Koster Godok Pembatasan Turis Asing

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan segera merancang peraturan mengenai pemberlakuan kuota kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) atau turis asing agar dapat menyaring wisatawan yang berkualitas atau tidak.

Hal ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster usai Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 di The Trans Resort, Seminyak, Badung, Jumat (5/5). "Pengendalian pariwisata supaya pariwisatanya tidak pariwisata massal murah, seperti yang kita lihat kasus-kasus belakangan. Karena itu akan diberlakukan sistem kuota bagi wisatawan mancanegara yang ke Bali. Belum diberlakukan, peraturan daerah dulu," kata dia.

Koster mengatakan belum rampung untuk teknis pemberlakuan kuota wisman, namun yang pasti akan diberlakukan kriteria-kriteria tertentu. "Apakah dibatasi 7 juta wisman misalnya (per tahun) dengan kriteria-kriteria tertentu, jadi diperketat. Misalnya harus punya apa saja, termasuk minimum uang yang dibawa di tabungan, jangan sampai cuma bawa Rp10 juta cukup buat seminggu tahu-tahu di sini sebulan," ujar Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Berkaca dari tindakan-tindakan nakal wisman di Pulau Dewata, Gubernur Koster menyimpan ketakutan bahwa nantinya ketika uang yang dibawa wisatawan tersebut habis, maka mereka akan melakukan tindakan yang tidak seharusnya.

Untuk mengantisipasi itu, kata dia, maka pemberlakuan kuota menjadi solusi. Yang pasti, lanjutnya, kebijakan yang akan dituangkan dalam peraturan itu tidak akan dibatasi bagi negara-negara tertentu, melainkan fokus pada jumlah kuota keseluruhan. Sebagai acuan Gubernur Koster mengambil angka kunjungan pada masa sebelum pandemi COVID-19 yaitu 6,3 juta wisman per tahun.

"Nah ke depan kita akan hitung, bukan pariwisata yang sama ini, pariwisata yang berkualitas ini untuk menjaga budaya Bali dan kearifan lokal yang harus bermartabat, karena itu ini ada pengambilan data kembali secara lebih rinci untuk mengatur wisman yang masuk ke Bali," ungkap Ketua DPD PDIP Bali ini. Konsep pengendalian pariwisata yang berkualitas ini juga disinggung oleh Presiden ke-5 RI Mengawati Soekarnoputri yang turut hadir dan membuka Seminar Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, Jumat kemarin. 

Menurutnya, peta jalan Bali 100 tahun ke depan harus segera dirancang. Apalagi melihat wisman yang terus berulah. Ketua Dewan Pengarah Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) ini juga mengatakan pembenahan pariwisata itu penting apalagi melihat ulah wisatawan asing yang berlaku seenaknya. "Tidak bisa, Koster. Selagi jadi gubernur, kamu harus menjabarkan ide ini, 100 tahun ke depan Bali mau diapakan. Banyak orang pintar suruh ngomong, nanti saya bantu melalui BRIN apa yang dibutuhkan," kata Megawati.

Ketua Umum PDIP ini mengaku geram tak terima dengan perlakuan wisatawan asing, salah satunya ketika terjadi keributan antara wisman dan pecalang karena mereka membangun tenda di tengah Hari Suci Nyepi. "Saya lihat viral ketika Nyepi orang asing seenaknya, dipikir mereka siapa. Saya lihat pecalang dari bicara halus sampai ikut marah, kok sombong sekali orang asing ini walau bukan berarti saya anti asing. Sehingga saya tidak terima, kenapa orang Bali sepertinya terima perlakuan itu, tidak ada tata cara kehormatan," ujar Megawati.

Megawati kemudian membandingkan Bali dengan Singapura, dimana wisatawan yang datang ke sana umumnya mengikuti aturan seperti masyarakat lokal terkait sampah. Yang menjadi ketakutannya, suatu saat Pulau Dewata kehilangan budaya dan kearifan lokal jika tidak segera diatur dan hal ini akan berdampak pada kesejahteraan warga asli. "Masa kita gitu (membiarkan wisman nakal) hanya karena mau menjadikan Bali daerah pariwisata. Ketika mau dibuat bandara (di Buleleng) saya ngomong tidak, itu hanya untuk masyarakat menengah ke atas," tegasnya.

Selain itu Megawati juga menyinggung jumlah warga asli Bali yang memiliki hotel besar, dimana angkanya tak banyak. Padahal pulau yang mereka huni bak berlian kecil berkedip-kedip. Maka dari itu, putri dari Presiden Soekarno tersebut meminta agar Gubernur Bali Wayan Koster merancang peta jalan 100 tahun Bali ke depan, dimana BRIN siap mendukung.

"Kalau 100 tahun ya begini, orang asing turut aturan, buat yang tidak boleh dilakukan, seperti kalau Nyepi jangan mabuk-mabukan. Ya apa saja boleh, itu peraturan. Cepat lah dilakukan, juga peraturan daerahnya cepat dibuat," kata Megawati kepada Gubernur Koster. 7 cr78, ant