Kuota Jalur Miskin dan Prestasi Belum Maksimal Terisi
Komisi III DPRD Klungkung menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan Klungkung di gedung DPRD Klungkung, Selasa (4/7).
SEMARAPURA, NusaBali
Rapat kerja ini membahas kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2017/2018. Komisi III soroti kuota di sejumlah SMA yang belum terisi, terutama pada jalur miskin dan prestasi.
Dari Komisi III hadir Ni Luh Komang Ari Ayu Ningrum (ketua), Ketut Sukma Sucita, Wayan Sugati, Watan Joniarasam Putu Sri Handayani, Sang Nyoman Putrayasa, dan Luh Andriani. Sementara dari Dinas Pendidikan hadir Kadisdik Dewa Gde Darmawan dan jajaran. Terungkap SMA tanpa siswa dari jalur miskin dan prestasi adalah SMAN 1 Dawan, SMAN 1 Banjarangkan, dan SMAN 2 Semarapura. Adapula siswa tidak dapat SMA negeri karena tidak tahu prosedur PPDB online. Padahal siswa tersebut bisa diterima dari jalur reguler karena NEMnya tinggi.
Ketua Komisi III, Luh Ayu Ningrum mencotohkan kejadian di SMAN 1 Semarapura. Ada siswa dengan NEM tinggi justru mendaftar dan lolos di jalur prestasi. Padahal kalau daftar reguler sudah pasti diterima. “Ini akibat kurangnya sosialisasi,” ungkap Ayu Ningrum. Dikatakan, sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang PPDB perlu dievaluasi. “Kami meminta Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali terhadap persoalan ini,” pinta Ayu Ningrum. Apalagi siswa miskin tidak bisa diterima di sekolah negeri karena kuota penuh.
Dikatakan, jika siswa miskin sekolah di swasta tentu biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Sementara anggota Komisi III DPRD, Ketut Sukma Sucita meminta sistem PPDB diverifikasi ulang agar siswa yang salah jalur mendaftar bisa diterima di sekolah. Apalagi masalah ini muncul karena minimnya sosialisasi PPDB di sekolah. Jika tak cepat diselesaikan, maka banyak siswa kehilangan kesempatan sekolah di SMA/SMK negeri.
Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar Klungkung, Ketut Suastana mengaku sudah sosialiasikan aturan PPDB ke sekolah-sekolah. Namun ia mengakui sosialisasi belum optimal mengingat turunnya Permendikbud yang terlambat. Mengenai kisruh PPDB di SMA/SMK, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Siswa yang tidak dapat sekolah nanti akan dibahas lebih lanjut. “Intinya jangan ada siswa yang tidak dapat sekolah,” tegasnya. *wa
Dari Komisi III hadir Ni Luh Komang Ari Ayu Ningrum (ketua), Ketut Sukma Sucita, Wayan Sugati, Watan Joniarasam Putu Sri Handayani, Sang Nyoman Putrayasa, dan Luh Andriani. Sementara dari Dinas Pendidikan hadir Kadisdik Dewa Gde Darmawan dan jajaran. Terungkap SMA tanpa siswa dari jalur miskin dan prestasi adalah SMAN 1 Dawan, SMAN 1 Banjarangkan, dan SMAN 2 Semarapura. Adapula siswa tidak dapat SMA negeri karena tidak tahu prosedur PPDB online. Padahal siswa tersebut bisa diterima dari jalur reguler karena NEMnya tinggi.
Ketua Komisi III, Luh Ayu Ningrum mencotohkan kejadian di SMAN 1 Semarapura. Ada siswa dengan NEM tinggi justru mendaftar dan lolos di jalur prestasi. Padahal kalau daftar reguler sudah pasti diterima. “Ini akibat kurangnya sosialisasi,” ungkap Ayu Ningrum. Dikatakan, sesuai Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang PPDB perlu dievaluasi. “Kami meminta Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali terhadap persoalan ini,” pinta Ayu Ningrum. Apalagi siswa miskin tidak bisa diterima di sekolah negeri karena kuota penuh.
Dikatakan, jika siswa miskin sekolah di swasta tentu biaya yang dikeluarkan lebih tinggi. Sementara anggota Komisi III DPRD, Ketut Sukma Sucita meminta sistem PPDB diverifikasi ulang agar siswa yang salah jalur mendaftar bisa diterima di sekolah. Apalagi masalah ini muncul karena minimnya sosialisasi PPDB di sekolah. Jika tak cepat diselesaikan, maka banyak siswa kehilangan kesempatan sekolah di SMA/SMK negeri.
Sementara Kepala Bidang Pendidikan Dasar Klungkung, Ketut Suastana mengaku sudah sosialiasikan aturan PPDB ke sekolah-sekolah. Namun ia mengakui sosialisasi belum optimal mengingat turunnya Permendikbud yang terlambat. Mengenai kisruh PPDB di SMA/SMK, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Siswa yang tidak dapat sekolah nanti akan dibahas lebih lanjut. “Intinya jangan ada siswa yang tidak dapat sekolah,” tegasnya. *wa
Komentar