Pencalegan di Sejumlah Dapil Tarik Ulur
Golkar Bali Bahas Finalisasi Pencalegan dengan Ketum Airlangga
Masih adanya pencalegan yang belum final karena ada perbedaan pendapat antara DPD I, DPD II dan DPP Golkar, terkait inilah diminta pertimbangan Ketum
JAKARTA, NusaBali
Jelang deadline masa perbaikan pencalegan oleh partai politik (Parpol) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU, Golkar Bali masih berkutat menyelesaikan sejumlah persoalan terkait pencalegan. DPD I Golkar Bali juga secara khusus melakukan rapat dengan DPP Golkar pada, Selasa (8/8). Rapat tersebut membahas pencalegan di sejumlah daerah pemilihan (dapil) di Bali. Dalam rapat tersebut, diketahui masih ada pencalegan yang belum final sehingga perlu dibahas khusus bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Sejumlah persoalan ini membuat Ketum Golkar harus turun tangan lakukan penyelesaian.
"Benar kemarin ada rapat Golkar Bali dengan DPP Golkar membahas tentang pencalegan, tetapi ada beberapa yang belum final. Untuk itu, masih memerlukan rapat dengan Ketum Golkar," ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (PP) Bali-NTT-NTB DPP Golkar, Gede Sumarjaya Linggih atau biasa disapa Demer saat dihubungi NusaBali, Rabu (9/8).
Demer mengatakan, masih adanya pencalegan yang belum final karena ada perbedaan pendapat antara DPD I Golkar, DPD II Golkar dan DPP. Lantaran ada perbedaan tiga pihak itu, maka mereka meminta pertimbangan dari Ketum Golkar. Oleh karenanya, keputusan diserahkan kepada Ketum Golkar. "Kemarin masih ada yang belum putus, sehingga nanti tinggal menunggu keputusan dari Ketum," ucap Demer. Rata-rata perbedaan pendapat terkait masalah penempatan, ada namanya yang masuk dan ada pula nama yang tidak masuk.
Itu, kata Demer, hanya terjadi di beberapa kabupaten/kota di Bali. Namun, anggota Komisi VI DPR RI ini belum bisa merinci kabupaten atau kota mana saja yang belum final. Dia meminta untuk menunggu hasilnya dua hari lagi. Sebab, pada 11 Agustus nanti merupakan hari terakhir parpol-parpol menyerahkan nama caleg ke KPU.
Jelang deadline masa perbaikan pencalegan oleh partai politik (Parpol) sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU, Golkar Bali masih berkutat menyelesaikan sejumlah persoalan terkait pencalegan. DPD I Golkar Bali juga secara khusus melakukan rapat dengan DPP Golkar pada, Selasa (8/8). Rapat tersebut membahas pencalegan di sejumlah daerah pemilihan (dapil) di Bali. Dalam rapat tersebut, diketahui masih ada pencalegan yang belum final sehingga perlu dibahas khusus bersama Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Sejumlah persoalan ini membuat Ketum Golkar harus turun tangan lakukan penyelesaian.
"Benar kemarin ada rapat Golkar Bali dengan DPP Golkar membahas tentang pencalegan, tetapi ada beberapa yang belum final. Untuk itu, masih memerlukan rapat dengan Ketum Golkar," ujar Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (PP) Bali-NTT-NTB DPP Golkar, Gede Sumarjaya Linggih atau biasa disapa Demer saat dihubungi NusaBali, Rabu (9/8).
Demer mengatakan, masih adanya pencalegan yang belum final karena ada perbedaan pendapat antara DPD I Golkar, DPD II Golkar dan DPP. Lantaran ada perbedaan tiga pihak itu, maka mereka meminta pertimbangan dari Ketum Golkar. Oleh karenanya, keputusan diserahkan kepada Ketum Golkar. "Kemarin masih ada yang belum putus, sehingga nanti tinggal menunggu keputusan dari Ketum," ucap Demer. Rata-rata perbedaan pendapat terkait masalah penempatan, ada namanya yang masuk dan ada pula nama yang tidak masuk.
Itu, kata Demer, hanya terjadi di beberapa kabupaten/kota di Bali. Namun, anggota Komisi VI DPR RI ini belum bisa merinci kabupaten atau kota mana saja yang belum final. Dia meminta untuk menunggu hasilnya dua hari lagi. Sebab, pada 11 Agustus nanti merupakan hari terakhir parpol-parpol menyerahkan nama caleg ke KPU.
Sementara mengenai caleg Golkar dapil Bali untuk DPR RI, komposisinya masih sama seperti yang diinfokan beberapa waktu lalu. Ada tiga caleg perempuan dan enam caleg pria. Itu pun masih berdasarkan abjad. Mulai dari AA Bagus Adhi Mahendra Putra, Gde Sumarjaya Linggih (Demer), I Gusti Agung Ayu Sri Puspa Dewi, I Gede Krisna Putra, I Nyoman Sugawa Korry, Ketut Suartini, I Wayan Kusmiantha Dusak, IB Putra D Mantra dan Ni Putu Sawitri. "Jadi, belum nomor urut. Itu akan diketahui tanggal 11 Agustus nanti," jelas politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Buleleng ini. Keputusan nomor urut pun berada di tangan Ketum Golkar.
Sementara Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry dihubungi NusaBali, Rabu kemarin mengatakan soal pencalegan di Bali secara umum sudah selesai. "Namun, ada beberapa yang belum diputuskan oleh Bapak Ketum, karena beberapa pertimbangan," ujar Sugawa Korry dalam keterangan tertulisnya. Kata dia, secara khusus dirinya sebagai Ketua DPD I Golkar Bali diminta Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar, Ahmad Dolly Kurnia Tanjung untuk memberikan masukan dan pertimbangan. "Saya sudah sampaikan kepada beliau. Kami di daerah akan menindaklanjuti arahan dari Ketua Umum," tegas Wakil Ketua DPRD Bali ini.
"Terhadap hal-hal yang sudah clear diputuskan dalam rapat dengan DPP, Ketua Umum dan Waketum, ditugaskan kepada kami untuk menyampaikan kepada ketua DPD kabupaten dan kota se-Bali. Semuanya sudah kami tindak lanjuti hari ini dan sudah kami tembuskan ke DPP," tegas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. 7 k22, nat
Sementara Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry dihubungi NusaBali, Rabu kemarin mengatakan soal pencalegan di Bali secara umum sudah selesai. "Namun, ada beberapa yang belum diputuskan oleh Bapak Ketum, karena beberapa pertimbangan," ujar Sugawa Korry dalam keterangan tertulisnya. Kata dia, secara khusus dirinya sebagai Ketua DPD I Golkar Bali diminta Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Golkar, Ahmad Dolly Kurnia Tanjung untuk memberikan masukan dan pertimbangan. "Saya sudah sampaikan kepada beliau. Kami di daerah akan menindaklanjuti arahan dari Ketua Umum," tegas Wakil Ketua DPRD Bali ini.
"Terhadap hal-hal yang sudah clear diputuskan dalam rapat dengan DPP, Ketua Umum dan Waketum, ditugaskan kepada kami untuk menyampaikan kepada ketua DPD kabupaten dan kota se-Bali. Semuanya sudah kami tindak lanjuti hari ini dan sudah kami tembuskan ke DPP," tegas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng ini. 7 k22, nat
Komentar