Tersisa Hanya 18 Kontraktor Berizin

“Banyak yang enggan mengurus izin, terutama SKK (surat keterampilan kerja),” jelas I Putu Subagia  saat ditemui di Pura Jagatnatha Karangasem, Jalan Ngurah Rai, Amlapura, Kamis (31/8).

Kata dia, terutama untuk pelaksana jenjang 4 yang  tamatan SMK sederajat, wajib mengantongi sertifikat. Di samping itu, tukang bangunan bidang kayu, tukang tembok, wajib mengantongi sertifikat, sebagai tanda telah menjadi tenaga terampil.

Menurut Subagia, mengurus izin usaha konstruksi pendidikan tidak sulit. Syaratnya, terlebih dahulu mesti menetapkan klasifikasi usaha KBLI (klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia), membuat NIB OSS (nomor induk berusaha online single submission), dan mengurus dokumen persyaratan lain.

“Tapi, kenyataannya banyak yang enggan mengurus surat-surat itu, sehingga bertahan hanya 18 kontraktor mengantongi izin. Dari 18 kontraktor itu, hanya segelintir, bisa terhitung dengan jari yang dapat pekerjaan,” jelasnya.

Lanjut Subagia, rekanan yang dapat pekerjaan itu-itu saja, terutama proyek penunjukan langsung (PL). “Tidak masalah, hanya itu-itu saja dapat pekerjaan, nanti kalau terjadi masalah yang itu-itu juga yang berurusan secara hukum, sama saja,” tambahnya.

Subagia mengatakan satu rekanan hanya maksimal bisa ambil lima paket pekerjaan, entah itu tender atau penunjukan langsung.

Kadis PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Karangasem Wedasmara mengakui satu rekanan hanya maksimal ambil lima paket pekerjaan. “Memang ketentuannya seperti itu,” jelas Wedasmara. Hanya saja di Dinas PUPR katanya, tidak ada paket pekerjaan PL (penunjukan langsung), semuanya melalui tender.

Mengenai menurunnya jumlah rekanan mengantongi izin di mata Kadis PUPR Wedasmara, dia tidak mengetahuinya. Hanya Gapensi yang tahu.7k16