PDIP Pastikan Bansos Berlanjut
Tanpa Politisasi, Instrumen Keberpihakan untuk Wong Cilik
Aria Bima meminta pula gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi
JAKARTA, NusaBali
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa seluruh program Bantuan Sosial (Bansos) pada 2024 harus berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023. Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.
Karena itu, kata Hasto, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi. "Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tegas Hasto dalam konferensi pers awal tahun di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Hasto juga menyampaikan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Paslon nomor urut tiga di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," jelas Hasto.
Sementara Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan, bahwa Partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP merupakan partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi. Lanjut Aria Bima, PDIP ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial. Terkait bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," jelas Aria Bima.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu juga menyampaikan, program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Aria Bima meminta pula gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Aria Bima juga mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi. "Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," tegas Aria Bima. k22
DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa seluruh program Bantuan Sosial (Bansos) pada 2024 harus berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023. Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.
Karena itu, kata Hasto, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi. "Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," tegas Hasto dalam konferensi pers awal tahun di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Hasto juga menyampaikan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Paslon nomor urut tiga di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," jelas Hasto.
Sementara Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan, bahwa Partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. PDIP merupakan partai pengusung pemerintahan Presiden Jokowi. Lanjut Aria Bima, PDIP ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial. Terkait bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi. Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," jelas Aria Bima.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu juga menyampaikan, program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Aria Bima meminta pula gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Dalam kesempatan tersebut, Aria Bima juga mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut bansos itu berasal dari Jokowi. "Itu adalah politisasi bansos yang tidak perlu, hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu," tegas Aria Bima. k22
Komentar