nusabali

BI Ingatkan Peningkatan Permintaan Barang

  • www.nusabali.com-bi-ingatkan-peningkatan-permintaan-barang

DENPASAR, NusaBali - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Bali (KPwBI Bali) mengingatkan beberapa risiko yang berpengaruh terhadap inflasi pada Juli ini. Pertama jumlah kunjungan wisatawan yang masih tinggi, karena  masa liburan sekolah masih berlangsung. Yang kedua belum mulainya panen raya (padi), hingga bulan September-Oktober.

Ketiga gelombang laut yang cenderung tinggi pada bulan Juli- Agustus, yang berpotensi menurunkan tangkapan hasil laut, sehingga bisa mendorong  kenaikkan harga aneka hasil laut.

Hal tersebut terungkap dari penjelasan  Plh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Ayu  Diah Utari, terkait perkembangan inflasi di Bali.

“Pada Juli 2023, risiko yang perlu diwaspadai antara lain masih tingginya jumlah wisatawan seiring dengan periode libur sekolah,” ujarnya, Selasa(4/7).

Sekadar diketahui sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS)Provinsi Bali merilis, pada bulan Juni inflasi di Bali tercatat 3,08 persen(yoy) atau secara tahunan. Sedang pada bulan Mei, inflasi di Bali  sebesar 4,07 persen. Rekor ini untuk pertama kalinya pada tahun 2023, inflasi di Bali di bawah inflasi tahunan nasional sebesar 3,52 persen (yoy). 

Hal itu diprakirakan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa. Sedang dari  segi pasokan, belum dimulainya periode panen raya padi di Bali hingga bulan September/Oktober juga berpotensi menyebabkan keterbatasan pasokan yang perlu diantisipasi lebih awal.

Selanjutnya gelombang laut yang cenderung tinggi pada bulan Juli-Agustus juga berpotensi menurunkan hasil tangkapan laut dan mendorong kenaikan  harga aneka hasil laut. 

“Sementara itu, penurunan harga BBM Non Subsidi (Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex) pada tanggal 1 Juni 2023 berpotensi menahan tekanan inflasi lebih lanjut,” terang GA Diah Utari.

Dikatakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID ) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali secara konsisten melakukan pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Menurut GA Diah Utari, beberapa  upaya yang telah dilakukan untuk itu. Antara lain  pembentukan paiketan Perumda Pangan se-Bali.

“Dan mendorong Paiketan untuk kerja sama usaha dalam rangka pengendalian harga,” terangnya.

Selain itu, TPID di Bali juga terus memperkuat dan memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) dalam Provinsi Bali dan dengan wilayah di luar Provinsi Bali, serta melakukan operasi pasar secara rutin untuk menjaga stabilitas harga.K17

Komentar