Fraksi Hanura Apresiasi Penjabat Bupati Buleleng, Ingatkan PR Angka Kemiskinan Terbesar

SINGARAJA, NusaBali.com – Setelah tiga pekan menduduki posisi Penjabat Bupati Buleleng, kepemimpinan Ketut Lihadnyana mendapat apresiasi dari Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Buleleng.

Pujian atas kinerja Lihadnyana yang juga kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Hanura Gde Wisnaya Wisna, Senin (19/9/2022).

Interaksi langsung dengan Lihadnyana ini terjadi pada saat pembahasan KUA dan PPAS pada Jumat (9/9/2022) lalu. Evaluasi langsung terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disebut Wisnaya memberikan kegairahan baru bagi anggota DPRD Buleleng. 

“Komunikasi langsung sangat diperlukan untuk hal-hal penting menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan kehadiran langsung top leader, pengambil keputusan tertinggi, maka solusi terhadap persoalan-persoalan penting tidak akan tertunda,” sebut Wisnaya. 

Buleleng Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan besaran penerimaan dan pengeluaran berbagai sektor yang difokuskan pada upaya pelaksanaan program dan kegiatan,  seperti akses yang lebih besar terhadap aset produksi, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan dan lain-lain yang menjadi prioritas suatu daerah provinsi atau kabupaten. 

Adapun KUA dan PPAS Perubahan beserta Ranperda APBD Perubahan diakui oleh Fraksi Hanura sebagai sebuah keniscayaan.  

“Karena terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang berjalan. Bisa juga karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran. Atau bisa juga karena keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan,” urai Wisnaya.

Wisnaya pun  mengingatkan agar APBD tidak boleh semu, dan harus realistis. Artinya, harus diupayakan agar APBD yang bukan defisit. 

“Selain itu APBD juga harus efektif dan efisien, fokus pada program prioritas daerah, tidak harus memaksakan membuat program dan kegiatan yang tidak perlu, karena alokasi anggaran di APBD bukanlah bagi-bagi uang kepada semua SKPD,” pesan Wisnaya. 

Dalam Rancangan APBD Perubahan,  APBD Kabupaten Buleleng 2022 menjadi Rp 2,14 triliun lebih. Dari jumlah itu sebanyak Rp 1,77 triliun  lebih digunakan untuk  membiayai Belanja Operasi. Dengan prosentase mencapai 82,71 % lebih menyebabkan kemampuan pelayanan dan membangun sangat terbatas. 

“Fraksi Hanura menyarankan agar Pemkab mengoptimalkan APBD agar lebih fokus kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik itu pelayanan data kependudukan, pelayanan pendidikan,  pelayanan kesehatan dan sosial khususnya kepada masyarakat miskin,” sorot Wisnaya.

Anggota dewan Dapil Kecamatan Buleleng ini menambahkan bahwa masyarakat di kabupaten Utara Pulau Bali ini memang memiliki ekspektasi tinggi kepada pemimpin baru. 

“Karena itu, Penjabat Bupati harus sensitif dengan harapan yang melambung tersebut. Keberanian serta terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang beku harus dilakukan. Juga seandainya harus melakukan langkah yang tidak populer demi penyempurnaan APBD,” kata Wisnaya.

Sorotan ini tak lepas dari Rancangan APBD Perubahan TA 2022 yang disampaikan oleh Penjabat Bupati bahwa angka defisit mencapai Rp 56,39 miliar lebih, dan akan ditutupi dari pembiayaan daerah.

Adapun Pembiayaan Daerah sendiri sudah meningkat Rp 7,15 miliar lebih dibandingkan dengan APBD Induk. 

Fraksi Hanura, lanjut Wisnaya,  meyakini bahwa setiap pemimpin, dalam hal ini Kepala Daerah, memiliki prioritas program, metode kerja maupun pendekatan yang berbeda. “Kami lihat Bapak Ketut Lihadnyana  telah menunjukkan kepada kita, bahwa beliau memiliki prioritas program yang berbeda, memiliki metode kerja yang berbeda dan memiliki pendekatan yang berbeda,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Hanura DPRD Buleleng Ketut Wirsana mengingatkan tantangan besar Penjabat Bupati terkait dengan wilayah kabupaten paling luas dengan jumlah penduduk terbesar di Bali tersebut.

Bedasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),  Kabupaten Buleleng selama tiga tahun berturut-turut sejak 2019 memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Bali. “Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah tersendiri,” kata Wirsana.

Berdasar data BPS, Tahun 2019 penduduk miskin di Buleleng 34.260 jiwa. Tahun 2020 naik menjadi  35.250 dan tahun 2021 lagi naik menjadi 40.920. 

“Padahal di dalam APBD ada program pengentasan kemiskinan lintas sektoral dan program penciptaan lapangan kerja. Jumlah dana yang disediakan untuk kedua program ini cukup besar. Perlu dipertanyakan efektivitas dan efisiensi program tersebut karena tidak mampu menurunkan angka kemiskinan,” pesan anggota dewan Dapil Kecamatan Tejakula – Kubutambahan ini. 

Oleh karena itu, mengulang berbagai pandangan sebelumnya, Fraksi Hanura mengingatkan agar sektor pertanian lebih dioptimalkan. 

Apalagi luas wilayah Buleleng terbesar dan sangat cocok ditanami berbagai jenis komoditas pertanian. 

“Hendaknya prioritas pembangunan diarahkan ke pertanian, dan sebagaimana kita pahami bahwa hasil pertanian bisa menjadi support untuk pariwisata,” tuntas Wirsana.