Tahun 2023, Rumah Tak Layak Huni KK Miskin Ekstrem Dituntaskan
SINGARAJA, NusaBali - 283 unit rumah tidak layak huni keluarga miskin ekstrem di Buleleng segera akan direhab dan dibedah.
Pemkab Buleleng menggandeng sejumlah perusahaan swasta dan juga dukungan pemerintah pusat, untuk menuntaskan penuntasan rumah tidak layak huni di akhir tahun 2023.
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan Pemkab Buleleng berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tahun ini. Data terakhir kemiskinan ekstrem di Buleleng berjumlah 349 KK. Namun dari jumlah tersebut yang memiliki rumah tidak layak huni sebanyak 283 KK.
“Yang rumahnya tidak layak huni akan dibangunkan tahun ini. Pemkab Buleleng juga melibatkan pemerintah swasta mengucurkan CSR. Nanti, proses pembangunan juga akan kami mohonkan dukungan dari TNI. Seperti, bedah rumah KK miskin di Lokapaksa kemarin bisa tuntas 12 hari dengan sistem gotong royong,” terang Lihadnyana.
Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Buleleng juga sudah disiapkan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan juga program pemberdayaan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng Ni Nyoman Surattini menambahkan penanganan rumah tidak layak huni KK miskin ekstrem, juga akan diusulkan ke Pemerintah Pusat.
Khusus dari APBD Buleleng menyiapkan anggaran untuk rehab dan bedah rumah 90 unit. Sedangkan dari perusahaan swasta data yang baru terkumpul baru tujuh perusahaan dengan jumlah sumbangan Rp 1,1 miliar untuk membedah 55 unit rumah.
“Beberapa masih menunggu persetujuan dari atasannya. Nah, sisanya kami juga usulkan ke pemerintah pusat sehingga harapannya 283 unit rumah tidak layak huni ini bisa ditangani tahun ini semuanya,” kata Surattini dihubungi Selasa (22/8) kemarin.
Penanganan rumah tidak layak huni akan dibagi menjadi dua. Rumah dengan kondisi rusak parah akan dibedah dan dibangun dari awal dengan anggaran Rp 20 juta. Sedangkan rumah yang mengalami kerusakan dengan skala sedang akan ditangani dengan program rehab. Bantuan untuk rehab di siapkan anggaran Rp 5 juta - Rp 15 juta yang akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan.7k23
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan Pemkab Buleleng berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem tahun ini. Data terakhir kemiskinan ekstrem di Buleleng berjumlah 349 KK. Namun dari jumlah tersebut yang memiliki rumah tidak layak huni sebanyak 283 KK.
“Yang rumahnya tidak layak huni akan dibangunkan tahun ini. Pemkab Buleleng juga melibatkan pemerintah swasta mengucurkan CSR. Nanti, proses pembangunan juga akan kami mohonkan dukungan dari TNI. Seperti, bedah rumah KK miskin di Lokapaksa kemarin bisa tuntas 12 hari dengan sistem gotong royong,” terang Lihadnyana.
Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Buleleng juga sudah disiapkan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan juga program pemberdayaan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Buleleng Ni Nyoman Surattini menambahkan penanganan rumah tidak layak huni KK miskin ekstrem, juga akan diusulkan ke Pemerintah Pusat.
Khusus dari APBD Buleleng menyiapkan anggaran untuk rehab dan bedah rumah 90 unit. Sedangkan dari perusahaan swasta data yang baru terkumpul baru tujuh perusahaan dengan jumlah sumbangan Rp 1,1 miliar untuk membedah 55 unit rumah.
“Beberapa masih menunggu persetujuan dari atasannya. Nah, sisanya kami juga usulkan ke pemerintah pusat sehingga harapannya 283 unit rumah tidak layak huni ini bisa ditangani tahun ini semuanya,” kata Surattini dihubungi Selasa (22/8) kemarin.
Penanganan rumah tidak layak huni akan dibagi menjadi dua. Rumah dengan kondisi rusak parah akan dibedah dan dibangun dari awal dengan anggaran Rp 20 juta. Sedangkan rumah yang mengalami kerusakan dengan skala sedang akan ditangani dengan program rehab. Bantuan untuk rehab di siapkan anggaran Rp 5 juta - Rp 15 juta yang akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan.7k23
Komentar