PMKRI Denpasar: Narasi Penyesuaian Harga BBM Menunjukkan Kekeliruan Berpikir

DENPASAR, NusaBali.com - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Denpasar menyebut kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai kebijakan yang tidak humanis dan tidak pro rakyat.

"Apalagi di saat recovery pemulihan pasca Covid-19 seperti ini, sangat merugikan masyarakat yang baru mulai pulih dari keterpurukan ekonomi," kata aktivis PMKRI Denpasar, Rovin Bou, Rabu (7/9/2022) sore.

Pendiri Institute Rumah Akal ini  menilai pemerintah dalam mengamankan kebijakan ini berupaya memainkan narasi di banyak media yang kalau dikaji secara logika adalah narasi yang keliru.

"Berdalil bahwa terkait BBM ini bukan kenaikan melainkan penyesuaian harga. Pernyataan ini menunjukkan ada kekeliruan berpikir (logical fallacy) dari pemerintah," sorot Robin.

Bahasa penyesuaian, bagi Rovin  cocoknya dibawa ke kancah global, sementara di dalam negeri tidak cocok dipakai istilah atau bahasa penyesuaian, tetapi kenaikan. 

Sebagai contoh Pertalite dari harga Rp 7.650 menjadi Rp 10.000. Ada perubahan harga dengan selisih Rp 2.350 yang artinya ini kenaikan bukan penyesuaian harga. 

"Dalam setiap periode perubahan harga BBM, kenaikan kali ini adalah yang paling besar dalam sejarah, maka saya katakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM ini sangat tidak humanis dan tidak berpihak pada rakyat," imbuhnya.

Sementara Ketua Pemuda Katolik Denpasar, Richardus AB Dappa menambahkan pentingnya pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan pemerintah terhadap penggunaan BBM subsidi di lapangan yang selama ini kerap kali jadi permainan  oknum-oknum tertentu.

"Jangan sampai habis ditimbun oleh kelompok kapitalis untuk kepentingan pertambangan dan produksi secara besar-besaran lainnya," ucap Ricky sapaan akrab alumni Universitas Warmadewa Denpasar ini.

Ia pun meminta jajaran eksekutif dan legislatif di Bali untuk segera mengambil sikap terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat ini.

"Masyarakat sudah sering mengalami ketidakadilan akibat naiknya harga BBM, dimana seluruh kebutuhan hidup otomatis akan naik juga, dan sebagai corong untuk penyampaian suara masyarakat, kami berharap jajaran eksekutif dan legislatif dapat mendorong pemerintah pusat untuk mencabut kebijakan tersebut," pungkasnya.*aps