Atlet Diskorsing, Pengacara Ancam Lapor Polisi
Perseteruan antara Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) Bali dengan Pengkot TI Denpasar bakal memasuki babak baru.
DENPASAR, NusaBali
Kuasa hukum 7 atlet Pengkot TI Denpasar mengancam akan mempolisikan Ketua Pengprov TI Bali, Agung Lan Ananda. “Kasus ini sudah saya laporkan ke Polda Bali dua minggu lalu tetapi ditolak karena menurut petugas tidak ada surat pernyataan dari Disdikpora kalau anak ini boleh berlaga. Padahal, kami sudah bertemu dan jawaban dari Kadisdikpora mengijinkan untuk berlaga di Porjar. Namun, nyatanya tidak diberi berlaga oleh Pengprov karena masih diskorsing. Itu alasan dasar (surat pernyataan) yang membuat Polda Bali tidak menerima laporan. Sehingga dalam waktu dekat ini (setelah Lebaran) saya akan lapor ke Polsek sesuai alamat tempat tinggal anak-anak ini,” ungkap kuasa hukum 7 atlet, Siti Sapurah didampingi Wayan Mudita saat memberikan keterangan pers di Pondok Kuring, Denpasar, Senin (19/6).
Kasus dugaan diskriminasi ini berawal dari Lan Ananda selaku Ketua Pengprov TI Bali menskorsing 7 atlet Taekwondo Kota Denpasar yang berlaga di Malaysia Open Kualalumpur pada 23-25 September 2016 lalu. “Yang menjadi masalah adalah anak-anak yang diskorsing ini atlet berprestasi. Bahkan, tiga orang di antaranya masih di bawah umur. Kok anak-anak ini yang menjadi korban. Ini jelas diskriminasi terhadap anak,” ujarnya.
Dijelaskan Siti Sapurah, akibat skorsing selama dua tahun tersebut, para atlet penambang medali ini tidak bisa tampil di ajang Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) bulan lalu dan di arena Porprov Bali di Kabupaten Gianyar pada September mendatang. Terpisah Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengky Widjaja yang dikonfirmasi wartawan terkait laporan di Mapolda Bali yang ditolak, dia mengaku belum mendapat informasi tersebut. Namun ia mengatakan, tidak diterimanya laporan tersebut mungkin dinilai tidak ada unsur pidananya. “Tetapi mungkin masuk ke Perdata ya,” ujarnya singkat. *dar
Kuasa hukum 7 atlet Pengkot TI Denpasar mengancam akan mempolisikan Ketua Pengprov TI Bali, Agung Lan Ananda. “Kasus ini sudah saya laporkan ke Polda Bali dua minggu lalu tetapi ditolak karena menurut petugas tidak ada surat pernyataan dari Disdikpora kalau anak ini boleh berlaga. Padahal, kami sudah bertemu dan jawaban dari Kadisdikpora mengijinkan untuk berlaga di Porjar. Namun, nyatanya tidak diberi berlaga oleh Pengprov karena masih diskorsing. Itu alasan dasar (surat pernyataan) yang membuat Polda Bali tidak menerima laporan. Sehingga dalam waktu dekat ini (setelah Lebaran) saya akan lapor ke Polsek sesuai alamat tempat tinggal anak-anak ini,” ungkap kuasa hukum 7 atlet, Siti Sapurah didampingi Wayan Mudita saat memberikan keterangan pers di Pondok Kuring, Denpasar, Senin (19/6).
Kasus dugaan diskriminasi ini berawal dari Lan Ananda selaku Ketua Pengprov TI Bali menskorsing 7 atlet Taekwondo Kota Denpasar yang berlaga di Malaysia Open Kualalumpur pada 23-25 September 2016 lalu. “Yang menjadi masalah adalah anak-anak yang diskorsing ini atlet berprestasi. Bahkan, tiga orang di antaranya masih di bawah umur. Kok anak-anak ini yang menjadi korban. Ini jelas diskriminasi terhadap anak,” ujarnya.
Dijelaskan Siti Sapurah, akibat skorsing selama dua tahun tersebut, para atlet penambang medali ini tidak bisa tampil di ajang Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) bulan lalu dan di arena Porprov Bali di Kabupaten Gianyar pada September mendatang. Terpisah Kabid Humas Polda Bali, AKBP Hengky Widjaja yang dikonfirmasi wartawan terkait laporan di Mapolda Bali yang ditolak, dia mengaku belum mendapat informasi tersebut. Namun ia mengatakan, tidak diterimanya laporan tersebut mungkin dinilai tidak ada unsur pidananya. “Tetapi mungkin masuk ke Perdata ya,” ujarnya singkat. *dar
Komentar