Dialog Investasi Indonesia Timur, Bahas Peluang Investasi Lestari Kakao dan Bambu

MANGUPURA, NusaBali.com - Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL) bersama Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), dan Jurisdiction Collective Action Forum (JCAF) mengadakan Dialog Investasi Indonesia Timur, bertempat di Smesco Hub Timur, Kawasan ITDC Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (1/10/2022) sore.

Dalam dialog yang bertajuk ‘Portfolio Jurisdiksi Komoditas Kakao dan Bambu untuk Ekonomi Tangguh Bencana’ ini, bertujuan untuk membahas tentang peluang investasi lestari bagi daerah-daerah yang berada di Indonesia bagian timur.

Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas aktivitas perdana yang dilakukan di lokasi Smesco Hub Timur, apalagi sehari sebelumnya baru saja tempat ini diresmikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Smesco Indonesia menjadi tempat penghubung bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), khususnya di wilayah timur, dengan para investor.

“Di Smesco Hub Timur ini, para investor akan dapat melihat langsung berbagai jenis UKM yang potensial untuk menerima investasi, sehingga para pelaku usaha dapat meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar," ungkapnya

Leonarnd pun mengapresiasi  pemerintah daerah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang menjadi Pemkab pertama yang menggunakan Smesco Hub Timur dalam membuka peluang kolaborasi investasi hijau melalui dialog yang diadakan.

Salah satu inisiatif baik yang telah dilakukan oleh Pemkab Sigi untuk mendorong masuknya investasi lestari yang tangguh bencana, dimulai dari beragam upaya yaitu dari kebijakan, perencanaan, serta pendanaan yang difokuskan untuk menciptakan kondisi pemungkin hal tersebut. 

"Dan kebijakan tersebut melalui Peraturan Daerah (Perda) Sigi Hijau. Sebab hal ini penting, karena hampir 75 persen wilayah Sigi adalah kawasan hutan dan sisanya digunakan untuk kawasan budidaya. Oleh karena itu kami buktikan bahwa ada skema investasi yang tetap menjaga hutan kami dan masyarakat juga sejahtera," tutur Samuel Yansen Pongi, Wakil Bupati Kabupaten Sigi.

Ragam upaya mulai dari kebijakan, perencanaan, dan pendanaan difokuskan pada menciptakan kondisi pemungkin untuk hal tersebut. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah Peraturan Daerah Sigi Hijau.

Salah satu contoh investasi yang dipaparkannya ialah bersama dengan Cocoa Sustainability Partnership (CSP), PisAgro dan LTKL yang menjadi wujud nyata portofolio investasi  yurisdiksi dengan berbasis komoditas kakao.

Selain komoditas kakao yang dikembangkan untuk membangun ekonomi kerakyatan tersebut. Samuel juga memaparkan pengembangan komoditas bambu di Kabupaten Sigi yang memiliki manfaat untuk mengatasi bencana alam banjir.

Sebab, bambu menjadi tanaman yang mampu menahan air dan material dari sungai, sekaligus berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan utamanya daerah aliran sungai.

"Selain itu kami jalin kerjasama dengan Yayasan Bambu Lestari dalam rangka mewujudkan salah satu program Perda Sigi Hijau, yaitu mengupayakan pengelolaan dan memperbanyak menanam pohon bambu untuk ketangguhan bencana. Program sejuta bambu untuk cegah banjir ini juga melibatkan masyarakat agar berpartisipasi aktif demi terwujudnya program tersebut,” tambah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sigi, Afit Lamakarte.

Ia pun menjelaskan akan berusaha untuk menciptakan beragam kondisi yang akan memungkinkan investasi hijau dan ekonomi tangguh bencana untuk bisa masuk ke dalam wilayah jurisdiksi Kabupaten Sigi dengan bantuan dari berbagai pihak akan terus dilakukan.

"Termasuk memastikan kondisi kesehatan masyarakat yang menjadi pelaku utama, antara lain petani, pekebun, masyarakat adat, kaum muda, kelompok perempuan dan anak. Sehingga siasat pemulihan ekonomi pasca bencana, alam dan non-alam, yang digaungkan oleh pemerintah pusat dapat terwujud di tingkat kabupaten," jelasnya.

Pada kesempatan ini juga diluncurkan Festival Lestari kelima yang akan diselenggarakan pada 2023 dengan tuan rumah Kabupaten Sigi, yang akan menjadi salah satu pintu masuk dan wadah promosi bagi pembangunan lestari.

Selain itu Tiza Mafira dari Climate Policy Initiative Indonesia, memaparkan skema ekonomi alternatif yang ramah lingkungan dan ramah sosial, lengkap dengan daftar pendanaan dan investasi pendukung yang bisa diakses. 

“Ekonomi yang berdaya lenting adalah yang dapat menyesuaikan keadaan terhadap bencana dan tetap berkelanjutan. Untuk mewujudkan program yang berkelanjutan, penting menjodohkan dengan pasar dan pendanaan," pungkas Tiza.*aps