SMPN 3 Payangan Krisis Siswa Baru

GIANYAR, NusaBali
Sekolah ini hanya dilamar 46 anak lulusan SD. Kondisi ini berbanding terbalik dengan fakta sekitar 2.000an anak lulusan SD tak diterima di SMP negeri untuk tahun ajaran 2017/2018.  

‘’Sekolah kami hanya dapat 46 siswa baru, menurun dari tahun lalu 74 murid baru. 46 anak ini tentu kurang untuk dua kelas, karena per kelas minimal 32 orang,’’ jelas Kepala SMPN 3 Payangan Drs I Ketut Karinata, usai menghadiri rapat koordinasi Komisi IV membahas khusus tentang PPDB (Penerimaan Pesrta Didik Baru) di DPRD Gianyar, Jumat (7/7).

Kasek asal Banjar Selasih, Desa Puhu, Payangan ini mengaku heran karena sangat sedikit minat anak lulusan SD mau ke sekolahnya. Ia pun menilai kondisi ini karena sekolahnya di Banjar Selat, Desa Buahan Kaja, jauh atau sekitar 17 km (kilo meter) dari pusat Kota Kecamatan Payangan di Desa Melinggih. SMPN ini juga menjadi penjaga garis utara Kabupaten Gianyar karena lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Bangli di Kintamani, Bangli.

Dirinya menyadari lemahnya minat para orangtua menyekolahkan anaknya ke SMPN 3 ini, juga karena sekolah ini hanya punya delapan guru negeri. Dari delapan itu, empat di antaranya akan pensiun tahun ini, dan sekolah lebih mengandalkan 17 guru abdi. ‘’Tapi keberadaan guru abdi ini keluar-masuk atau silih berganti. Karena kami hanya bisa memberikan honor Rp 5.000/jam atau antara Rp 10.000 – Rp 200.000/bulan,’’ jelasnya.

Karinata menjelaskan, zona gugus SMPN 3 Payangan yakni Desa Buahan dan Desa Buahan Kaja. Namun dari ratusan anak lulusan SD, kebanyakan memilih ke SMPN 1 Payangan, di Desa Melinggih.

Guna mengatasi kekurangan murid itu, pihaknya telah menyosialisasikan sekolahnya ke SD zona gugus. Toh, tak banyak anak mau bersekolah ke SMPN 3 ini. Ia mohon kepada Pemkab Gianyar untuk mengangkat guru abdi jadi GTT (guru tidak tetap) sehingga guru ini tak silih-berganti.

Usai memimpin rapat, Wakil Ketua DPRD Gianyar I Ketut Jata mengatakan, kesenjangan sekolah khususnya tingkat SMP dan SMA/SMK negeri di Gianyar masih menjadi persoalan. Persoalan makin serius karena ada SMPN menolak ratusan pendaftar, di sisi lain ada SMPN seperti SMPN 3 Payangan masih kekurangan murid baru. ‘’Ini jelas ada yang tak beres dalam manajemen pendidikan di Gianyar,’’ jelas politisi Demokrat asal Desa Keramas ini.

Kata dia, persoalan pendidikan ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut dan jadi momok. Karena pemerintah wajib menjamin kelancaran pendidikan masyarakat.

Hal senada diungkapkan anggota DPRD Gianyar dari Fraksi Golkar IGN Anom Masta. Kata dia, Pemkab harus memberi fasilitas plus pada sekolah hingga minat masyarakat menyekolahkan anak ke SMPN 3 Payangan ini tetus meningkat. Fasilitas itu bisa berupa teknologi kependidikan, tunjangan khusus pada guru, dan lainnya. ‘’Bila perlu menyediakan kantin makan gratis. Jika punya niat kuat, tak ada yang tak mungkin,’’ tegas politisi asal Desa Pering, Blahbatuh, Gianyar ini.

Rapat koordinasi DPRD dan jajaran Dinas Pendidikan itu membahas tentang carut-marut PPDB yang ditandai sekitar 2.000an anak lulusan SD belum dapat SMP. Terkait hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Gianyar I Wayan Suradnya mengaku, belum banyak bisa menyikapi kondisi itu karena belum menggelar rapat dengan jajarannya dan para kepala sekolah. *lsa