Warga Tolak Peluncuran Buku Batuagung Bangkit
Rencana Universitas Mahendradatta Bali meluncurkan buku ‘Batuagung Bangkit dari Kenangan Tragedi G30S di Kantor Bupati Jembrana, Selasa (18/4) akhirnya dibatalkan.
NEGARA, NusaBali
Penyebabnya ada penolakan dari warga Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, karena menilai buku itu provokatif dan tidak dikoordinasikan dengan warga setempat.
Berdasar informasi, undangan acara peluncuran buku yang rencana dihadiri anggota DPD RI Dapil Bali, sekaligus penyusun buku, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, telah disebar pada tanggal 11 April 2017. Undangan juga diedarkan ke kantor desa se-Jembrana. Perbekel Desa Batuagung juga menerima surat undangan peluncuran buku itu. Berdasar rembuk para tokoh desa, diputuskan melakukan penolakan. Surat penolakan dilayangkan kepada Bupati Jembrana, tembusan kepada Camat Jembrana serta Kepala Kantor Kesbangpol Jembrana, pada Senin (17/4) atau sehari sebelum acara.
Surat penolakan peluncuran buku ‘Batuagung Bangkit dari Kenangan Tragedi G30S’ bernormor 070/649/IV/2017 ditandatangani Ketua BPD Desa Batuagung Ida Komang Anom, Bendesa Pakraman Batuagung Ida Bagus Matra, dan Perbekel Batuagung Ida Bagus Komang Widiarta. Berdasar penolakan atas nama masyarakat Batuagung itu, Pemkab Jembrana yang berkoodinasi dengan tim dari Universitas Mahendradatta Bali memutuskan batal menggelar peluncuran buku dengan judul kontroversial tersebut.
Perbekel Desa Batuagung, Ida Bagus Komang Widiarta mengatakan, Tim Peluncuran Buku sempat datang berikan penjelasan ke Kantor Desa Batuagung, termasuk membawa buku yang rencana diluncurkan tersebut. Meski demikian, tokoh masyarakat Desa Batuagung tetap tidak berkenan dengan acara peluncuran buku dengan judul seolah-seolah ‘menghakimi’ Desa Batuagung merupakan basis PKI. “Persoalan utama adalah judul bukunya,” terang Widiarta.
Widiarta menilai isi buku tersebut bagus. Namun diharapkan dalam menulis buku bertalian dengan pembongkaran kuburun eks PKI di Banjar Masean, Desa Batuagung tidak sampai menimbulkan permasalahan. Mengingat, prosesi yang sempat dilakukan pihak desa, tujuannya murni untuk pembersihan dan bukan tujuan mengungkit-ungkit luka lama. “Isi buku memang tidak ada secara langsung menyebutkan kalau Desa Batuagung adalah basis PKI. Tetapi tetap saja, judulnya sangat rentan seolah membangkitkan luka lama yang pernah terjadi di Batuagung,” ujarnya.
Di samping judul buku, menurut Widiarta, dalam menyusun buku itu tidak ada koordinasi ke pihak desa. Jika hasil penilitian, harus ada izin dengan menyerahkan proposal penelitian ke desa. “Tim dari Universitas Mahendraddata Bali sudah melakukan klarifikasi. Sebelum diluncurkan, akan ada bedah buku. Intinya tidak ada masalah, akan direvisi sehingga tidak menimbulkan permasalahan,” terang Widiarta.
Sementara Ketua Tim Penyusun, Ni Wayan Ari Setiawati, yang melakukan pertemuan di Kantor Kesbangpol Jembrana menjelaskan, tujuan penulisan buku untuk mendokumentasikan dan mendiskripsikan keberadaan salah satu desa yang pernah mengalami kekerasan massal. Buku tersebut juga mendokumentasikan keunikan khas yang merekam jejak kearifan budaya lokal Hindu Bali yang tetap bertahan sampai saat ini. Seperti upakara atma wedana bhuana agung. Berkenaan dengan penolakan masyarakat Batuagung, pihaknya akan merevisi judul buku dan disesuaikan dengan isinya. *ode
Penyebabnya ada penolakan dari warga Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, karena menilai buku itu provokatif dan tidak dikoordinasikan dengan warga setempat.
Berdasar informasi, undangan acara peluncuran buku yang rencana dihadiri anggota DPD RI Dapil Bali, sekaligus penyusun buku, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, telah disebar pada tanggal 11 April 2017. Undangan juga diedarkan ke kantor desa se-Jembrana. Perbekel Desa Batuagung juga menerima surat undangan peluncuran buku itu. Berdasar rembuk para tokoh desa, diputuskan melakukan penolakan. Surat penolakan dilayangkan kepada Bupati Jembrana, tembusan kepada Camat Jembrana serta Kepala Kantor Kesbangpol Jembrana, pada Senin (17/4) atau sehari sebelum acara.
Surat penolakan peluncuran buku ‘Batuagung Bangkit dari Kenangan Tragedi G30S’ bernormor 070/649/IV/2017 ditandatangani Ketua BPD Desa Batuagung Ida Komang Anom, Bendesa Pakraman Batuagung Ida Bagus Matra, dan Perbekel Batuagung Ida Bagus Komang Widiarta. Berdasar penolakan atas nama masyarakat Batuagung itu, Pemkab Jembrana yang berkoodinasi dengan tim dari Universitas Mahendradatta Bali memutuskan batal menggelar peluncuran buku dengan judul kontroversial tersebut.
Perbekel Desa Batuagung, Ida Bagus Komang Widiarta mengatakan, Tim Peluncuran Buku sempat datang berikan penjelasan ke Kantor Desa Batuagung, termasuk membawa buku yang rencana diluncurkan tersebut. Meski demikian, tokoh masyarakat Desa Batuagung tetap tidak berkenan dengan acara peluncuran buku dengan judul seolah-seolah ‘menghakimi’ Desa Batuagung merupakan basis PKI. “Persoalan utama adalah judul bukunya,” terang Widiarta.
Widiarta menilai isi buku tersebut bagus. Namun diharapkan dalam menulis buku bertalian dengan pembongkaran kuburun eks PKI di Banjar Masean, Desa Batuagung tidak sampai menimbulkan permasalahan. Mengingat, prosesi yang sempat dilakukan pihak desa, tujuannya murni untuk pembersihan dan bukan tujuan mengungkit-ungkit luka lama. “Isi buku memang tidak ada secara langsung menyebutkan kalau Desa Batuagung adalah basis PKI. Tetapi tetap saja, judulnya sangat rentan seolah membangkitkan luka lama yang pernah terjadi di Batuagung,” ujarnya.
Di samping judul buku, menurut Widiarta, dalam menyusun buku itu tidak ada koordinasi ke pihak desa. Jika hasil penilitian, harus ada izin dengan menyerahkan proposal penelitian ke desa. “Tim dari Universitas Mahendraddata Bali sudah melakukan klarifikasi. Sebelum diluncurkan, akan ada bedah buku. Intinya tidak ada masalah, akan direvisi sehingga tidak menimbulkan permasalahan,” terang Widiarta.
Sementara Ketua Tim Penyusun, Ni Wayan Ari Setiawati, yang melakukan pertemuan di Kantor Kesbangpol Jembrana menjelaskan, tujuan penulisan buku untuk mendokumentasikan dan mendiskripsikan keberadaan salah satu desa yang pernah mengalami kekerasan massal. Buku tersebut juga mendokumentasikan keunikan khas yang merekam jejak kearifan budaya lokal Hindu Bali yang tetap bertahan sampai saat ini. Seperti upakara atma wedana bhuana agung. Berkenaan dengan penolakan masyarakat Batuagung, pihaknya akan merevisi judul buku dan disesuaikan dengan isinya. *ode
Komentar