Bahlil: Munaslub Partai Golkar Diserahkan ke DPP

"Nanti kita lihat ya, serahkan itu ke DPP ya," kata Bahlil di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (31/7).

Menurut Bahlil, Munaslub harus mengikuti mekanisme organisasi. "Sudah saya jelaskan itu urusan DPP, nanti kita lihat, lewat mekanisme organisasi saja ya," tambah Bahlil singkat.

Sebelumnya Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sepakat 100 persen menolak isu Munaslub. 

Sementara bergulirnya sejumlah kandidat menjadi Ketua Umum Partai Golkar dengan wacana Munaslub ditanggapi  Ketua Umum Partai Golkar, 2004-2009 Jusuf Kalla. Jusuf Kalla menyebut bahwa ongkos politik untuk dapat menjadi Ketua Umum Partai Golkar bisa mencapai Rp 500 miliar hingga Rp600 miliar.

"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," kata Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).

Namun, menurutnya hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga di partai politik lainnya juga.  "Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," ucap Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.

Sebab, kata dia, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit."Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar," ujar dia.

Sebelumnya, mencuat kabar terkait rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.

Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024. ant