenuhan alat bantu di berbagai wilayah. Besar harapan kami agar rekomendasi yang nantinya akan dihasilkan dapat digunakan untuk mendorong kebijakan yang lebih baik, terutama terkait dengan pemenuhan alat bantu di tingkat nasional,” ujar Aditya. 7 a
Pj Gubernur mengatakan perhatian Pemprov Bali terhadap warga penyandang disabilitas terlihat dengan terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Untuk mendorong percepatan pemenuhan alat bantu, Pemprov Bali sedang menyusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang dikoordinir oleh Komite Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Bali,” ujar Pj Gubernur.
Diungkapkan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Bali per Januari 2023 sebanyak 22.782 orang. Terdiri dari disabilitas fisik 12.044 orang, disabilitas mental 4.585 orang, disabilitas wicara 2.756 orang, sensibilitas netra 1.624 orang, disabilitas ganda 1.288 orang, dan disabilitas intelektual 485 orang.
Managing Director Annika Linden Center Mahomeda Arifin, yang menaungi tiga komunitas penyandang disabilitas di Bali mengungkapkan, pihaknya sejauh ini baru bisa memfasilitasi pemenuhan alat bantu kepada sekitar 8.000 penyandang disabilitas di Pulau Dewata.
Untuk itu, fia menyebut perlu dukungan pemerintah yang lebih masif kepada penyandang disabilitas. Meskipun BPJS Kesehatan mengcover biaya penyediaan alat bantu disabilitas, namun jumlah yang diberikan masih jauh dari harga alat bantu tersebut di pasaran.
Dia menekankan alat bantu menjadi hak para penyandang disabilitas alih-alih sebuah bentuk santunan atau amal. Isu yang kini perlu dikedepankan, adalah alat bantu yang selama ini diberikan belum memenuhi kebutuhan unik setiap penyandang disabilitas.
Menurut Mahomeda alat bantu disabilitas bersifat sangat personal, sehingga apabila diberikan tanpa mengenali kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas, maka justru menjadi tidak berguna. “Dengan alat bantu adaptif individu akan melakukan aktivitas dengan bantuan minim,” jelasnya.
Kegiatan workshop yang melibatkan lebih dari 60 peserta perwakilan dari organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil, Pemerintah Kota Denpasar dan Provinsi Bali serta perwakilan dari Kementerian terkait dan Komisi Nasional Disabilitas berfokus untuk mengangkat pengalaman baik dari model kolaboratif yang sudah terbangun di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali.
Kepala Bagian Program Rehabilitasi Holistik, Pusat Rehabilitasi YAKKUM M Aditya Setiawan dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya memiliki pengalaman panjang dalam menyediakan pemenuhan alat bantu dan bagaimana kerja sama serta kolaborasi yang sangat baik bersama dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo, terutama dengan terbentuknya Kelompok Kerja Alat Bantu di Kabupaten Purworejo.
“Kegiatan ini menjadi sarana bagi kita untuk dapat melihat peluang dan tantangan pemenuhan alat bantu di berbagai wilayah. Besar harapan kami agar rekomendasi yang nantinya akan dihasilkan dapat digunakan untuk mendorong kebijakan yang lebih baik, terutama terkait dengan pemenuhan alat bantu di tingkat nasional,” ujar Aditya. 7 a
Komentar