Deflasi Bulan Agustus Turunkan Inflasi di Buleleng
SINGARAJA, NusaBali
Berbagai upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Buleleng yang telah dilakukan berbuah manis. Inflasi yang sebelumnya jauh di atas nasional, kini berangsur turun.
Perekonomian di Buleleng pada bulan Agustus yang menunjukkan deflasi 1,48 persen, mampu menurunkan inflasi tahun kalender.
Inflasi tahun kalender akumulasi Januari-Juli lalu mencapai 5,31 persen. Namun akumulasi hingga Agustus lalu turun menjadi 3,74 persen.
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai memimpin rapat koordinasi bersama Pimpinan SKPD dan ASN di Buleleng, Kamis (1/9), mengatakan upaya pengendalian inflasi di Buleleng tetap harus dilakukan. Mengingat di Bali, yang menjadi barometer perekonomian selain Kota Denpasar, juga Singaraja.
“Singaraja ini jadi barometer di Bali. Kalau tidak dikendalikan akan berpengaruh pada daya beli masyarakat yang berkaitan juga dengan kemiskinan,” ucap Lihadnyana.
Namun perkembangan inflasi tahun kalender per Agustus lalu yang sudah turun menjadi 3,74 persen di apresiasinya. Meskipun angka tersebut masih diatas inflasi tahun kalender nasional terakhir 3,63 persen. Menurutnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Buleleng tidak boleh lengah dan tetap memantau dan melakukan pengawasan harga kebutuhan pokok di lapangan.
Sementara itu upaya pengendalian inflasi di Buleleng dua bulan terakhir dilakukan TPID dengan berbagai cara. Lonjakan inflasi yang dipicu beberapa kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, telur ayam rass hingga daging ayam dicarikan solusi melalui intervensi pasar.
Dua Perusahaan Daerah (Perumda) milik Pemkab Buleleng, memasok kebutuhan pokok yang memicu inflasi. Suplai kebutuhan pokok dilakukan dengan menyerap hasil panen petani di Buleleng dan lokal Bali. Sejumlah kebutuhan pokok itu kemudian dijual kembali ke pedagang di pasar dengan harga yang lebih murah dari pengepul.
Selain itu juga dilaksanakan operasi pasar beberapa kali menyasar pasar-pasar besar di Buleleng. Untuk antisipasi jangka panjang, saat ini Pemkab Buleleng melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) sedang merancang penanaman cabai masal di seluruh desa. Upaya menanam cabai ini akan difasilitasi pemberian biaya pembibitan dan pupuk kepada Kelompok Wanita Tani (KWT). Setiap desa diwajibkan menyiapkan lahan hingga 10 are. ASN di Pemkab Buleleng juga diarahkan untuk menanam cabai minimal 5 pohon di pekarangan rumahnya sebagai contoh menciptakan swasembada dan ketahanan pangan rumah tangga. *k23
Inflasi tahun kalender akumulasi Januari-Juli lalu mencapai 5,31 persen. Namun akumulasi hingga Agustus lalu turun menjadi 3,74 persen.
Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana usai memimpin rapat koordinasi bersama Pimpinan SKPD dan ASN di Buleleng, Kamis (1/9), mengatakan upaya pengendalian inflasi di Buleleng tetap harus dilakukan. Mengingat di Bali, yang menjadi barometer perekonomian selain Kota Denpasar, juga Singaraja.
“Singaraja ini jadi barometer di Bali. Kalau tidak dikendalikan akan berpengaruh pada daya beli masyarakat yang berkaitan juga dengan kemiskinan,” ucap Lihadnyana.
Namun perkembangan inflasi tahun kalender per Agustus lalu yang sudah turun menjadi 3,74 persen di apresiasinya. Meskipun angka tersebut masih diatas inflasi tahun kalender nasional terakhir 3,63 persen. Menurutnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Buleleng tidak boleh lengah dan tetap memantau dan melakukan pengawasan harga kebutuhan pokok di lapangan.
Sementara itu upaya pengendalian inflasi di Buleleng dua bulan terakhir dilakukan TPID dengan berbagai cara. Lonjakan inflasi yang dipicu beberapa kebutuhan pokok seperti cabai, bawang merah, telur ayam rass hingga daging ayam dicarikan solusi melalui intervensi pasar.
Dua Perusahaan Daerah (Perumda) milik Pemkab Buleleng, memasok kebutuhan pokok yang memicu inflasi. Suplai kebutuhan pokok dilakukan dengan menyerap hasil panen petani di Buleleng dan lokal Bali. Sejumlah kebutuhan pokok itu kemudian dijual kembali ke pedagang di pasar dengan harga yang lebih murah dari pengepul.
Selain itu juga dilaksanakan operasi pasar beberapa kali menyasar pasar-pasar besar di Buleleng. Untuk antisipasi jangka panjang, saat ini Pemkab Buleleng melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) sedang merancang penanaman cabai masal di seluruh desa. Upaya menanam cabai ini akan difasilitasi pemberian biaya pembibitan dan pupuk kepada Kelompok Wanita Tani (KWT). Setiap desa diwajibkan menyiapkan lahan hingga 10 are. ASN di Pemkab Buleleng juga diarahkan untuk menanam cabai minimal 5 pohon di pekarangan rumahnya sebagai contoh menciptakan swasembada dan ketahanan pangan rumah tangga. *k23
Komentar