BMPS Khawatirkan Sekolah Swasta Kekurangan Murid
Pengurus Audiensi dengan Ketua DPRD Badung
Berharap pengambil kebijakan mengayomi sekolah swasta tak sebatas dengan pemberian dana.
MANGUPURA, NusaBali
Persaingan ketat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu menjadi permasalahan klasik bagi sekolah swasta setiap tahunnya. Ada yang kekurangan murid, ada juga yang kehilangan calon siswa baru karena mendadak pindah ke sekolah negeri. Kondisi ini dikeluhkan oleh Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung saat beraudensi dengan Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung, Jumat (14/4).
Ketua BMPS Kabupaten Badung Wayan Reta, mengatakan persaingan dalam menjaring siswa baru dengan sekolah negeri membuat sekolah swasta berjuang keras untuk tetap bisa eksis. Pasalnya, tantangan saat ini mindset masyarakat sekolah di negeri biaya sekolah gratis. Sementara sekolah di swasta dianggap membutuhkan biaya yang besar. Padahal secara kualitas, sekolah swasta tak kalah bagus dari sekolah negeri.
“Kami mengharapkan tidak terjadi dikotomi atara sekolah swasta dan sekolah negeri. Karena mindset masyarakat kalau sekolah di negeri, tidak kena apa (gratis), sehingga terjadilah dikotomi yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Kami meminta pengambil kebijakan juga memikirkan kebijakan untuk memproteksi perguruan swasta,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Badung I Wayan Tur Adnyana. Setiap tahun kepala sekolah swasta selalu dibuat pusing karena kekurangan murid. Beberapa sekolah swasta yang kondisinya menengah ke bawah bahkan merasa hidup enggan mati tak mau. Pihaknya pun berharap pengambil kebijakan mengayomi sekolah swasta tak sebatas dengan pemberian dana. “Harapan kami, ke depan kepala sekolah swasta tidak lagi pusing karena tidak dapat murid,” harap Adnyana.
Menanggapi persoalan itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengatakan akan mendorong pemerintah agar bisa memperhatikan dari sisi operasional, sarana dan prasarana sekolah swasta sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari sisi regulasi, kata Parwata, diperlukan suatu data yang mendukung, seperti kluster sekolah swasta antara lain kluster atas, menengah, dan bawah/rendah. Kluster meliputi kluster guru, siswa, hingga sarana prasarana. Sebab tanpa data, pihaknya tidak bisa membuat regulasi.
Fungsi data kluster ini, imbuhnya, supaya gampang difasilitasi dan tepat untuk diberikan bantuan. Politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini mengaku akan segera membuatkan surat resmi kepada Pemkab Badung, sehingga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) bisa segera mengkluster sekolah swasta yang ada di Badung. “Jangan sampai nanti kluster yang besar atau sekolah swasta yang sudah memiliki kemampuan dan kompetensi, ikut berpura-pura biar bisa mendapatkan bantuan, ini tidak fair. Kami nanti akan minta Disdikpora untuk mengkluster,” tegas parwata.
Parwata menyebut, jika data kluster sekolah swasta ini rampung dalam waktu yang cepat, data tersebut akan menjadi acuan dalam membentuk regulasi, sehingga bisa mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas. “Saya harapkan pengklusteran sekolah swasta bisa diselesaikan dalam bulan ini oleh Disdikpora dan kita akan coba melakukan penyelarasan di APBD 2024,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini. *ind
Ketua BMPS Kabupaten Badung Wayan Reta, mengatakan persaingan dalam menjaring siswa baru dengan sekolah negeri membuat sekolah swasta berjuang keras untuk tetap bisa eksis. Pasalnya, tantangan saat ini mindset masyarakat sekolah di negeri biaya sekolah gratis. Sementara sekolah di swasta dianggap membutuhkan biaya yang besar. Padahal secara kualitas, sekolah swasta tak kalah bagus dari sekolah negeri.
“Kami mengharapkan tidak terjadi dikotomi atara sekolah swasta dan sekolah negeri. Karena mindset masyarakat kalau sekolah di negeri, tidak kena apa (gratis), sehingga terjadilah dikotomi yang mempengaruhi pilihan masyarakat. Kami meminta pengambil kebijakan juga memikirkan kebijakan untuk memproteksi perguruan swasta,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua PGRI Kabupaten Badung I Wayan Tur Adnyana. Setiap tahun kepala sekolah swasta selalu dibuat pusing karena kekurangan murid. Beberapa sekolah swasta yang kondisinya menengah ke bawah bahkan merasa hidup enggan mati tak mau. Pihaknya pun berharap pengambil kebijakan mengayomi sekolah swasta tak sebatas dengan pemberian dana. “Harapan kami, ke depan kepala sekolah swasta tidak lagi pusing karena tidak dapat murid,” harap Adnyana.
Menanggapi persoalan itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, mengatakan akan mendorong pemerintah agar bisa memperhatikan dari sisi operasional, sarana dan prasarana sekolah swasta sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari sisi regulasi, kata Parwata, diperlukan suatu data yang mendukung, seperti kluster sekolah swasta antara lain kluster atas, menengah, dan bawah/rendah. Kluster meliputi kluster guru, siswa, hingga sarana prasarana. Sebab tanpa data, pihaknya tidak bisa membuat regulasi.
Fungsi data kluster ini, imbuhnya, supaya gampang difasilitasi dan tepat untuk diberikan bantuan. Politisi PDIP asal Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara ini mengaku akan segera membuatkan surat resmi kepada Pemkab Badung, sehingga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) bisa segera mengkluster sekolah swasta yang ada di Badung. “Jangan sampai nanti kluster yang besar atau sekolah swasta yang sudah memiliki kemampuan dan kompetensi, ikut berpura-pura biar bisa mendapatkan bantuan, ini tidak fair. Kami nanti akan minta Disdikpora untuk mengkluster,” tegas parwata.
Parwata menyebut, jika data kluster sekolah swasta ini rampung dalam waktu yang cepat, data tersebut akan menjadi acuan dalam membentuk regulasi, sehingga bisa mendorong pemerintah untuk memberikan fasilitas. “Saya harapkan pengklusteran sekolah swasta bisa diselesaikan dalam bulan ini oleh Disdikpora dan kita akan coba melakukan penyelarasan di APBD 2024,” kata Sekretaris DPC PDIP Badung ini. *ind
Komentar