Dugaan Korupsi Pengelolaan Dana Pendidikan SMKN 1 Klungkung, Penyidik Temukan Perbuatan Melawan Hukum

PMH itu terkait dobel penganggaran pada kegiatan melalui dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana komite pada Tahun 2020, 2021 dan 2022. Dalam hal ini kegiatan yang sudah dibiayai lewat dana BOS kembali dianggarkan lagi melalui dana komite.

Hingga saat ini kejaksaan sudah meminta keterangan 25 orang saksi mulai dari kepala program, bendahara komite, yang ditugaskan dalam penggunaan dana BOS, dan pihak terkait lainnya termasuk pihak penyedia.

Kasi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), Putu Iskadi Kekeran, didampingi Kasi Intel Kejari Klungkung, Triarta Kurniawan, mengatakan hingga saat ini masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi. Dari pemeriksaan itu ditemukan indikasi PMH. "Namun, kami masih mendalami apakah PMH mengarah kepada pelanggaran pidana atau sebatas pelanggaran administrasi," ujar Kekeran, saat ditemui Senin (19/6).

Tim bekerja secara maraton untuk memeriksa para saksi. Hal ini tentunya sangat penting, karena pemeriksaan ini berkaitan dengan dana yang digunakan oleh sekolah untuk kepentingan murid, guru, serta sekolahnya.

Seperti diketahui, penelusuran terkait kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana pendidikan di SMKN 1 Klungkung, setelah Kejari menerima laporan dari masyarakat, beberapa waktu lalu.

Kasek SMKN 1 Klungkung, I Wayan Siarsana mengaku selama ini pihak sekolah sudah berusaha selalu transparan, dan setiap pembayaran sudah melalui sistem. Termasuk pembayaran SPP oleh siswa yang sudah langsung sistem transfer melalui bank. Untuk itu, Dia agak bingung, adanya laporan ke Kejari Klungkung, yang menyebut adanya dugaan penyalahgunaan dana sekolah.

Terlebih siapa yang melaporkan Dia juga tidak tau, apakah dari intern sekolah atau luar sekolah. Dia pun khawatir ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan nama sekolah yang ia pimpin. "Selama ini kita semua sudah transpasran," ujar Siarsana beberapa waktu lalu. 7 wan